Picture

Oleh: Arief Setiadi Wirasukma (1111002044)

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, dan agama yang dapat  hidup dengan saling menghormati satu sama lainnya. Akan tetapi belakangan ini sedang terdengar kabar yang mencoreng toleransi di Bumi Pertiwi, pencorengan toleransi antar masyarakat ini disebabkan oleh sebuah organisasi massa yang mengatasnamakan keagamaan garis keras yang cenderung anarkis dalam menjalankan aksinya. Mulai dari kasus kekerasan yang terjadi di Ciketing Bekasi yang dilakukan oleh Organisasi tersebut kepada Kelompok Non Muslim beberapa tahun lalu, pembubaran paksa diskusi peluncuran buku Irshad Manji yang berjudul “Iman,Cinta dan Kebebasan” yang diikuti oleh ancaman kekerasan di kawasan Jakarta Selatan awal Mei lalu, sampai protes penolakan dan ancaman kekerasan pada konser penyanyi luar negeri Lady Gaga yang rencananya akan diselenggarakan awal Juni ini.


Indonesia sendiri sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia akan tetapi negara Indonesia bukanlah negara Islam, Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Di Indonesia, hubungan Islam dan negara bersifat antagonis, yaitu adanya ketegangan antara negara dengan islam sebagai sebuah agama, atau bersifat akomodatif, yaitu hubungan agama dan negara satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.[1]

Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga menjamin akan kebebasan dan hak asasi warga negaranya seperti yang tertera pada Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasarr 1945.
  • Pasal 27 ayat (1) : Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinnya
  • Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang
  • Pasal 28(A) : Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
  • Pasal 28E ayat (1) : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  • Pasal 28E ayat (2) : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
  • Pasal 28E ayat (3) : Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeleuarkan pendapat.[2]
Secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut :
  • Hak Untuk Hidup
  • Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
  • Hak mengembangkan diri
  • Hak memperoleh keadilan
  • Hak atas kebebasan pribadi
  • Hak atas rasa aman
  • Hak atas kesejahteraan
  • Hak turut serta dalam pemerintahan
  • Hak wanita
  • Hak anak[3]
Berdasarkan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia terdapat banyak sekali Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat yang menggunakan kekerasan/anarkis dalam menjalankan aksinya. Pelanggaran HAM sendiri adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang disengaja ataupun tidak disengaja atau kesalahan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)[4]

Berdasarkan pengertian pelanggaran HAM tersebutlah dapat disimpulkan bahwa kasus yang dilakukan oleh Organisasi Massa yang menggunakan kekerasan/anarkis dalam menjalankan aksinya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Mulai dari kekerasan di Ciketing, Bekasi beberapa tahun lalu yang dilatarbelakangi oleh penyegelan rumah ibadah oleh Pemerintah Kota Bekasi dan tidak boleh digunakan untuk rumah ibadah. Namun para jemaat melepas segel tersebut dan tetap beribadah di tempat itu. Maka pada 10 Juli 2010, pemkot melakukan segel kedua. Kemudian para jemaat meelaksanakan ibadah di lahan kosong milik salah satu jemaat di desa Mustika Jaya, Sampi akhirnya terjadi penolakan dari organisasi masyarakat dan menimbulkan aksi penusukan pendeta dan kekerasan.[5] Sampai ada pula yang menyebutkan versi lain latar belakang kasus tersebut yakni dari provokasi umat non muslim[6] hingga memicu kemarahan Organisasi Massa sehingga bersifat anarkis. Namun, berdasarkan analisa segala bentuk kegiatan kekerasan/anarkis yang mengatasnamakan agama tidak dapat dibenarkan dan melanggar hak asasi manusia karena dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan dalam kasus ini telah terjadi perbuatan kelompok yang menghalangi dan membatasi hak untuk beribadat menurut agamanya. Selain melanggar hak asasi manusia dalam kasus ini juga terdapat pelanggaran sila pertama dari Pancasila yakni “Ketuhanan yang maha esa” karena tidak menghormati dan menghargai kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan serta tidak menciptakan kerukunan antar umat beragama[7].

