Oleh: Rio Gunadi (1111002033)


Sejak presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan berupa grasi atau pengurangan masa tahanan selama 5 tahun yang diberikan kepada terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Respon bermunculan dari berbagai pihak, terlebih lagi, WNI yang juga terpidana di negara lain tidak mendapat cukup perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri.

Banyak muncul pertanyaan mengenai keadilan di negeri ini, kepedulian terhadap WNI, serta peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh WNI di wilayah asing. Kasus nelayan WNI yang berjumlah 200 orang, ditahan karena melakukan illegal fishing, sampai saat ini belum ditangani oleh pemerintah, bahkan Menlu Hassan Wirajuda mengatakan,”Nelayan kita yang ditangkap sebenarnya tidak terlalu lugu, kenyataannya  di kapal mereka ada barang bukti  berupa sirip ikan hiu dan itu merupaka kegiatan terorganisir dan disponsori” Atqa, Muhammad. (2005, 25 Oktober). detikNews.com.. Ditambah lagi dengan nasib Ruyati, salah satu TKI yang bekerja di Arab Saudi yang diberikan hukuman mati. Sementara itu, “sekitar 25 TKW terancam hukuman mati karena minimnya pengetahuan tentang hukum dan budaya di Arab Saudi. Hukuman tersebut diberikan karena para TKW memiliki jimat, dimana penduduk setempat menganggapnya sebagai ilmu sihir” Widianto, Eko. (2012, 24 April). tempo.co. Atas dasar apa pemerintah memberikan grasi kepada Corby dengan alasan kemanusiaan, sementara WNI yang diperlakukan tidak manusiawi oleh negara lain tidak ditindak lanjuti?

Schapelle Leigh Corby ditangkap di bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali saat petugas bea cukai menemukan ganja seberat 4,2kg di dalam tas miliknya. Corby mengaku bahwa ia tidak mengetahui adanya barang tersebut di dalam tas miliknya, namun pernyataannya disanggah oleh petugas yang mengatakan bahwa Corby mencoba melakukan perlawanan saat tas miliknya akan diperiksa.
Setelah menjalani sidang pada tanggal 27 Mei 2005, pengadilan memvonis tersangka untuk menjalani masa tahanan selama 20 tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 karena telah melanggar pasal 82, ayat 1a, UU no 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Namun pada tanggal 20 Juli, Pengadilan Negeri Denpasar membuka persidangan tingkat banding dengan menghadirkan beberapa saksi baru. Setelah pengajuan banding, pada tanggal 12 Oktober 2005, hukuman Corby dikurangi lima tahun menjadi 15 tahun. Tanggal 12 Januari, melalui keputusan kasasi, MA memvonis Corby kembali menjadi 20 tahun penjara, dengan dasar bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas I yang berbahaya.

Bagaimana caranya seorang penyelundup narkotika kelas I diberikan keringanan masa hukuman? Konon negara Indonesia menganut ideologi Pancasila serta memiliki hukum dasar tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan terkenal luas sebagai negara hukum. Identitas nasional telah dibangun dari “hasil manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya” Srijanti, A. Rahman(2007). Etika Berwarga Negara. Bab 3: Identitas Nasional: hal.41. Indonesia sudah memiliki identitas nasional berupa Pancasila, terdiri dari sila pertama sampai sila kelima yang berbunyi; “1.Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4.Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Indonesia Tera(2008). UUD 1945 dan perubahannya. Visi dan misi negara sudah jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan segala hukum yang berlaku berdasarkan UUD 1945. Nasionalisme dan patriotisme merupakan perwujudan nyata identitas bangsa Indonesia yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Nasionalisme adalah situasi kejiwaan dari kesetiaan seseorang secara total yang diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Sementara, Patriotisme adalah tindakan nyata dari suatu semangat rela berkorban dalam membela negara, baik dalam mempertahankan kemerdekaan ataupun mengisi kemerdekaan melalui profesi masing-masing.

Pudarnya identitas bangsa Indonesia merupakan sebuah faktor utama perihal kebijakan pemerintah terhadap pemberian grasi Corby. Dilihat dari sudut Pancasila, yakni sila ke-2 yang berbunyi,”Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” sudah tidak terlihat lagi dimana aspek kemanusiaan, keadilan, dan adab itu berada. Keadilan yang seharusnya ditegakan, justru malah berpihak untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kasus ini, saya melihat bahwa pemerintah lebih mementingkan keharmonisan hubungan luar negeri dibandingkan menegakan hukum demi keharmonisan bangsa dan tanah air.

Seorang penyelundup narkotik yang sudah jelas berniat melakukan perbuatan yang tidak beradab dengan memperjual-belikan barang tersebut ke masyarakat luas di wilayah NKRI justru mendapat keringanan hukuman. Padahal, pasal-pasal yang berlaku sudah jelas tertera konsekuensi  apa saja bagi mereka yang melanggar. Terlebih lagi dengan adanya misi dan visi negara dalam Pembukaan UUD 1945 poin ke-4 yang berbunyi,” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dlam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Indonesia Tera (2008). UUD 1945 dan perubahannya. Perdana menteri Australia ikut turun tangan demi menyelamatkan warga negaranya yang sudah jelas melakukan penyelundupan narkotik.
Sementara itu diluar sana banyak WNI yang menjadi TKW dan TKI yang notabene melakukan pelanggaran hukum karena tidak mengetahui hukum dan budaya yang berlaku diberikan hukuman mati. Dimana perhatian dan perlindungan dari pemerintah terhadap WNI?

Melihat pernyataan Menlu Hassan Wirajuda menunjukan bahwa pemerintah kurang berpihak terhadap warga sendiri. Sudah jelas bahwa nelayan yang tertangkap karena melanggar wilayah teritorial serta melakukan kegiatan ilegal fishing memiliki sponsor karena faktor kurangnya wawasan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang rentan terhadap pelanggaran hukum di wilayah asing.


Semangat nasionalisme yang telah puluhan tahun dibangun runtuh begitu saja karena kurangnya sikap patriotisme serta tindakan heroik pemerintah yang harusnya berpihak kepada rakyat. Negara ini menganut sistem demokrasi, dimana alur pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi yang terlihat justru kebalikannya, semua program pelaksanaan yang dijalankan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa identitas nasional merupakan harga mati yang harus dijaga dari waktu ke waktu. Menjunjung tinggi visi dan misi negara demi kemajuan negara merupakan prioritas utama dan seharusnya hak prerogatif yang tidak sejalan dapat diajukan gugatan. Pengambilan kebijakan dalam mengambil keputusan harus sejalan dengan kontrak sosial yang sudah dibangun.

grasi_corby_atas_dasar_kemanusiaan.docx
File Size: 21 kb
File Type: docx
Download File

 
 

Oleh: Romi Darmawan (1111002063)

Indonesia adalah sebuah negara yang besar. Negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa ras, agama dan budaya. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu lebih dari 240 juta. Banyaknya perbedaan serta tingginya jumlah penduduk, menjadi salah satu masalah bagi Indonesia dalam menerapkan pemerintahannya. Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan politik yang cocok untuk Indonesia, yaitu suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terplih.[1] Indonesia sendiri menggunakan prinsip demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang menunjukkan bahwa rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara yang dilakukan secara langsung, badan legislatif sebagai lembaga pengawas, dan pemilihan pejabat eksekutif oleh rakyat melalui pemilu.[2]

Dalam penerapannya, demokrasi di Indonesia tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ya, kebebasan dalam berpendapat dapat diartikan bermacam-macam, salah satunya golput. Golput (golongan putih) adalah salah satu  bentuk dari kebebasan berpendapat itu sendiri, kebebasan berpendapat untuk tidak berpendapat. Golput menjadi salah satu isu terbesar dalam demokrasi, termasuk juga di Indonesia. Golput menjadi masalah karena dengan adanya golput, pemerintahan berjalan kurang efektif dikarenakan tidak semua aspirasi masyarakat tersampaikan.

Golput merupakan isu yang sudah beredar sejak lama. Istilah golput (golongan putih) pertama kali muncul pada Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar. Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar. Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang memilih. Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Maksudnya tidak mencoblos tepat pada tanda gambar yang dipilih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah.[3]

Berdasarkan data yang saya peroleh, bahwa dalam Pilkada Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2008, bahwa pemilu harus dilakukan dua putaran karena calon dengan suara tertinggi hanya memperoleh 27,78% dari 100% suara yang masuk. Sedangkan angka partisipan hanyalah 68,5% dari 100% penduduk yang memiliki hak suara di Kalimantan Timur. Asumsi jika penduduk Kalimantan Timur 1.000 orang, maka 315 orang golput dan calon penerima suara tertinggi hanya memperoleh 190 suara. Hal ini membuktikan bahwa tingkat golput di Kalimantan Timur cukup tinggi. Dengan hasil ini maka pilkada harus diadakan dua kali, karena tidak ada satupun calon yang memperoleh suara diatas 30%, yang berarti cukup merugikan negara karena biaya untuk mengadakan sebuah pemilu tidaklah sedikit. [4]

Bukti lain adalah pemilu presiden pada tahun 2009. Dari data yang saya peroleh, bahwa ada 49.212.161 dari 176.411.434 penduduk yang memiliki hak memilih, namun tidak menggunakannya. Ini berarti 27,89% penduduk tidak menggunakan hak pilihnya[5].  Jumlah yang cukup besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia adalah yang terbesar keempat di Indonesia.

Data-data diatas merupakan sampel dari keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, golput merupakan sebuah  masalah yang cukup merugikan, baik untuk negara maupun rakyatnya. Dengan tingginya angka golput maka dapat disimpulkan bahwa rakyat tidak peduli pada negaranya. Ini tidak lain karena mereka mempunyai suara untuk mempengaruhi pemerintahan, namun mereka memilih tidak menggunakannya. Hal ini juga dapat menjadi cerminan bahwa demokrasi di negara tersebut mengalami kegagalan. Menurut saya sendiri, ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan seseorang golput, diantaranya :

1.  Tidak Peduli

Ini adalah alasan klasik seseorang golput. Ya, mereka tidak peduli pada pemerintahan yang ada. Mereka mengganggap bahwa satu suara yang mereka miliki tidak berarti apa-apa. Padahal, satu suara sangatlah berpengaruh untuk kemajuan pemerintahan negara tersebut. Asumsi-asumsi seperti ini dapat disebabkan oleh faktor pendidikan masyarakat. Pemerintah harus melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat pedesaan, serta meyakinkan masyarakat bahwa satu suara yang mereka miliki sangatlah berarti.

2. Tidak Sah

Ini adalah sebab kedua mengapa tingkat golput di Indonesia cukup tinggi. Suara yang tidak sah dianggap golput karena dengan cacatnya suatu suara maka suara tersebut tidak dianggap. Contoh dari suara yang tidak sah seperti mencontreng lebih dari satu kandidat, mencontreng diluar area kandidat dan lain-lain. Ini bisa jadi karena mereka tidak menyukai satupun kandidat, bisa juga karena mereka tidak mengerti bagaimana tata cara memilih suatu kandidat. Lagi-lagi peran aktif pemerintah dibutuhkan dalam kasus ini. Informasi yang jelas serta sosialisasi ke daerah-daerah haruslah dilakukan demi meminimalisir masalah ini.

3. Tidak Percaya

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dapat menjadi penyebab masyarakat tidak menggunakan haknya. Ini bisa jadi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, ataupun calon-calon yang kurang berkualitas atau kurang dikenal. Hal ini juga bisa disebabkan oleh isu tentang SARA (Suku, Agama, Ras dan Budaya) ataupun hal-hal yang terkait dengannya. Sebagai contoh masyarakat di daerah Jawa enggan memilih calon dari daerah lain.

Beberapa hal diatas menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belumlah berjalan seperti yang seharusnya. Golput merupakan sebuah isu serius yang harus diatasi. Memang golput adalah salah satu bentuk penyaluran pendapat, yaitu tidak berpendapat, namun hal ini sangatlah merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya Indonesia meninggalkan sistem demokrasi dahulu untuk sementara waktu. Selain karena tidak efektif, pemerintah juga harus menghilangkan krisis kepercayaan yang terjadi di masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan juga harus dilakukan oleh pemerintah, demi memunculkan kesadaran diri dalam setiap warga masyarakat. Peran aktif dari pemerintah juga harus dilakukan, agar masalah ini dapat teratasi dengan cepat.
[1]Ali Irfan, Budiman, Farida Hamid d.k.k., Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Edisi Ketiga, Indonesian Center for Civic Education (ICCE), Jakarta 2008, Hlm. 36.

[2] Sedarnawati Yasni, Citizenship, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bogor 2009, Hlm. 369.

[3] Blogspot online. “Tentang Golput 1 : Pengertian Secara Umum”, http://leo4kusuma.blogspot.com/2008/12/tentang-golput-1-pengertian-secara-umum.html, diakses pada 31 Mei 2012

[4] Lembaga Survei Indonesia online, “Update Hasil Pilkada Kaltim : Akan Ada Putaran Kedua”, http://www.lsi.or.id/riset/339/pilkada-kaltim-akan-ada-putaran-kedua , diakses pada 31 Mei 2012

[5] Komisi Pemilihan Umum online, “Bagian 5 : Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_n.pdf, diakses pada 31 Mei 2012

citizenship_-_romi_darmawan_-_1111002063_-_akuntansi_2011.docx
File Size: 50 kb
File Type: docx
Download File

 
 
Oleh: Camellia Milano (1111002015)


Maraknya terjadi pelanggaran HAM serta tingginya kasus korupsi di Indonesia menyebabkan citra negara Indonesia di mata internasional menjadi buruk. Namun bukan berarti warga negara indonesia tidak dihargai di luar negeri. Tidak sedikit orang Indonesia yang sukses di luar negeri.

Orang-orang Indonesia, baik yang masih menjadi WNI atau sudah menjadi WNA, yang tersebar di berbagai bangsa diseluruh dunia disebut juga diaspora Indonesia.[1]Orang asing yang pecinta tanah air Indonesia, atau yang memiliki hubungan keluarga dengan warga negara Indonesia juga dikategorikan bagian dari diaspora Indonesia.

“Prinsipnya selama dihatinya ada Indonesia, apapun warna kulit, warna paspor dan jenis visanya, maka ia adalah bagian dari Indonesia. Presiden Barack Obama juga kami anggap warga diaspora Indonesia,” ungkap Dubes Dino Patti Djalal saat sosialisasi Conggres Diaspora Indonesia (CID) yang bakal digelar 6-8 Juli mendatang di Los Angeles Convention Center, California. Kongres Diaspora Indonesia ini merupakan langkah awal agar diaspora Indonesia di luar negeri sebagai komunitas besar, bisa saling berbagi sumber pengetahuan, inovasi, pemberdayaan, modal dan networking. Sebagai sosok orang Indonesia yang dianggap berhasil membangun karir di luar negeri , maka pihak penyelenggara Kongres Diaspora Indonesia berencana mengundang Sri Mulyani dan Anggun sebagai pembicara dalam kongres ini.[2]

Istilah diaspora ini jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  Warga Indonesia menganggap warga Indonesia di luar negeri cenderung kurang diperhitungkan, dilihat setengah mata, bahkan kadang dipertanyakan nasionalismenya. Persepsi seperti ini tidak lagi cocok untuk zaman sekarang dan harus diubah. 

Jumlah warga Indonesia di luar negeri sangatlah banyak. Barangkali tidak ada yang mengira jumlah masyarakat Indonesia di luar tanah air mencapai empat juta lebih. Bahkan ada negara yang dijuluki “Indonesia di benua Amerika”, yaitu Suriname. Berdasarkan Sensus Tahun 1990, sekitar 74.760 orang (17,8%) di Suriname adalah orang Jawa.[3] Tapi jangan berpikiran bahwa diaspora Indonesia hanya terdiri dari tenaga kerja indonesia saja. TKI hanyalah bagian kecil dari diaspora Indonesia di luar tanah air.

Ada beberapa alasan warga negara Indonesia ke luar negeri. Biasanya mereka ke luar negeri untuk belajar atau bekerja. Tidak sedikit dari mereka yang terkenal dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Figur terkenal yang paling sering kita dengar adalah B.J Habibie, Sri Mulyani dan Anggun C Sasmi.

Selain nama-nama di atas, masih banyak orang Indonesia yang sukses di negara lain, seperti Zubir Said dan Rexy Mainaky. Zubir Said adalah seorang penggubah musik untuk film dan juga pencipta lagu kebangsaan Singapura, “Majulah Singapura”. Sedangkan Rexy Mainaky adalah mantan pemain bulu tangkis Indonesia. Setelah pensiun, Ia menjadi pelatih bulu tangkis, dan saat ini menjadi pelatih di Malaysia.[4]

Adanya diaspora membawa banyak keuntungan bagi negara Indonesia. Salah satunya yaitu dapat memperkenalkan identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional ialah jati diri yang membentuk bangsa yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah nusantara, ideologi Pancasila. Identitas nasional tidak terlepas dari nasionalisme yang berhubungan dengan jati diri bangsa. Jati diri bangsa berarti totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.[5]

Identitas nasional atau identitas bangsa Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa.[6] Makanan khas, seperti nasi goreng dan rendang adalah salah satu identitas nasional Indonesia. Bahasa yang digunakan, seperti bahasa Indonesia atau bahasa daerah seperti bahasa Jawa juga merupakan identitas nasional Indonesia. Di Suriname, bahasa Jawa digunakan oleh orang Indonesia yang tinggal di sana.

Bangsa Indonesia tentunya memiliki kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang biasa mereka lakukan. Jika mereka pergi ke luar negeri, tentunya kebiasaan dan budaya itu pun akan mereka bawa ke negara lain, negara tujuan mereka. Kebiasaan dan budaya itu merupakan salah satu identitas nasional Indonesia, yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional yang dibawa ke luar negeri ini akan membuat warga negara lain mengenal Indonesia, membuat mereka menjadi lebih tertarik dengan Indonesia, dan merubah sudut pandang mereka terhadap Indonesia menjadi lebih baik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa diaspora Indonesia sangatlah banyak, dan banyak juga dari mereka yang menjadi sukses dan terkenal di luar negeri. Diaspora ini bisa memperkenalkan Indonesia kepada bangsa lain melalui identitas nasional yang mereka bawa, sehingga bisa memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia.

Jika citra bangsa Indonesia di mata negara lain buruk, bukan berarti citra buruk ini wajib diterima dengan pasrah, tetapi kita harus berusaha merubah citra buruk tersebut. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Kita bisa belajar dari kesuksesan mereka, bagaimana caranya agar bisa sukses di luar negeri. Kesuksesan warga indonesia di luar negeri seharusnya menjadi motivasi bagi kita yang ingin belajar atau melanjutkan karir di luar negeri.  Kita tidak perlu takut tidak dihargai, atau menjadi rendah diri di hadapan bangsa lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia.



[1]Harrys Simanungkalit, “Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles (Amerika),” http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/04/30/kongres-diaspora-indonesia-di-los-angeles-amerika (akses 28 Mei 2012).

[2] Johannes Pontoh, “Ada 4 Juta Lebih WNI di Luar Negeri,” http://manado.tribunnews.com/2012/05/10/ada-4-juta-lebih-wni-di-luar-negeri (akses 28 Mei 2012).