Dalam kasus pembubaran paksa diskusi peluncuran buku Irshad Manji yang berjudul “Iman,Cinta dan Kebebasan” diikuti aksi kekerasan yang terjadi di Salihara kawasan Jakarta Selatan awal Mei lalu, yang dilatarbelakangi oleh Pembubaran secara paksa oleh Polisi guna menghindari kekerasan karena terdapat organisasi massa yang tidak menghendaki acara itu berlangsung dan mengancam akan membubarkan acara tersebut dan menggunakan kekerasan,  dan akhirnya diskusi itupun dibubarkan polisi karena telah terjadi penyerbuan yang dilakukan oleh organisasi massa tersebut.[8] Irshad Manji sendiri adalah tokoh feminis Islam asal Kanada yang disebut oleh koran The New York Times sebagai "mimpi terburuk Osama bin Laden." Wanita 44 tahun kelahiran Uganda ini menuai kontroversi lantaran pemikirannya soal interpretasi baru Islam yang dia sebut "Islam Reformasi." Wanita yang mengaku seorang lesbian ini mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Alquran memiliki banyak interpretasi yang mendorong umatnya untuk berpikir kritis, dan tidak asal terima. Manji mendukung penghormatan pada wanita, toleransi terhadap kaum homoseksual dan pernikahan beda agama.[9] Dengan latar belakang inilah mungkin organisasi massa tidak dapat menerima adanya diskusi/kegiatan berkumpul yang tentunya bertentangan dengan aqidah agama mereka. Berdasarkan analisa segala bentuk pembubaran kegiatan berkumpul apalagi disertai ancaman kekerasan tidak dapat dibenarkan dan melanggar hak asasi manusia karena dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan dalam kasus ini telah terjadi pelarangan/pembubaran secara paksa terhadap orang yang sedang berkumpul dan berserikat.

Dalam kasus protes penolakan dan ancaman kekerasan pada konser penyanyi luar negeri Lady Gaga yang rencananya akan diselenggarakan awal Juni ini, yang dilatarbelakangi oleh ketidakterimaan organisasi massa karena Lady Gaga terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan ajaran agama, isu-isu pemuja setan, dan isu-isu keagamaan lainnya.[10] Bahkan organisasi massa tersebut akan mengancam dengan aksi anarkis dan kerusuhan bila konser tetap berjalan, seperti yang dikatakan Ketua DPD Front ormas tersebut, Habib Salim Alatas menjamin akan terjadi kerusuhan di Jakarta bila konser Lady Gaga tetap digelar ormas tersebut akan datang ke Gelora Bung Karno untuk menghentikan konser. "Kalau terjadi konser silahkan saja, Jakarta akan rusuh. Meski FPI dibubarkan tidak masalah, tinggal dibentuk lagi, bisa Front Peduli Islam, kalau dibubarkan lagi bentuk Front Persaudaraan Islam. Pengurusnya dia-dia juga," katanya.[11] Meskipun dilatarbelakangi oleh ketidakterimaan atas ketidaksesuaian dengan agama dan budaya di Indonesia, tetapi mengancam dengan aksi kekerasan dan kericuhan tidak dapat dibenarkan dan tidak bertoleransi. Berdasarkan pasal 28E ayat (2) yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, telah terjadi pelanggaran hak asasi oleh organisasi massa tersebut dengan melarang orang-orang untuk menikmati musik/berekspresi seuai dengan hati nurani orang-orang tersebut. Kemudian dengan melarang dan menolak konser tersebut apalagi disertai ancaman kekerasan juga melanggar hak atas kebebasan pribadi yang terdapat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berdasarkan analisa kasus-kasus tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU N0 39 tahun 199 tentang HAM terdapat pelanggaran hak asasi manusia mulai dari hak kebebasan beragama dan beribadat, hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan hak kebebasan pribadi oleh organisasi massa tersebut. Indonesia yang merupakan negara demokrasi sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia walaupun Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural, multiras, dan terdiri dari bermacam-macam agama, kepercayaan, dan aliran. Indonesia bukanlah milik kaum-kaum mayoritas namun Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan pancasila.