[3] “Suriname,” http://id.wikipedia.org/wiki/Suriname (akses 29 Mei 2012).

[4]“Berikut 10 Orang Indonesia Ngetop di Luar Negeri,” http://www.resep.web.id/serba-serbi/berikut-10-orang-indonesia-ngetop-di-luar-negeri.htm (akses 29 Mei 2012).

[5] Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan : Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa (Depok: Grasindo, 2007), hal. 56.

[6] Sedarnawati Yasni, Citizenship, (Bogor: Media Aksara, 2010), hal. 33-34.

 
 
Oleh : Meidira 1111001069


Kondisi Papua Barat, termasuk Papua keseluruhan, hingga hari ini masih berkisah soal ketertinggalan. Pemerintah pun masih berutang kepada Papua. Ternyata, utang tak bisa dibayar dengan guyuran uang. Sebab, utang itu adalah rasa keadilan, kemanusiaan, dan kehidupan layak.

Ketika masyarakat Papua ingin membuka mulut dan beraksi lebih keras menagih hal-hal itu, mereka bisa jadi berhadapan dengan moncong senjata. Alasannya, mereka dikira menggelar aksi separatis.

Otonomi khusus adalah angin surga yang ditawarkan pemerintah ketika orang Papua meneriakkan ”M” (merdeka) pada Kongres Papua 2000. Di atas kertas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa warga Papua harus diberikan layanan kesehatan dan pendidikan bermutu dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Pemerintah juga mengakui lambang daerah, seperti bendera dan lagu, sebagai simbol kultural dan jati diri orang Papua. Namun, banyak orang Papua menilai pemerintah kerap mengingkari kata-katanya sendiri.

Viktor Alex (38) sehari-hari bekerja sebagai pesuruh di Kantor Gubernur Papua. Lulusan SMP itu bukan aktivis. Ia bahkan tidak ikut organisasi yang dengan jelas menggariskan kemerdekaan sebagai agenda perjuangan. Namun, tiba-tiba pada 4 April 2009, ia menaikkan bendera bintang kejora di depan rumahnya. Bendera itu dibuatnya sendiri dari sehelai kain yang ia cat. Ia pun ditangkap dan kini disidangkan dengan tuduhan makar.

”Sudah keinginan seperti itu. Menanti saja saatnya,” katanya dari sela-sela jeruji di Pengadilan Negeri Manokwari, Selasa (26/1). Dalam ingatannya selalu berkelebat cerita kakeknya, Johan, tentang hak orang Papua di tanahnya sendiri. Bekerja di kantor gubernur, ia melihat bagaimana uang tidak pernah sampai ke rakyat, tetapi hanya kepada para pejabat. ”Otsus hanya untuk Papindo (Papua Indonesia) saja,” katanya.

Setelah dua tahun UU No 21/2001 diberlakukan, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden No 1/2003 tentang pemekaran Provinsi Papua. Padahal, jelas dalam Pasal 76 UU No 21/2001 disebutkan, pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Rakyat Papua merasa ditelikung Jakarta.

Dua minggu setelah inpres, Provinsi Irian Jaya Barat diresmikan dengan Abraham Octovianus Atururi sebagai gubernur. Abraham Atururi adalah pensiunan brigadir jenderal marinir dan pernah menduduki jabatan di Badan Intelijen Strategis TNI. Setahun kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, baik UU No 45/1999 maupun Inpres No 1/2003. Namun, dengan alasan provinsi itu telah memiliki alat pemerintahan, seperti DPRD, MK merekomendasikan kepada pemerintah guna membuat dasar hukum lain untuk Provinsi Irian Jaya Barat. (sumber ; http://www.batukar.info/komunitas/articles/otonomi-daerah-papua-barat-1-5-kompas )

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daearah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.


Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat tidak memikirkan kondisi rakyatnya. Uang yang digunakan untuk pemekaran wilayah dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat tidak pernah sampai ke rakyat, tapi uang tersebut di gunakan oleh golongan elit di Pemerintahaan.

Yang kita lihat sekarang banyak penduduk asal Papua Barat yang tidak mendapatkan pendidkan yang layak, tempat tinggal yang layak, padahal hasil bumi kita lebih banyak berasa dari Papua, sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengabaikan kesejahteraan rakyat Papua sendiri. Hal ini menunjukan bahwa politik di Jakarta dimainkan oleh elit local Papua. Di samping itu, keterbatasan arus transportasi dan komunikasi, maka sulit menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep Otonomi daerah ;
  1. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat local dalam pemertintahan dan penertapan kepala daerah.
  2. Peningkatan efektivitas fungsi – fungsi pelayanan eksekutif.
  3. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah.
  4. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemeberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.
(sumber ;  Modul Bahasa Ajar Citizenship, Sedarnawati Yasni)
Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah ;

  1. Penyelengaraan otonomk daerah dilaksanakan dengan memperhatkan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
  2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
  3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga teteapterjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
  4. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelengaraan pemerintah daerah.
(sumber ; buku penidikan kewarganegaraan, A. Ubaedillah dan Abdul Rozak)
Otonomi daerah khusus Papua ;

  1. Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk Asli Papua
  2. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi
  3. Penghargaan terhadap etika dan moral
  4. Penghargaan terhadap HAM
  5. Penegakan supermasi hokum
  6. Penghargaan terhadap pluralisme 
  7. Persamaan kedudukan hak, dan kewajiban

(sumber ; http://hmibecak.files.wordpress.com/2007/06/makalah-otsus-papua.pdf )
Otonomi daerah di Papua sangatlah buruk karena tidak adanya kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat Papua sendiri berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik.


Otonomi khusus di Papua Barat merupakan trobosan akselerasi percepatan pembangunan Papua untuk mengejar ketertinggalan Papua dari provinsi atau daerah otonomi lainnya. Dengan memberikan kebijakan lebih khusus untuk Papua agar tidak terjadi ketidaksinambungan daerah.

 
 
Picture

Oleh: Arief Setiadi Wirasukma (1111002044)

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, dan agama yang dapat  hidup dengan saling menghormati satu sama lainnya. Akan tetapi belakangan ini sedang terdengar kabar yang mencoreng toleransi di Bumi Pertiwi, pencorengan toleransi antar masyarakat ini disebabkan oleh sebuah organisasi massa yang mengatasnamakan keagamaan garis keras yang cenderung anarkis dalam menjalankan aksinya. Mulai dari kasus kekerasan yang terjadi di Ciketing Bekasi yang dilakukan oleh Organisasi tersebut kepada Kelompok Non Muslim beberapa tahun lalu, pembubaran paksa diskusi peluncuran buku Irshad Manji yang berjudul “Iman,Cinta dan Kebebasan” yang diikuti oleh ancaman kekerasan di kawasan Jakarta Selatan awal Mei lalu, sampai protes penolakan dan ancaman kekerasan pada konser penyanyi luar negeri Lady Gaga yang rencananya akan diselenggarakan awal Juni ini.


Indonesia sendiri sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia akan tetapi negara Indonesia bukanlah negara Islam, Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Di Indonesia, hubungan Islam dan negara bersifat antagonis, yaitu adanya ketegangan antara negara dengan islam sebagai sebuah agama, atau bersifat akomodatif, yaitu hubungan agama dan negara satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.[1]

Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga menjamin akan kebebasan dan hak asasi warga negaranya seperti yang tertera pada Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasarr 1945.
  • Pasal 27 ayat (1) : Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinnya
  • Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang
  • Pasal 28(A) : Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
  • Pasal 28E ayat (1) : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  • Pasal 28E ayat (2) : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
  • Pasal 28E ayat (3) : Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeleuarkan pendapat.[2]
Secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut :
  • Hak Untuk Hidup
  • Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
  • Hak mengembangkan diri
  • Hak memperoleh keadilan
  • Hak atas kebebasan pribadi
  • Hak atas rasa aman
  • Hak atas kesejahteraan
  • Hak turut serta dalam pemerintahan
  • Hak wanita
  • Hak anak[3]
Berdasarkan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia terdapat banyak sekali Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat yang menggunakan kekerasan/anarkis dalam menjalankan aksinya. Pelanggaran HAM sendiri adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang disengaja ataupun tidak disengaja atau kesalahan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)[4]

Berdasarkan pengertian pelanggaran HAM tersebutlah dapat disimpulkan bahwa kasus yang dilakukan oleh Organisasi Massa yang menggunakan kekerasan/anarkis dalam menjalankan aksinya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Mulai dari kekerasan di Ciketing, Bekasi beberapa tahun lalu yang dilatarbelakangi oleh penyegelan rumah ibadah oleh Pemerintah Kota Bekasi dan tidak boleh digunakan untuk rumah ibadah. Namun para jemaat melepas segel tersebut dan tetap beribadah di tempat itu. Maka pada 10 Juli 2010, pemkot melakukan segel kedua. Kemudian para jemaat meelaksanakan ibadah di lahan kosong milik salah satu jemaat di desa Mustika Jaya, Sampi akhirnya terjadi penolakan dari organisasi masyarakat dan menimbulkan aksi penusukan pendeta dan kekerasan.[5] Sampai ada pula yang menyebutkan versi lain latar belakang kasus tersebut yakni dari provokasi umat non muslim[6] hingga memicu kemarahan Organisasi Massa sehingga bersifat anarkis. Namun, berdasarkan analisa segala bentuk kegiatan kekerasan/anarkis yang mengatasnamakan agama tidak dapat dibenarkan dan melanggar hak asasi manusia karena dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan dalam kasus ini telah terjadi perbuatan kelompok yang menghalangi dan membatasi hak untuk beribadat menurut agamanya. Selain melanggar hak asasi manusia dalam kasus ini juga terdapat pelanggaran sila pertama dari Pancasila yakni “Ketuhanan yang maha esa” karena tidak menghormati dan menghargai kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan serta tidak menciptakan kerukunan antar umat beragama[7].

Dalam kasus pembubaran paksa diskusi peluncuran buku Irshad Manji yang berjudul “Iman,Cinta dan Kebebasan” diikuti aksi kekerasan yang terjadi di Salihara kawasan Jakarta Selatan awal Mei lalu, yang dilatarbelakangi oleh Pembubaran secara paksa oleh Polisi guna menghindari kekerasan karena terdapat organisasi massa yang tidak menghendaki acara itu berlangsung dan mengancam akan membubarkan acara tersebut dan menggunakan kekerasan,  dan akhirnya diskusi itupun dibubarkan polisi karena telah terjadi penyerbuan yang dilakukan oleh organisasi massa tersebut.[8] Irshad Manji sendiri adalah tokoh feminis Islam asal Kanada yang disebut oleh koran The New York Times sebagai "mimpi terburuk Osama bin Laden." Wanita 44 tahun kelahiran Uganda ini menuai kontroversi lantaran pemikirannya soal interpretasi baru Islam yang dia sebut "Islam Reformasi." Wanita yang mengaku seorang lesbian ini mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Alquran memiliki banyak interpretasi yang mendorong umatnya untuk berpikir kritis, dan tidak asal terima. Manji mendukung penghormatan pada wanita, toleransi terhadap kaum homoseksual dan pernikahan beda agama.[9] Dengan latar belakang inilah mungkin organisasi massa tidak dapat menerima adanya diskusi/kegiatan berkumpul yang tentunya bertentangan dengan aqidah agama mereka. Berdasarkan analisa segala bentuk pembubaran kegiatan berkumpul apalagi disertai ancaman kekerasan tidak dapat dibenarkan dan melanggar hak asasi manusia karena dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan dalam kasus ini telah terjadi pelarangan/pembubaran secara paksa terhadap orang yang sedang berkumpul dan berserikat.

Dalam kasus protes penolakan dan ancaman kekerasan pada konser penyanyi luar negeri Lady Gaga yang rencananya akan diselenggarakan awal Juni ini, yang dilatarbelakangi oleh ketidakterimaan organisasi massa karena Lady Gaga terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan ajaran agama, isu-isu pemuja setan, dan isu-isu keagamaan lainnya.[10] Bahkan organisasi massa tersebut akan mengancam dengan aksi anarkis dan kerusuhan bila konser tetap berjalan, seperti yang dikatakan Ketua DPD Front ormas tersebut, Habib Salim Alatas menjamin akan terjadi kerusuhan di Jakarta bila konser Lady Gaga tetap digelar ormas tersebut akan datang ke Gelora Bung Karno untuk menghentikan konser. "Kalau terjadi konser silahkan saja, Jakarta akan rusuh. Meski FPI dibubarkan tidak masalah, tinggal dibentuk lagi, bisa Front Peduli Islam, kalau dibubarkan lagi bentuk Front Persaudaraan Islam. Pengurusnya dia-dia juga," katanya.[11] Meskipun dilatarbelakangi oleh ketidakterimaan atas ketidaksesuaian dengan agama dan budaya di Indonesia, tetapi mengancam dengan aksi kekerasan dan kericuhan tidak dapat dibenarkan dan tidak bertoleransi. Berdasarkan pasal 28E ayat (2) yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, telah terjadi pelanggaran hak asasi oleh organisasi massa tersebut dengan melarang orang-orang untuk menikmati musik/berekspresi seuai dengan hati nurani orang-orang tersebut. Kemudian dengan melarang dan menolak konser tersebut apalagi disertai ancaman kekerasan juga melanggar hak atas kebebasan pribadi yang terdapat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berdasarkan analisa kasus-kasus tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU N0 39 tahun 199 tentang HAM terdapat pelanggaran hak asasi manusia mulai dari hak kebebasan beragama dan beribadat, hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan hak kebebasan pribadi oleh organisasi massa tersebut. Indonesia yang merupakan negara demokrasi sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia walaupun Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural, multiras, dan terdiri dari bermacam-macam agama, kepercayaan, dan aliran. Indonesia bukanlah milik kaum-kaum mayoritas namun Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan pancasila.

Oleh sebab itu, segala organisasi massa yang menimbulkan kekerasan, bersifat anarkis, menimbulkan ketakutan dan tentunya melanggar hak asasi manusia haruslah ditindak tegas oleh pemerintah, tidak perlu dibubarkan, sebab jika dibubarkan bisa saja organisasi tersebut dapat terbentuk kembali dan melakukan aksi-aksi anarkis lagi karena tidak ada Undang Undang di Indonesia yang melarang atau mencegah hal tersebut. Lebih baik diadakan penyuluhan atau peneguran kepada organisasi massa yang bersifat anarkis tersebut agar dalam menjalankan aksinya tidak menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat, disertai pengawasan yang ketat dari pihak berwajib dan sanksi tegas bila terjadi pelanggaran. Misalnya dalam kasus Ciketing,  kasus salihara, pelarangan konser Lady gaga  jalan keluar bukanlah melalui pelarangan ibadah, penusukan pendeta, penyerbuan disertai kekerasan,ancaman akan melakukan kerusuhan, akan tetapi bisa melalui jalur musyawarah atau diskusi bersama untuk mencapai mufakat untuk sebisa mungkin menghindari jalur kekerasan.

Jadi, jika organisasi massa tersebut dapat menjalankan aksinya dengan damai, tidak menggunakan kekerasan serta anarkisme niscaya pelanggaran hak asasi di Indonesia yang berpenduduk majemuk dapat terselesaikan. Karena, pada intinya Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar negara, bukan negara yang berdasarkan agama. Oleh sebab itu kita sebagai Warga Negara Indonesia harus menjunjung tinggi pluralisme dan kemajemukan bangsa dengan cara saling bertoleransi dan bila terjadi perbedaan pendapat atau konflik jangan menggunakan cara-cara yang anarkis, melainkan melalui cara-cara damai seperti musyawarah dan diskusi bersama agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang madani dengan karakteristik wilayah publik yang bebas, demokrasi, pluralisme, keadilan sosial, dan tentunya toleransi[12].

[1] Sedarnawati Yasni,Citizenship (Bogor:Media Aksara,2010) hal.231.

[2] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor:Media Aksara, 2010) hal. 242.243.

[3] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor:Media Aksara, 2010) hal.249.

[4] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor:Media Aksara, 2010) hal.262.

[5] Ferdinand Waskita, “Apa Latar Belakang Kasus Penusukan Penatua Sihombing?,” http://www.tribunnews.com/2010/09/14/apa-latar-belakang-kasus-penusukan-penatua-sihombing (akses 26 Mei 2012)

[6] Badrul Tamam, “ Seruan membela mujahid korban insiden HKBP Ciketing-Latar belakang konflik Ciketing,”  http://www.voa-islam.com/islamia/jihad/2011/01/06/12676/seruan-membela-mujahid-korban-insiden-hkbp-ciketing/ (akses 26  Mei 2012)

[7] Srijanti, A. Rahman, Purwanton S, Etika Berwarga Negara, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) Hal.26.

[8] Aries Setiawan, “Kronologi Pembubaran Diskusi Salihara, “http://nasional.vivanews.com/news/read/310801-kronologi-pembubaran-dikusi-salihara (akses  27 Mei 2012)

[9] Denny Armandhanu, Oscar Ferri, :“ Diserbu FPI, Diskusi Buku Dibubarkan Polisi,” http://metro.vivanews.com/news/read/310777-diskusi-komunitas-salihara-dibubarkan-polisi (akses 27 Mei 2012)

[10] Eko Priliawito, Siti Ruqoyah, “Kenapa Konser Lady Gaga Resmi Dibatalkan,” http://fokus.vivanews.com/news/read/314071-konser-lady-gaga-resmi-dibatalkan (akses 30 Mei 2012)

[11] Eko Priliawito, Siti Ruqoyah, “Kenapa Konser Lady Gaga Resmi Dibatalkan,” http://fokus.vivanews.com/news/read/314071-konser-lady-gaga-resmi-dibatalkan (akses 30 Mei 2012)

[12] A Ubaedillah,Abdul Rozak,Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta:Kencana,2011) hal.193.


arief_setiadi_wirasukmatugas_kwn.docx
File Size: 106 kb
File Type: docx
Download File

 
 
Oleh: Khairiah Ulfa 

Berikutnya, handphone tidak lagi berfungsi tunggal sebagai media komunikasi. Namun berbagai fitur tambahan dari fungsi utamanya membuat handphone menjadi alat yang paling sering dibawa-bawa oleh masyarakat terutama kaum muda (remaja). Model dan teknologinya berganti dengan sangat cepatnya setiap tahun. Ada banyak sekali fitur-fitur yang menambah nilai fungsi pada alat yang bernama handphone ini. Selain bisa untuk berkomunikasi secara verbal (suara) dan tulisan, kita bisa menemukan jam, kalender, buku telpon, buku catatan, senter, radio, televisi, kamera foto, kamera video, video game, mp3 player, penyimpan data, peta, bahkan akses internet pun sudah bisa kita temukan di telpon pintar atau pada masyarakat modern sering disebut ‘smartphone’ ini.

       Nielsen Indonesia mencatat pertumbuhan pengguna seluler di Indonesia pada 2011 meningkat 78 persen

      dibandingkan lima tahun lalu. Dari jumlah itu, hampir 78 persen kelas menengah di Tanah Air memiliki
      telepon seluler, di mana setengahnya menggunakan untuk akses internet.

     "Lebih dari sepertiganya memiliki telepon pintar (smartphone)," kata Managing Director Media Nielsen

      Indonesia, Irawati Pratignyo, dalam konferensi pers, Nielsen, marketing and media presentation 2011, di
      Hotel Ritz Carlton, Kawasan Megakuningan, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2011.