Oleh sebab itu, segala organisasi massa yang menimbulkan kekerasan, bersifat anarkis, menimbulkan ketakutan dan tentunya melanggar hak asasi manusia haruslah ditindak tegas oleh pemerintah, tidak perlu dibubarkan, sebab jika dibubarkan bisa saja organisasi tersebut dapat terbentuk kembali dan melakukan aksi-aksi anarkis lagi karena tidak ada Undang Undang di Indonesia yang melarang atau mencegah hal tersebut. Lebih baik diadakan penyuluhan atau peneguran kepada organisasi massa yang bersifat anarkis tersebut agar dalam menjalankan aksinya tidak menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat, disertai pengawasan yang ketat dari pihak berwajib dan sanksi tegas bila terjadi pelanggaran. Misalnya dalam kasus Ciketing,  kasus salihara, pelarangan konser Lady gaga  jalan keluar bukanlah melalui pelarangan ibadah, penusukan pendeta, penyerbuan disertai kekerasan,ancaman akan melakukan kerusuhan, akan tetapi bisa melalui jalur musyawarah atau diskusi bersama untuk mencapai mufakat untuk sebisa mungkin menghindari jalur kekerasan.

Jadi, jika organisasi massa tersebut dapat menjalankan aksinya dengan damai, tidak menggunakan kekerasan serta anarkisme niscaya pelanggaran hak asasi di Indonesia yang berpenduduk majemuk dapat terselesaikan. Karena, pada intinya Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar negara, bukan negara yang berdasarkan agama. Oleh sebab itu kita sebagai Warga Negara Indonesia harus menjunjung tinggi pluralisme dan kemajemukan bangsa dengan cara saling bertoleransi dan bila terjadi perbedaan pendapat atau konflik jangan menggunakan cara-cara yang anarkis, melainkan melalui cara-cara damai seperti musyawarah dan diskusi bersama agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang madani dengan karakteristik wilayah publik yang bebas, demokrasi, pluralisme, keadilan sosial, dan tentunya toleransi[12].

[1] Sedarnawati Yasni,Citizenship (Bogor:Media Aksara,2010) hal.231.

[2] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor:Media Aksara, 2010) hal. 242.243.

[3] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor:Media Aksara, 2010) hal.249.

[4] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor:Media Aksara, 2010) hal.262.

[5] Ferdinand Waskita, “Apa Latar Belakang Kasus Penusukan Penatua Sihombing?,” http://www.tribunnews.com/2010/09/14/apa-latar-belakang-kasus-penusukan-penatua-sihombing (akses 26 Mei 2012)

[6] Badrul Tamam, “ Seruan membela mujahid korban insiden HKBP Ciketing-Latar belakang konflik Ciketing,”  http://www.voa-islam.com/islamia/jihad/2011/01/06/12676/seruan-membela-mujahid-korban-insiden-hkbp-ciketing/ (akses 26  Mei 2012)

[7] Srijanti, A. Rahman, Purwanton S, Etika Berwarga Negara, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) Hal.26.

[8] Aries Setiawan, “Kronologi Pembubaran Diskusi Salihara, “http://nasional.vivanews.com/news/read/310801-kronologi-pembubaran-dikusi-salihara (akses  27 Mei 2012)

[9] Denny Armandhanu, Oscar Ferri, :“ Diserbu FPI, Diskusi Buku Dibubarkan Polisi,” http://metro.vivanews.com/news/read/310777-diskusi-komunitas-salihara-dibubarkan-polisi (akses 27 Mei 2012)

[10] Eko Priliawito, Siti Ruqoyah, “Kenapa Konser Lady Gaga Resmi Dibatalkan,” http://fokus.vivanews.com/news/read/314071-konser-lady-gaga-resmi-dibatalkan (akses 30 Mei 2012)

[11] Eko Priliawito, Siti Ruqoyah, “Kenapa Konser Lady Gaga Resmi Dibatalkan,” http://fokus.vivanews.com/news/read/314071-konser-lady-gaga-resmi-dibatalkan (akses 30 Mei 2012)

[12] A Ubaedillah,Abdul Rozak,Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta:Kencana,2011) hal.193.


arief_setiadi_wirasukmatugas_kwn.docx
File Size: 106 kb
File Type: docx
Download File

 
Oleh: Khairiah Ulfa 

Berikutnya, handphone tidak lagi berfungsi tunggal sebagai media komunikasi. Namun berbagai fitur tambahan dari fungsi utamanya membuat handphone menjadi alat yang paling sering dibawa-bawa oleh masyarakat terutama kaum muda (remaja). Model dan teknologinya berganti dengan sangat cepatnya setiap tahun. Ada banyak sekali fitur-fitur yang menambah nilai fungsi pada alat yang bernama handphone ini. Selain bisa untuk berkomunikasi secara verbal (suara) dan tulisan, kita bisa menemukan jam, kalender, buku telpon, buku catatan, senter, radio, televisi, kamera foto, kamera video, video game, mp3 player, penyimpan data, peta, bahkan akses internet pun sudah bisa kita temukan di telpon pintar atau pada masyarakat modern sering disebut ‘smartphone’ ini.

       Nielsen Indonesia mencatat pertumbuhan pengguna seluler di Indonesia pada 2011 meningkat 78 persen

      dibandingkan lima tahun lalu. Dari jumlah itu, hampir 78 persen kelas menengah di Tanah Air memiliki
      telepon seluler, di mana setengahnya menggunakan untuk akses internet.

     "Lebih dari sepertiganya memiliki telepon pintar (smartphone)," kata Managing Director Media Nielsen

      Indonesia, Irawati Pratignyo, dalam konferensi pers, Nielsen, marketing and media presentation 2011, di
      Hotel Ritz Carlton, Kawasan Megakuningan, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2011.

     Irawati mengatakan, kenaikan kepemilikan telepon seluler mencatat sejarah terbesar di Indonesia. Hal ini
     tak terlepas dari tingkat penetrasi yang tinggi dan keinginan kuat untuk membeli smartphone.

    "Perangkat ini dengan cepat menjadi platform utama untuk ragam aktivitas yang berbeda, seperti menonton

     video, akses internet dan berhubungan melalui jaringan sosial," kata dia.

    Dalam catatan Nielsen, penggunaan internet melalui telepon genggam meningkat pesat selama lima tahun

    terakhir. Jika pada lima tahun lalu penggunaan internet hanya tujuh persen, kini meningkat empat kali lipat
    menjadi 22 persen.

     Peningkatan akses internet melalui telepon genggam ini tak terlepas dari penggunaan oleh anak-anak dan

     golongan muda dari kelas menengah Indonesia.

(Syahid Latif, http://bisnis.vivanews.com/news/read/268789-kelas-menengah-ri-doyan-akses-internet-naik, akses 21 Januari 2012)

Kutipan artikel diatas sebagai bukti betapa tingginya tingkat mobilitas sosial yang dialami oleh masyarakat modern sekarang ini. Wabah smartphone di kalangan remaja saat ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan perubahan pola perilaku masyarakat yang cenderung bersikap individualis.

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif yang signifikan bagi aktivitas keseharian manusia. Beragam teknologi informasi terkini layaknya handphone, internet dan sejenisnya memungkinkan kita untuk menjalin komunikasi kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, kita kerap kali tak menyadari bahwa adakalanya berbagai teknologi informasi tersebut justru menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang berpengaruh terhadap hilangnya identitas nasional remaja Indonesia.