     Irawati mengatakan, kenaikan kepemilikan telepon seluler mencatat sejarah terbesar di Indonesia. Hal ini
     tak terlepas dari tingkat penetrasi yang tinggi dan keinginan kuat untuk membeli smartphone.

    "Perangkat ini dengan cepat menjadi platform utama untuk ragam aktivitas yang berbeda, seperti menonton

     video, akses internet dan berhubungan melalui jaringan sosial," kata dia.

    Dalam catatan Nielsen, penggunaan internet melalui telepon genggam meningkat pesat selama lima tahun

    terakhir. Jika pada lima tahun lalu penggunaan internet hanya tujuh persen, kini meningkat empat kali lipat
    menjadi 22 persen.

     Peningkatan akses internet melalui telepon genggam ini tak terlepas dari penggunaan oleh anak-anak dan

     golongan muda dari kelas menengah Indonesia.

(Syahid Latif, http://bisnis.vivanews.com/news/read/268789-kelas-menengah-ri-doyan-akses-internet-naik, akses 21 Januari 2012)

Kutipan artikel diatas sebagai bukti betapa tingginya tingkat mobilitas sosial yang dialami oleh masyarakat modern sekarang ini. Wabah smartphone di kalangan remaja saat ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan perubahan pola perilaku masyarakat yang cenderung bersikap individualis.

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif yang signifikan bagi aktivitas keseharian manusia. Beragam teknologi informasi terkini layaknya handphone, internet dan sejenisnya memungkinkan kita untuk menjalin komunikasi kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, kita kerap kali tak menyadari bahwa adakalanya berbagai teknologi informasi tersebut justru menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang berpengaruh terhadap hilangnya identitas nasional remaja Indonesia.

SMS (Short Message Service) dan BlackBerry Messenger sebagai Interaksi Sosial

Short Message Service (SMS Pesan / Teks) ini kini telah menjadi salah satu cara yang paling umum di mana individu menggunakan ponsel mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Banyak peneliti yang telah menyatakan keprihatinan bahwa peningkatan penggunaan SMS pesan akan menyebabkan interaksi ‘face to face’ menjadi tidak ada, serta menyebabkan seringnya penggunaan tata bahasa yang buruk dikalangan masyarakat terutama remaja Indonesia. Pada beberapa hari yang lalu saya melakukan survey pada beberapa remaja perkotaan usia diatas 17 tahun, 40% dari mereka yang disurvei melaporkan bahwa SMS adalah fungsi yang paling digunakan pada smartphone mereka. Dengan popularitas yang tumbuh pada tingkat eksponensial, teks / pesan SMS juga telah menjadi cara baru bagi individu untuk membentuk hubungan baru, dan memperkuat yang sudah ada. Pola interaksi masyarakat Indonesia yang tadinya secara ‘face-to-face’ berubah dan tergantikan oleh adanya ‘short message service (SMS)’. Pola interaksi yang tergantikan oleh smartphone ini perlahan akan menyebabkan para remaja kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Kemerosotan Moral di Kalangan Remaja

Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi “kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani”. Kemerosotan moral yang menyebabkan timbulnya masyarakat yang materialis ini sangat bertolak belakang dengan identitas nasional bangsa Indonesia.

Terjadinya Alienasi

Beberapa waktu yang lalu saya mambaca di sebuah forum diskusi, tentang perilaku para pengunjung restoran di sebuah kota besar di Indonesia:

“Kemarin sore sewaktu saya sedang menunggu makanan di sebuah restoran, saya mengamati berbagai perilaku pengunjung, baik yang sedang menunggu pesanan makanan, maupun yang merahab hidangan, hingga yang ngobrol sekedar menunggu berlalunya waktu.

Sore ini, saya berhadapan dengan sebuah meja yang dihuni oleh empat orang yang duduk saling berhadapan. Nampaknya mereka adalah sepasang suami istri dan dua orang anak sekitar 10 tahun dan 14 tahun. Meja mereka masih bersih, dugaan saya mereka sama dengan kami, sedang menunggu pesanan makan malam. Pandangan saya makin fokus kepada mereka berempat karena saya melihat ada sesuatu yang menarik. Walaupun mereka duduk menghadap ke satu meja Ayah, ibu, dan kedua anak ini masing-masing sibuk dengan gadget masing-masing. Pemandangan ini berlangsung setidaknya kira-kira dua puluh menit sampai akhirnya pembawa pesanan makan mereka datang.”

Jelas pemandangan ini memperlihatkan pengaruh dari keberadaan ‘gadget’ yang menyebabkan alienasi, bahkan dalam ruang lingkup keluarga sekalipun. Betapa perubahan teknologi di era moderinsasi ini mengubah perilaku masyarakat menuju masyarakat yang individualis. Hal ini sebagai fakta bahwa masyarakat modern adalah alienasi menuju masyarakat individualis.  Hal ini disebabkan oleh mobilitas sosial yang sangat pesat dan sehingga masyarakat lebih cenderung untuk terus menggunakan fasilitas teknologi baru yang dimilikinya dan ini menyebabkan kecenderungan seseorang untuk terpisah dari hubungan personalnya dengan orang lain (isolating society).

Berdasarkan survey dari wawancara saya terhadap beberapa remaja diatas 17 tahun juga menunjukkan gejala alienasi, dimana ketika saya menanyakan apakah lebih memilih untuk ‘menegur orang yang ada di sampingmu’ ataukah ‘bermain handphone’ jika kamu sedang menunggu di halte sendirian, dan hasilnya 90% dari mereka yang memilih untuk bermain handphone  hanya 10% dari mereka memilih untuk menegur orang yang ada disampingnya. Sangat miris.

Kecenderungan berbagai teknologi baru untuk mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat rasanya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Saya masih ingat ketika masa sekolah, ada momen-momen di mana saya dan teman-teman memutuskan untuk bertelepon dibandingkan tatap muka. Hal serupa mungkin juga terjadi sebelumnya, ketika surat-menyurat muncul. Orang lebih memilih untuk mengirim surat daripada pulang dari perantauan, mungkin. Bedanya dengan masa-masa itu, teknologi saat ini menyediakan informasi yang lebih beragam, lebih cepat, dan lebih interaktif. Pengalihnya jadi lebih banyak dan menarik. Jadi, mungkin orang lebih senang mengupdate informasi dari smartphonenya dibandingkan bercengkrama dengan orang lain yang jelas-jelas berada di dekatnya. Lagi-lagi smartphone ini menyebabkan alienasi di kalangan remaja modern sehingga para remaja menjadi individualis dan cenderung terpisah dari hubungan personalnya dengan orang lain (Weber). Jelas bahwa pengaruh keberadaan smartphone akibat globalisasi secara perlahan menyebabkan terkikisnya identitas nasional bangsa Indonesia terutama remaja Indonesia di era modern ini yang sejak dahulu telah dikenal sebagai masyarat yang ramah dan beretika.

pengaruh_smartphone_terhadap_identitas_nasional_remaja_indonesia_di_era_modern.docx
File Size: 27 kb
File Type: docx
Download File

 
 

Oleh: Lili Miftahul Jannah 

Identitas nasional pada hakikat nya adalah “manifestasi nilai – nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) bagian ciri – ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya” ( Wibisono koento:2005)


Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri – ciri , tanda – tanda , atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan, kelompok, atau negara sendiri.

Kata ‘nasional’ dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok – kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan – kesamaan , baik fisik seperti budaya, agama, bahasa  maupun nonfisik seperti, keinginan , cita – cita, dan tujuan. Istilah Identitas Nasional dan Identitas Bangsa melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diberi atribut nasional.

Nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus – menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional maerupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Unsur – unsur Dari Identitas Nasional adalah :

• Suku Bangsa: golongan sosial (askriptif : asal lahir), gol,umur.

• Agama : sistem keyakinan dan kepercayaan

• Kebudayaan : pengetahuan manusia sebagai pedoman nilai,moral, dalam kehidupan aktual.

• Bahasa : Bahasa Melayu-penghubung (linguafranca)

Jadi kesimpulan nya  Identitas Nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri – ciri khas. Dengan ciri – ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya.

Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka Identitas Nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan identitas nasional juga bisa dikatakan sebagai jati diri yang menjadi slogan-slogan kibaran bendera kehidupan.

Mengangkat Kembali Citra Warisan Budaya Indonesia

Pertunjukan gabungan gerak tari, teater dan musik dipersembahkan kelompok Marga Sari pimpinan Shin Nakagawa yang mengambil cerita dongeng "Momotaro" di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8). Kelompok yang memadukan seni tradisi Jawa dan Jepang juga akan bermain di Yogyakarta dan Surabaya.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas memiliki beragam warisan budaya di berbagai wilayah dan memiliki ciri khasnya masing-masing.

Demikian banyaknya peninggalan berharga dari nenek moyang Bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain itu kadang membuat warisan budaya itu terabaikan dan bahkan nyaris punah ditelan derap langkah zaman yang semakin modern.

Di Kota Budaya, Solo, Jawa Tengah, kini muncul sebuah gerakan baru yang dipelopori sejumlah orang yang peduli akan pelestarian warisan budaya Indonesia khususnya Batik, Keris, Wayang, dan Gamelan.

Berkaitan dengan sebuah konferensi internasional yang digelar oleh Organisasi Kota-kota Warisan Dunia kawasan Eropa-Asia (Organization of World Heritage Cities-OWHC) di Solo pada 27-28 Oktober, sekelompok kecil orang-orang yang peduli akan pelestarian dan penjagaan warisan budaya itu menggelar ekspo dan workshop warisan budaya berupa batik, keris, wayang, dan gamelan.