SMS (Short Message Service) dan BlackBerry Messenger sebagai Interaksi Sosial

Short Message Service (SMS Pesan / Teks) ini kini telah menjadi salah satu cara yang paling umum di mana individu menggunakan ponsel mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Banyak peneliti yang telah menyatakan keprihatinan bahwa peningkatan penggunaan SMS pesan akan menyebabkan interaksi ‘face to face’ menjadi tidak ada, serta menyebabkan seringnya penggunaan tata bahasa yang buruk dikalangan masyarakat terutama remaja Indonesia. Pada beberapa hari yang lalu saya melakukan survey pada beberapa remaja perkotaan usia diatas 17 tahun, 40% dari mereka yang disurvei melaporkan bahwa SMS adalah fungsi yang paling digunakan pada smartphone mereka. Dengan popularitas yang tumbuh pada tingkat eksponensial, teks / pesan SMS juga telah menjadi cara baru bagi individu untuk membentuk hubungan baru, dan memperkuat yang sudah ada. Pola interaksi masyarakat Indonesia yang tadinya secara ‘face-to-face’ berubah dan tergantikan oleh adanya ‘short message service (SMS)’. Pola interaksi yang tergantikan oleh smartphone ini perlahan akan menyebabkan para remaja kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Kemerosotan Moral di Kalangan Remaja

Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi “kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani”. Kemerosotan moral yang menyebabkan timbulnya masyarakat yang materialis ini sangat bertolak belakang dengan identitas nasional bangsa Indonesia.

Terjadinya Alienasi

Beberapa waktu yang lalu saya mambaca di sebuah forum diskusi, tentang perilaku para pengunjung restoran di sebuah kota besar di Indonesia:

“Kemarin sore sewaktu saya sedang menunggu makanan di sebuah restoran, saya mengamati berbagai perilaku pengunjung, baik yang sedang menunggu pesanan makanan, maupun yang merahab hidangan, hingga yang ngobrol sekedar menunggu berlalunya waktu.

Sore ini, saya berhadapan dengan sebuah meja yang dihuni oleh empat orang yang duduk saling berhadapan. Nampaknya mereka adalah sepasang suami istri dan dua orang anak sekitar 10 tahun dan 14 tahun. Meja mereka masih bersih, dugaan saya mereka sama dengan kami, sedang menunggu pesanan makan malam. Pandangan saya makin fokus kepada mereka berempat karena saya melihat ada sesuatu yang menarik. Walaupun mereka duduk menghadap ke satu meja Ayah, ibu, dan kedua anak ini masing-masing sibuk dengan gadget masing-masing. Pemandangan ini berlangsung setidaknya kira-kira dua puluh menit sampai akhirnya pembawa pesanan makan mereka datang.”

Jelas pemandangan ini memperlihatkan pengaruh dari keberadaan ‘gadget’ yang menyebabkan alienasi, bahkan dalam ruang lingkup keluarga sekalipun. Betapa perubahan teknologi di era moderinsasi ini mengubah perilaku masyarakat menuju masyarakat yang individualis. Hal ini sebagai fakta bahwa masyarakat modern adalah alienasi menuju masyarakat individualis.  Hal ini disebabkan oleh mobilitas sosial yang sangat pesat dan sehingga masyarakat lebih cenderung untuk terus menggunakan fasilitas teknologi baru yang dimilikinya dan ini menyebabkan kecenderungan seseorang untuk terpisah dari hubungan personalnya dengan orang lain (isolating society).

Berdasarkan survey dari wawancara saya terhadap beberapa remaja diatas 17 tahun juga menunjukkan gejala alienasi, dimana ketika saya menanyakan apakah lebih memilih untuk ‘menegur orang yang ada di sampingmu’ ataukah ‘bermain handphone’ jika kamu sedang menunggu di halte sendirian, dan hasilnya 90% dari mereka yang memilih untuk bermain handphone  hanya 10% dari mereka memilih untuk menegur orang yang ada disampingnya. Sangat miris.

Kecenderungan berbagai teknologi baru untuk mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat rasanya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Saya masih ingat ketika masa sekolah, ada momen-momen di mana saya dan teman-teman memutuskan untuk bertelepon dibandingkan tatap muka. Hal serupa mungkin juga terjadi sebelumnya, ketika surat-menyurat muncul. Orang lebih memilih untuk mengirim surat daripada pulang dari perantauan, mungkin. Bedanya dengan masa-masa itu, teknologi saat ini menyediakan informasi yang lebih beragam, lebih cepat, dan lebih interaktif. Pengalihnya jadi lebih banyak dan menarik. Jadi, mungkin orang lebih senang mengupdate informasi dari smartphonenya dibandingkan bercengkrama dengan orang lain yang jelas-jelas berada di dekatnya. Lagi-lagi smartphone ini menyebabkan alienasi di kalangan remaja modern sehingga para remaja menjadi individualis dan cenderung terpisah dari hubungan personalnya dengan orang lain (Weber). Jelas bahwa pengaruh keberadaan smartphone akibat globalisasi secara perlahan menyebabkan terkikisnya identitas nasional bangsa Indonesia terutama remaja Indonesia di era modern ini yang sejak dahulu telah dikenal sebagai masyarat yang ramah dan beretika.

pengaruh_smartphone_terhadap_identitas_nasional_remaja_indonesia_di_era_modern.docx
File Size: 27 kb
File Type: docx
Download File

 

Oleh: Lili Miftahul Jannah 

Identitas nasional pada hakikat nya adalah “manifestasi nilai – nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) bagian ciri – ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya” ( Wibisono koento:2005)


Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri – ciri , tanda – tanda , atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan, kelompok, atau negara sendiri.

Kata ‘nasional’ dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok – kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan – kesamaan , baik fisik seperti budaya, agama, bahasa  maupun nonfisik seperti, keinginan , cita – cita, dan tujuan. Istilah Identitas Nasional dan Identitas Bangsa melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diberi atribut nasional.

Nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus – menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional maerupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Unsur – unsur Dari Identitas Nasional adalah :

• Suku Bangsa: golongan sosial (askriptif : asal lahir), gol,umur.

• Agama : sistem keyakinan dan kepercayaan

• Kebudayaan : pengetahuan manusia sebagai pedoman nilai,moral, dalam kehidupan aktual.

• Bahasa : Bahasa Melayu-penghubung (linguafranca)

Jadi kesimpulan nya  Identitas Nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri – ciri khas. Dengan ciri – ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya.

Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka Identitas Nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan identitas nasional juga bisa dikatakan sebagai jati diri yang menjadi slogan-slogan kibaran bendera kehidupan.

Mengangkat Kembali Citra Warisan Budaya Indonesia

Pertunjukan gabungan gerak tari, teater dan musik dipersembahkan kelompok Marga Sari pimpinan Shin Nakagawa yang mengambil cerita dongeng "Momotaro" di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8). Kelompok yang memadukan seni tradisi Jawa dan Jepang juga akan bermain di Yogyakarta dan Surabaya.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas memiliki beragam warisan budaya di berbagai wilayah dan memiliki ciri khasnya masing-masing.

Demikian banyaknya peninggalan berharga dari nenek moyang Bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain itu kadang membuat warisan budaya itu terabaikan dan bahkan nyaris punah ditelan derap langkah zaman yang semakin modern.

Di Kota Budaya, Solo, Jawa Tengah, kini muncul sebuah gerakan baru yang dipelopori sejumlah orang yang peduli akan pelestarian warisan budaya Indonesia khususnya Batik, Keris, Wayang, dan Gamelan.

Berkaitan dengan sebuah konferensi internasional yang digelar oleh Organisasi Kota-kota Warisan Dunia kawasan Eropa-Asia (Organization of World Heritage Cities-OWHC) di Solo pada 27-28 Oktober, sekelompok kecil orang-orang yang peduli akan pelestarian dan penjagaan warisan budaya itu menggelar ekspo dan workshop warisan budaya berupa batik, keris, wayang, dan gamelan.

Acara ini berlangsung mulai 28-31 Oktober di Halaman Pura Mangkunegaran, Solo. Slamet Raharjo, manajer ekspo, mengatakan workshop menekankan pada pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap batik, gamelan, keris, wayang, yang merupakan peninggalan atau warisan budaya berbentuk.

"Lebih jauh lagi adalah pemahaman filosofi dan simbol-simbol yang ada di dalam benda warisan budaya itu," katanya.

Selama ekspo dan workshop berlangsung pengunjung mendapat kesempatan untuk belajar dan melihat langsung proses pembuatan batik, keris,wayang, dan gamelan. Uniknya di setiap gerai yang memperlihatkan pembuatan benda-benda pusaka itu, para pembuatnya mengenakan busana tradisional.