Acara ini berlangsung mulai 28-31 Oktober di Halaman Pura Mangkunegaran, Solo. Slamet Raharjo, manajer ekspo, mengatakan workshop menekankan pada pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap batik, gamelan, keris, wayang, yang merupakan peninggalan atau warisan budaya berbentuk.

"Lebih jauh lagi adalah pemahaman filosofi dan simbol-simbol yang ada di dalam benda warisan budaya itu," katanya.

Selama ekspo dan workshop berlangsung pengunjung mendapat kesempatan untuk belajar dan melihat langsung proses pembuatan batik, keris,wayang, dan gamelan. Uniknya di setiap gerai yang memperlihatkan pembuatan benda-benda pusaka itu, para pembuatnya mengenakan busana tradisional.

Di gerai workshop batik misalnya, para pembatik mengenakan busana setelan kebaya, duduk di dingklik kecil (kursi kayu yang pendek) sambil memainkan canthing di tangan kanan dan membubuhkannya di atas hamparan kain putih.

Sementara itu di area worskop keris, beberapa orang tua mengenakan udheng (ikat kepala) warna putih, sedangkan pinggangnya dililit kain putih dan sorban melintang di pundaknya. Sekilas penampilannya ibarat seorang Empu pembuat keris.

Di dalam gerai yang ada di sisi Barat halaman Mangkunegaran itu, para pembuat keris mendemonstrasikan bagaimana proses keris dibuat dan diukir. dua orang pembuat keris itu berbagi tugas antara memanaskan api dan membakar bahan keris, hingga membentuknya dna menorehkan ukiran di atas besi panas itu.

Salah satu pakar keris Indonesia, Haryono Haryoguritno mengatakan hingga kini keris masih menjadi bagian dari kehidupan amsyarakat modern karena fungsinya sebagai pelengkap busana adat Jawa. Upacara ritual di lingkungan keraton, hajatan pernikahan, bahkan upacara besar di lingkungan pemerintah, keris menjadi sarana untuk menagskan identitas.

Keris juga memberi inspirasi karya warisan budaya lainnya, yakni batik. Dalam visual ragam batik terdapat motif keris yang telah distilasi seperti jenis motif parang, modang, udan liris, dan lain sebagainya. Dalam dunia kesenian keris juga menjadi kelengkapan busana sekaligus senjata perang, sepeti dalam kesenian wayang orang, wayang kulit, kethoprak, dan seni tari.

"Bahkan dalam tokoh pewayangan, keris menjadi pandel atau kekuatan mengalahkan musuh," katanya.

Jadi, kasus tersebut membuktikan adanya sebagian kelompok yang masih kental dengan budaya indonesia dan mempertahankan kebudayaan indonesia yang hampir hilang. Seharusnya pameran atau acara – acara seperti ini dilakukan di banyak tempat dan di adakan sesering mungkin. Agar budaya yang kita punya tidak hilang ditelan masuknya budaya luar.

Kita harus mencintai dan bangga dengan identitas yang kita punya sendiri. Salah satunya adalah setiap sekolah wajib mempunya kegiatan yang membuat para siswa/mahasiswa mengenal lebih dalam budaya indonesia dan menanamkan di dirinya masing – masing bahwa kita semua harus bangga dengan apa yang kita punya.

http://nasional.kompas.com/read/2008/11/03/20561423/mengangkat.kembali.citra.warisan.budaya.indonesia 

 
 

Oleh: Diana Supardi (1111002071)

Hak dan kewajiban bagi bangsa kita sekarang sangat memprihatinkan jika kita lihat kepada kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Birokrasi yang lebih memudahkan orang kaya daripada orang miskin dan bagaimana orang miskin harus bekerja sangatlah keras sedangkan orang orang kaya menikmati hasil kerja keras dengan cara cara yang tidak manusiawi.

Kemiskinan bukanlah suatu hal yang asing di Indonesia , bahkan masalah kemiskinan telah menjadi agenda utama pemerintah Indonesia dalam pergerakan pemerintahan. Telah dilakukan beberapa upaya untuk sedikitnya mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia seperti dengan : penggalakan pendidikan, pemberian lahan kerja yang lebih banyak untuk mengatasi pengangguran yang semakin membengkak, subsidi kepada rakyat miskin, Peminjaman dana untuk para pengusaha kecil menengah. Memang pada perjalananya, upaya pemerintah tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia, tapi perubahan itu tidak terlalu terlihat, justru setiap tahunya penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat dan membuat semua upaya pemerintah itu terlihat sia-sia. Sebenarnya apa yang menjadi masalah? mengapa penduduk Indonesia tak bisa lepas dari jerat kemiskinan? Kita akan mengupas dan membahasnya dengan sudut pandang Sosial Stratification.

Sebenarnya, apa itu Social Stratification? Social Stratification adalah suatu sistem dari suatu masyarakat yang membagi masyarakat menjadi beberapa kelas, di Indonesia terlihat sangat jelas bagaimana pembedaan itu terjadi. Kita dapat membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin hanya melalui pakaian yang mereka kenakan. Kita juga dapat melihat bagaimana orang yang menjadi penguasa pada suatu daerah memiliki power dan prestige yang lebih tinggi daripada mereka yang menjadi bawahan dari penguasa itu, sehingga penguasa dapat menyuruh bawahannya untuk melakukan apa yang dia mau. Mengapa hal ini bisa terjadi? Inilah contoh dari kekuatan Scsial Stratification yang menguntungkan suatu masyarakat tertentu dan merugikan yang lainnya.

Dalam Social Stratification terdapat empat asas penting yaitu:

a. Social Stratification bukan refleksi mutlak dari apa yang mereka lakukan.

Kita sering berpikir bahwa keberhasilan seseorang adalah hasil dari usaha dan talenta yang mereka punya saja. Ada faktor di balik kesuksesan yang mereka dapatkan, salah satunya mereka dapat kesempatan untuk mengetahui bagaimana cara sukses tersebut dengan mengenyam pendidikan dan memperoleh pelatihan untuk menjadi sukses. Dari sini kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka yang tidak sukses adalah orang yang malas dan tidak bertalenta. Bagi mereka yang kaya, mereka menikmati faktor-faktor yang dapat membuat mereka sukses seperti: memiliki badan yang sehat, mendapatkan pendidikan yang cukup, mendapatkan relasi-relasi untuk membantu mereka menjadi sukses. Bagi yang miskin, kesempatan tersebut ada, tapi diperlukan usaha yang jauh lebih keras dari mereka yang kaya. Sebenarnya kita sukses atau tidak tergantung juga pada sistem yang diterapkan di tempat kita tinggal, dan sistem itu dapat berpengaruh besar bagi jalan hidup kita.Di Indonesia, banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan secara maksimal karena keterbatasan kesempatan yang mereka punya. Sehingga belenggu kemiskinan akan senantiasa mendampingi mereka, ini akibat dari pengetahuan dan kesempatan mereka yang tidak memadai untuk menjadi seorang yang sukses. Mereka terpaksa menjadi pekerja-pekerja kasar untuk menhidupi keluarga mereka dengan bekerja yang sangat keras tetapi upah yang minim. 

b. Social Stratification dibawa dari masa ke masa

Kita pernah mengetahui pepatah “yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin”. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Orang yang sukses pastinya akan kaya. Dan mereka mewariskan ilmu dan harta mereka kepada keturunannya untuk memperoleh kesempatan untuk menjadi sukses seperti dirinya. Begitu pula sebaliknya, bagi mereka yang tidak sukses tidak dapat mewariskan ilmu dan harta yang dapat memunculkan kesempatan bagi keturunannya untuk sukses. Hal ini akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Lain cerita ketika ada suatu usaha keras atau suatu tekanan yang membuat mereka mengalami social mobility. Social mobility adalah keadaan ketika ada suatu pergantian posisi dalam hierarki sosial. Orang yang tidak sukses pada dahulunya bisa menjadi sukses dengan usaha yang keras dan sebaliknya orang yang sukses dapat jatuh ketika dia tidak bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya sehingga tidak bisa mempertahankan kesuksesannya.
c. Social Stratification tidak hanya semata-mata ketidak adilan, tapi ada kepercayaan yang mengaturnya.

Social Stratification bukan hanya semata-mata ketidak adilan, tapi ada juga kepercayaan atau sistem yang mengharuskan adanya perbedaan tersebut. Contohnya anak raja dan anak rakyat biasa. Perlakuan yang diberikan pun berbeda seperti lingkungan mereka bergaul, kewajiban yang harus mereka lakukan, dan mungkin saja perbedaan tingkatan pendidikan. Namun dewasa ini, hal tersebut sudah mulai terhapus seiring dengan lahirnya HAM.