Di gerai workshop batik misalnya, para pembatik mengenakan busana setelan kebaya, duduk di dingklik kecil (kursi kayu yang pendek) sambil memainkan canthing di tangan kanan dan membubuhkannya di atas hamparan kain putih.

Sementara itu di area worskop keris, beberapa orang tua mengenakan udheng (ikat kepala) warna putih, sedangkan pinggangnya dililit kain putih dan sorban melintang di pundaknya. Sekilas penampilannya ibarat seorang Empu pembuat keris.

Di dalam gerai yang ada di sisi Barat halaman Mangkunegaran itu, para pembuat keris mendemonstrasikan bagaimana proses keris dibuat dan diukir. dua orang pembuat keris itu berbagi tugas antara memanaskan api dan membakar bahan keris, hingga membentuknya dna menorehkan ukiran di atas besi panas itu.

Salah satu pakar keris Indonesia, Haryono Haryoguritno mengatakan hingga kini keris masih menjadi bagian dari kehidupan amsyarakat modern karena fungsinya sebagai pelengkap busana adat Jawa. Upacara ritual di lingkungan keraton, hajatan pernikahan, bahkan upacara besar di lingkungan pemerintah, keris menjadi sarana untuk menagskan identitas.

Keris juga memberi inspirasi karya warisan budaya lainnya, yakni batik. Dalam visual ragam batik terdapat motif keris yang telah distilasi seperti jenis motif parang, modang, udan liris, dan lain sebagainya. Dalam dunia kesenian keris juga menjadi kelengkapan busana sekaligus senjata perang, sepeti dalam kesenian wayang orang, wayang kulit, kethoprak, dan seni tari.

"Bahkan dalam tokoh pewayangan, keris menjadi pandel atau kekuatan mengalahkan musuh," katanya.

Jadi, kasus tersebut membuktikan adanya sebagian kelompok yang masih kental dengan budaya indonesia dan mempertahankan kebudayaan indonesia yang hampir hilang. Seharusnya pameran atau acara – acara seperti ini dilakukan di banyak tempat dan di adakan sesering mungkin. Agar budaya yang kita punya tidak hilang ditelan masuknya budaya luar.

Kita harus mencintai dan bangga dengan identitas yang kita punya sendiri. Salah satunya adalah setiap sekolah wajib mempunya kegiatan yang membuat para siswa/mahasiswa mengenal lebih dalam budaya indonesia dan menanamkan di dirinya masing – masing bahwa kita semua harus bangga dengan apa yang kita punya.

http://nasional.kompas.com/read/2008/11/03/20561423/mengangkat.kembali.citra.warisan.budaya.indonesia 

 

Oleh: Diana Supardi (1111002071)

Hak dan kewajiban bagi bangsa kita sekarang sangat memprihatinkan jika kita lihat kepada kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Birokrasi yang lebih memudahkan orang kaya daripada orang miskin dan bagaimana orang miskin harus bekerja sangatlah keras sedangkan orang orang kaya menikmati hasil kerja keras dengan cara cara yang tidak manusiawi.

Kemiskinan bukanlah suatu hal yang asing di Indonesia , bahkan masalah kemiskinan telah menjadi agenda utama pemerintah Indonesia dalam pergerakan pemerintahan. Telah dilakukan beberapa upaya untuk sedikitnya mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia seperti dengan : penggalakan pendidikan, pemberian lahan kerja yang lebih banyak untuk mengatasi pengangguran yang semakin membengkak, subsidi kepada rakyat miskin, Peminjaman dana untuk para pengusaha kecil menengah. Memang pada perjalananya, upaya pemerintah tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia, tapi perubahan itu tidak terlalu terlihat, justru setiap tahunya penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat dan membuat semua upaya pemerintah itu terlihat sia-sia. Sebenarnya apa yang menjadi masalah? mengapa penduduk Indonesia tak bisa lepas dari jerat kemiskinan? Kita akan mengupas dan membahasnya dengan sudut pandang Sosial Stratification.