Pembagian harta dan kekuasaan di Indonesia menimbulkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Terkadang jarak antara mereka pun hanya beberapa langkah saja. Contohnya tidak usah jauh-jauh, di sekitar Universitas Bakrie tepatnya celah kecil yang sering kita sebut pintu surga neraka menampakkan sangat jelas bagaimana perbedaan lingkungan elite yang rata-rata berpenghasilan menengah ke atas dengan lingkungan padat penduduk yang rata-rata berpenghasilan menengah ke bawah. Dari bangunan yang berada di tempat tersebut terlihat jelas bagaimana mewahnya bangunan Apartemen Aston dan bagaimana kecil dan padatnya lingkungan Menteng Atas. Di sini kita dapat menyimpulkan betapa besarnya kesenjangan sosial antar kedua daerah tersebut yang hanya dipisahkan oleh sebuah tembok beton. Ini adalah refleksi kecil dari bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan kesempatan bagi mereka yang memiliki penghasilan tinggi lebih terbuka dalam memenuhi kebutuhan. Tidak jarang hal ini memicu gaya hidup yang berlebihan kepada kelompok yang memiliki penghasilan tinggi. Seorang yang memliki penghasilan tinggi akan menghabiskan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada yang berpenghasilan rendah. Orang yang berpenghasilan tinggi akan mengejar prestige yang telah ditentukan oleh lingkungan sosialnya dengan membeli barang barang tersier yang dijadikan patokan kemewahan hidup seseorang seperti membeli aksesoris emas, tas bermerek, baju designer terkenal dan lain lain agar dapat mempertahankan social prestige nya di mata lingkunganya. Dan biaya yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa berpuluh kali lipat biaya yang dibutuhkan oleh seorang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan primernya. Suatu yang sangat tidak etis sebenarnya, kita menghamburkan uang ditengah orang-orang yang lebih membutuhkan, kelaparan dan bekerja keras demi sesuap nasi. Tapi itu terjadi nyata di kehidupan bangsa ini. Anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan menjadi korban trafficking dan berakhir menjadi pengemis di jalanan di kota Jakarta yang terkenal dengan kemewahanya. Tindakan kriminal sepeti rampok, copet, dan pembunuhan dinilai hal yang lumrah dan sudah biasa karena terdesak secara finansial untuk memenuhi kebutuhanya. Inilah fenomena Social Stratification di Indonesia, dan diperlukan kesadaran oleh segenap bangsa Indonesia untuk setidaknya menolong mereka yang membutuhkan dan membantu mengangkat mereka dari lingkar kemiskinan yang akan selalu membelenggu. Memberantas kemiskinan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan kewajiban kita semua sebagai bangsa Indonesia. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan membantu bangsa kita.

Jika kita tidak menyikapi peristiwa ini, maka dampak ke depanya adalah sikap apatis dari masyarakat elite terhadap masyarakat menengah ke bawah sehingga ketahanan negara akan terancam eksistensinya karena perpecahan di antara masyarakatnya. Masyarakat yang sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintahan dan birokrasi di Indonesia akan menjadi bom waktu yang bisa meledak jika kesabaran mereka sudah habis. Mereka dapat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan jika suatu negara sudah kehilangan salah satu pilar yaitu rakyatnya , maka stabilitas dari dari negara akan terancam.

Terima kasih saya ucapkan kepada bapak dosen kami : Bpk. Bani Pamungkas

Salam sejahtera Diana Supardi 

diana-kwn_essay.docx
File Size: 41 kb
File Type: docx
Download File

 
 
*Bahasa Kupang: Demokrasi Sudah Dekat?

Oleh: Fitri Kumala (1111002042) 



Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi di Indonesia yang terdiri dari ratusan pulau yang terletak di tenggara Indonesia. NTT terkenal dengan hasil hutannya yaitu kayu cendana dan hasil tambangnya berupa mangan, emas, biji besi, dan panas bumi. Selain itu, NTT juga sangat terkenal karena potensi pariwisatanya dimana terdapat banyak objek wisata mengagumkan disana, diantaranya Pulau Komodo, danau tiga warna di kawasan Gunung Kelimutu dan Taman Laut Maumere. Begitu kayanya kekayaan alam di provinsi ini. Bahkan sejak jaman kependudukan Belanda di Indonesia, NTT telah mendapat perhatian istimewa karena potensi kekayaan alamnya, terutama di sektor pertambangan.

Walaupun memiliki alam yang cantik dan kaya, NTT merupakan daerah yang sulit air. Pernah melihat iklan komersial program corporate social responsibility suatu produk air minum kemasan dengan tagline ‘Sumber air su dekat’? Ya, itu NTT. Selain masalah air minum, beberapa tahun terakhir ini muncul masalah di bidang pertambangan. Masyarakat menginginkan agar pemerintah menertibkan dan mencabut izin eksplorasi berbagai usaha pertambangan di NTT. Apa yang terjadi? Banyak usaha pertambangan di NTT yang ternyata tidak mempunyai izin yang sah. Eksplorasi industri pertambangan juga memakan banyak lahan warga, padahal masyarakat NTT yang mayoritas adalah petani dan peternak sangat membutuhkan lahan sebagai sumber kehidupan. Saat ini banyak lahan pertanian dan peternakan yang telah dikonversi menjadi lahan pertambangan. Wilayah NTT yang memang daerah sulit air juga dianggap tidak mendukung industri pertambangan. Masyarakat berpandangan jika pemerintah tetap memaksakan investasi di industri pertambangan di NTT, maka hampir seluruh masyarakat NTT akan kehilangan lahan dan air yang akan mengancam keberlangsungan hidup mereka.  Selain itu, lokasi pertambangan di garis pantai akan mencemari ekosistem laut dan kawasan pariwisata bahari.[1]

Dikutip dari website resmi pemerintah daerah NTT, pada tahun 2008 produk domestik bruto (PDB) regional NTT terbesar merupakan dari sektor pertanian sebesar Rp4.509.240.299.000,00 atau 39,46% dari seluruh produk domestik bruto regional secara keseluruhan. Sektor jasa-jasa menempati urutan kedua dengan produk domestik bruto sebesar Rp 2.694.913.268.000,00 atau 23,58% dari keseluruhan PDB. Sementara sektor pertambangan menyumbangkan Rp148.601.853.000,00 atau 13,01% dari keseluruhan PDB.[2]

Menurut laporan LSM Formadda (Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian) dan Gerakan Reformasi Masyarakat (GERAM), banyak Izin Usaha Pertambangan diterbitkan oleh pemerintah tanpa ada diskusi dengan DPR atau masyarakat setempat yang tanahnya dijadikan objek pertambangan. Pemberian Izin Usaha Pertambangan ini dianggap illegal dan melanggar aturan perundang-undangan minerba. [3]

Kondisi pemerintahan NTT terkait masalah pertambangan ini menimbulkan kekecewaan dan protes dari masyarakat NTT. Lalu, bagaimanakah seharusnya pemerintahan yang ideal? Bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi banyak disebut sebagai model pemerintahan terbaik dibandingkan model pemerintahan lainnya. Sudahkah demokrasi dalam pemerintahan NTT?

Secara etimologis “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan cratos, yang berarti kedaulatan. Demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. [4] Prinsip-prinsip dasar demokrasi merupakan refleksi dari nilai dasar HAM, yang meliputi hak-hak dasar, kebebasan berpendapat, keadilan, persamaan dan keterbukaan.[5]

Dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi tiga tolak ukur utama berlangsungnya demokrasi dalam suatu pemerintahan. Tolak ukur pertama yaitu ‘pemerintahan dari rakyat’ sudah pasti terjadi karena bagaimanapun juga orang-orang yang ada di pemerintahan pasti berasal dari rakyat.

Kedua, ‘pemerintahan oleh rakyat’. Pemerintahan oleh rakyat jika diartikan secara literal tidak mungkin terjadi di Indonesia karena rakyat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan wilayah yang sangat luas. Masalah luas wilayah dan jumlah populasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan secara langsung oleh seluruh rakyat pada pemerintahan di tingkat daerah provinsi. Untuk itu dibentuklah sistem perwakilan dimana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di pemerintahan. Sistem perwakilan sudah dilakukan di NTT dan hampir di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia dimana pemerintah daerah merupakan orang-orang yang mendapat dukungan terbanyak dan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. ‘Pemerintahan oleh rakyat’ juga bisa diartikan rakyat bertugas mengawasi pemerintahan. Disinilah peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang ideal, hal ini terlihat dari masyarakat NTT yang aktif mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah melalui lembaga swadaya masyarakat seperti Formadda dan GERAM.

Tolak ukur yang ketiga yaitu ‘pemerintahan untuk rakyat’. Pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang dititipkan oleh rakyat melaksanakan kebijakan untuk kepentingan rakyat. Terkait dengan masalah pertambangan, pemerintah NTT belum memenuhi tolak ukur demokrasi yang terakhir ini. Sebab, pemerintah NTT menjalankan suatu kebijakan yang tidak mewakili kepentingan rakyat NTT melalui pemberian izin usaha pertambangan yang ditolak oleh masyarakat dan membahayakan kehidupan masyarakat. Pemerintah NTT mungkin beranggapan bahwa industri pertambangan dapat meningkatkan perekonomian NTT dan kesejahteraan masyarakat. Namun, nyatanya rakyat NTT tidak membutuhkan pertambangan. Bisa dilihat dari produk domestik regional bruto NTT pada tahun 2008, sektor pertanian dan jasa-jasa lain memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor pertambangan. Masyarakat yang mayoritas adalah petani membutuhkan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian daripada pertambangan yang mempersempit lahan pertanian. Selain itu, pertambangan memiliki dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat NTT. Dampak jangka pendek diantaranya lahan pertanian semakin sempit, sumber air semakin sulit, dan pencemaran air laut yang merusak ekosistem laut akan merugikan para nelayan. Dampak jangka panjangnya, semakin banyak eksplorasi pertambangan yang memakan lahan, semakin banyak petani yang kehilangan lahan pertanian yang nantinya mau tidak mau harus bekerja di pertambangan demi kelangsungan hidup. Akhirnya kehidupan masyarakat jadi tergantung pada pertambangan. Kualitas hidup dan kesehatan masyarakat juga semakin menurun karena air bersih semakin sulit didapatkan. Jelaslah bahwa memperbanyak industri pertambangan bukan suatu kebijakan yang mewakili kepentingan rakyat.

Setelah menganalisa ketiga tolak ukur demokrasi, permasalahan tambang oleh pemerintah NTT menuai banyak protes karena belum menjalankan demokrasi secara sepenuhnya. Tolak ukur demokrasi yang masih belum terlaksana dengan optimal adalah ‘pemerintahan untuk rakyat’. Rakyat NTT belum membutuhkan pertambangan, pemerintah sebaiknya lebih fokus kepada pengembangan sektor pertanian dan pengadaan air bersih bagi masyarakat. Dengan sektor pertanian, masyarakat menjadi lebih mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya daripada menggantungkan hidup kepada perusahaan tambang dengan menjadi buruh di tanah sendiri.  Pemerintah harus kembali mengkaji kebijakan-kebijakan yang dibuat agar kebijakan tersebut memang untuk rakyat.

Pemerintah juga  terdiri dari manusia yang memiliki kecenderungan melanggar aturan, karena itulah partisipasi aktif masyarakat NTT untuk terus mengawasi dan mengevaluasi pemerintah sangat dibutuhkan. Walaupun pemerintahan di NTT belum menjalankan demokrasi sepenuhnya bukan berarti pemerintahan gagal, karena demokrasi itu sendiri adalah sebuah proses yang harus melalui tahapan trial and error. Semoga hubungan antara pemerintah dan rakyat bisa terus meningkat dan saling bekerjasama untuk menghidupkan demokrasi di NTT dan seluruh wilayah di Indonesia demi terciptanya keadilan yang berlandaskan kebebasan dan keterbukaan.

Sebuah kutipan dari F. Hayek tentang demokrasi:

“Demokrasi bukanlah merupakan tujuan, melainkan sebagai alat untuk menjamin tercapainya tujuan politik yang lebih tinggi, yakni keadilan yang tegak diatas fondasi kebebasan dan kesederajatan.”
[6]


[1] “Pemerintah Harap Tertibkan Tambang,” http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-harap-tertibkan-tambang-di-ntt/18114 (akses tanggal 20 Mei 2012)

[2] BPS Provinsi NTT, http://nttprov.go.id (akses tanggal 25 Mei 2012)

[3] Adiatmaputra Fajar Pratama, “Gubernur NTT Diduga Terbitkan Izin Usaha Pertambangan Ilegal,” http://www.tribunnews.com/2012/05/09/gubernur-ntt-diduga-terbitkan-izin-usaha-pertambangan-ilegal (tanggal akses 21 Mei 2012)

[4] A. Ubaedillah, et al., Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 36.

[5] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor: Media Aksara, 2010), hal. 367.

[6] Muhammad Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007), hal. 35.

essay_citizenship_fitri_kumala_1111002042.doc
File Size: 54 kb
File Type: doc
Download File

 
 
Oleh: Sri Fatmayenti (1111002058)

Isu korupsi yang terjadi di negeri ini, Indonesia, semakin hari semakin bertambah parah, semakin merajalela. Mulai dari pegawai pemerintahan hingga pada level menteri, banyak sekali kita temukan kasus-kasus penyelewengan dana dan sebagainya. Entah apa yang salah pada system pemerintahan kita hingga semakin banyaknya oknum yang korup.

Dengan niat untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usaha KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi sudah bisa dibilang mengagumkan. Sejak didirikannya komisi ini pada tahun 2003, telah banyak kasus korupsi yang terungkap dan telah banyak koruptor yang dihukum atas perbuatannya. Fakta ini jelas membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena setidaknya sudah ada bukti jelas bahwa komisi ini berusaha untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Kendatipun begitu, masih banyak pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi, bahkan semakin banyak dan dengan cara-cara yang lebih cerdas dan halus. Mereka sudah seperti tak punya malu dan bersikap sangat tenang saat diinterogasi KPK[1]. Koruptor yang telah diadili pun masih mengulangi perbuatannya ketika sudah selesai menjalankan hukuman.

Dengan telah membudayanya korupsi, hukuman yang relative ringan yang diterima para koruptor ini, dan presiden kita yang dinilai terlalu bermurah hati memberikan keringanan ( grasi, amnesty, abolisi ) maka wajarlah bahwa korupsi masih menggerogoti negeri kita. Tidak ada efek jera yang diberikan oleh system hukum kita, walaupun KPK semakin gencar membongkar kasus-kasus korupsi. Maka muncullah isu ini yang merupakan aspirasi dari masyarakat kita sendiri: grasi, amnesty, dan abolisi harus dihilangkan untuk terpidana kasus korupsi.

Isu ini memang menarik untuk dipertimbangkan, mengingat bahwa apabila hal ini dilaksanakan, maka akan menimbulkan ketakutan bagi calon koruptor dan memberikan efek jera bagi terpidana korupsi itu sendiri. Namun timbul pertanyaan : Apakah hal ini benar dan sesuai dengan perundang-undangan kita? Apakah layak untuk mencabut hak para terpidana korupsi ini?

Grasi, Amnesti, dan Abolisi Berikut pengertian dari grasi, amnesty, dan abolisi[2] :

1. Grasi adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.

2. Amnesti (dari bahasa Yunani, amnestia) adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.

3. Abolisi, merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

Penghapusan Grasi, Amnesti, dan Abolisi untuk Koruptor : Layakkah? Masalah penghapusan hak terpidana korupsi ini merupakan masalah pergesekan antara hak koruptor sebagai narapidana untuk mendapatkan keringanan dan hak masyarakat yang telah direnggut oleh perbuatan korupsi itu sendiri.

Ditilik dari nilai-nilai HAM, korupsi sudah pasti merupakan perenggutan HAM, khususnya yang menyangkut hak-hak orang kecil[3]. Tindakan mengambil uang rakyat dari proyek pembangunan, kesehatan, pendidikan, dll, menyebabkan Negara kita tidak mendistribusikan hak rakyat dengan semestinya. Hak masyarakat atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan dan hak atas pendidikan mereka tidak didapatkan secara layak karena anggaran Negara atas fasilitas-fasilitas tersebut malah diambil oleh para koruptor untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan hak-hak tersebut telah diakui oleh dunia Internasional dan tercantum dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM)[4].

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang disengaja ataupun tidak disengaja atau kesalahan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)[5] . Sesuai dengan definisi di atas maka jelas bahwa korupsi merupakan pelanggaran  HAM karena mengurangi, menghalangi, dan membatasi HAM sekelompok orang, yaitu masyarakat.

Namun  bila dilihat dari sisi lain, koruptor  mempunyai hak yang sama dengan narapidana  lainnya dimana mereka berhak untuk mendapatkan grasi, abolisi, dan amnesti. Hak tersebut harus didapatkan oleh semua narapidana tanpa ada diskriminasi dan pembedaan  di mata hukum, sesuai dengan yang tercantum pada DUHAM bahwa setiap orang mempunyai hak kedudukan yang sama di dalam hukum[6]  .

Bila ditinjau dari segi prosedur pemberian keringanan, syarat seorang narapidana dapat direkomendasikan untuk mendapatkan grasi, amnesty, dan abolisi adalah bila ia berkelakuan baik. Memang makna kata ‘berkelakuan baik’ menjadi bersayap dan tidak jelas. Namun setidaknya dengan menjalankan hukuman dengan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan masalah selama masa tahanan dapat merefleksikan penyesalan mereka dan keinginan untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Niat baik ini tentu pantas diapresiasi dalam bentuk pemberian keringanan, disamping fakta bahwa keringanan-keringanan tersebut juga merupakan hak mereka.

Meskipun ditolak oleh beberapa pihak, pemberian hak-hak narapidana kepada koruptor tersebut masih dibenarkan, karena menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia tidak ada pembedaan perlakuan narapidana di mata hukum apapun tindak pidana yang dilakukan. Tidak ada konstitusi yang memberi pengecualian tindak pidana tertentu untuk tidak mendapatkan keringanan hukum.

Kesimpulan dan Saran Dari analisis yang telah dijabarkan di atas, memang korupsi merupakan pelanggaran HAM dan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kecil, dan Negara secara keseluruhan. Namun, koruptor juga mempunyai hak yang juga tidak bisa diabaikan sebagai narapidana, yaitu mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Karenanya tidak semudah itu untuk menghapuskan grasi, amnesty, dan abolisi bagi terpidana kasus korupsi. Sudah ada system hukum kita untuk menghukum para koruptor yang mengambil hak rakyat tersebut, sehingga akan terlalu berlebihan bila ditambah dengan pencabutan hak nya untuk mendapat keringanan. Di samping itu, tidak ada justifikasi untuk penghapusan ini, karena tidak ada konstitusi di Indonesia yang membedakan kejahatan tertentu yang pelakunya tidak bisa mendapatkan keringanan.

Jadi, penghapusan grasi, amnesty, dan abolisi untuk terpidana korupsi tidak bisa dilaksanakan. Tidak ada alasan serta landasan  yang cukup kuat untuk mencabut hak mereka sebagai narapidana untuk mendapatkan keringanan dan sebagai individu yang mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum.

Namun demikian disarankan kepada presiden untuk mempertimbangkan pemberian grasi, amnesty, dan abolisi ini kepada koruptor dengan sangat cermat. Karena memang saat ini belum ada efek jera yang cukup besar bagi koruptor untuk menghentikan tindak korupsi karena masyarakat menilai presiden terlalu bermurah hati memberikan keringanan-keringanan kepada terpidana kasus korupsi.

 
[1]“Busyro: Koruptor Zaman Sekarang Lebih ‘Cool’”, http://nasional.kompas.com/read/2012/05/25/21514789/Busyro.Koruptor.Zaman.Sekarang.Lebih.Cool

( tanggal akses 26 Mei 2012)

[2] “Kewenangan Presiden dalam Memberikan Remisi terhadap Napi Extra Ordinary Crime”, http://nilasapi.blogspot.com/2011/10/kewenangan-presiden-dalam-memberikan.html (akses tanggal 30 Mei 2012)

[3] Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik “Kaum Tikus” (Jakarta: EDSA Mahkota, 2005), hal.89-90

[4] Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: ICCE UIN Syarif HIdayatullah Jakarta, 2011) , hal.114

[5] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor: Media Aksara, 2010), hal.262.

[6] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor: Media Aksara, 2010), hal.248

penghilangan_grasi_utk_koruptor.docx
File Size: 23 kb
File Type: docx
Download File