Sebenarnya, apa itu Social Stratification? Social Stratification adalah suatu sistem dari suatu masyarakat yang membagi masyarakat menjadi beberapa kelas, di Indonesia terlihat sangat jelas bagaimana pembedaan itu terjadi. Kita dapat membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin hanya melalui pakaian yang mereka kenakan. Kita juga dapat melihat bagaimana orang yang menjadi penguasa pada suatu daerah memiliki power dan prestige yang lebih tinggi daripada mereka yang menjadi bawahan dari penguasa itu, sehingga penguasa dapat menyuruh bawahannya untuk melakukan apa yang dia mau. Mengapa hal ini bisa terjadi? Inilah contoh dari kekuatan Scsial Stratification yang menguntungkan suatu masyarakat tertentu dan merugikan yang lainnya.

Dalam Social Stratification terdapat empat asas penting yaitu:

a. Social Stratification bukan refleksi mutlak dari apa yang mereka lakukan.

Kita sering berpikir bahwa keberhasilan seseorang adalah hasil dari usaha dan talenta yang mereka punya saja. Ada faktor di balik kesuksesan yang mereka dapatkan, salah satunya mereka dapat kesempatan untuk mengetahui bagaimana cara sukses tersebut dengan mengenyam pendidikan dan memperoleh pelatihan untuk menjadi sukses. Dari sini kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka yang tidak sukses adalah orang yang malas dan tidak bertalenta. Bagi mereka yang kaya, mereka menikmati faktor-faktor yang dapat membuat mereka sukses seperti: memiliki badan yang sehat, mendapatkan pendidikan yang cukup, mendapatkan relasi-relasi untuk membantu mereka menjadi sukses. Bagi yang miskin, kesempatan tersebut ada, tapi diperlukan usaha yang jauh lebih keras dari mereka yang kaya. Sebenarnya kita sukses atau tidak tergantung juga pada sistem yang diterapkan di tempat kita tinggal, dan sistem itu dapat berpengaruh besar bagi jalan hidup kita.Di Indonesia, banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan secara maksimal karena keterbatasan kesempatan yang mereka punya. Sehingga belenggu kemiskinan akan senantiasa mendampingi mereka, ini akibat dari pengetahuan dan kesempatan mereka yang tidak memadai untuk menjadi seorang yang sukses. Mereka terpaksa menjadi pekerja-pekerja kasar untuk menhidupi keluarga mereka dengan bekerja yang sangat keras tetapi upah yang minim. 

b. Social Stratification dibawa dari masa ke masa

Kita pernah mengetahui pepatah “yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin”. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Orang yang sukses pastinya akan kaya. Dan mereka mewariskan ilmu dan harta mereka kepada keturunannya untuk memperoleh kesempatan untuk menjadi sukses seperti dirinya. Begitu pula sebaliknya, bagi mereka yang tidak sukses tidak dapat mewariskan ilmu dan harta yang dapat memunculkan kesempatan bagi keturunannya untuk sukses. Hal ini akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Lain cerita ketika ada suatu usaha keras atau suatu tekanan yang membuat mereka mengalami social mobility. Social mobility adalah keadaan ketika ada suatu pergantian posisi dalam hierarki sosial. Orang yang tidak sukses pada dahulunya bisa menjadi sukses dengan usaha yang keras dan sebaliknya orang yang sukses dapat jatuh ketika dia tidak bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya sehingga tidak bisa mempertahankan kesuksesannya.
c. Social Stratification tidak hanya semata-mata ketidak adilan, tapi ada kepercayaan yang mengaturnya.

Social Stratification bukan hanya semata-mata ketidak adilan, tapi ada juga kepercayaan atau sistem yang mengharuskan adanya perbedaan tersebut. Contohnya anak raja dan anak rakyat biasa. Perlakuan yang diberikan pun berbeda seperti lingkungan mereka bergaul, kewajiban yang harus mereka lakukan, dan mungkin saja perbedaan tingkatan pendidikan. Namun dewasa ini, hal tersebut sudah mulai terhapus seiring dengan lahirnya HAM.

Pembagian harta dan kekuasaan di Indonesia menimbulkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Terkadang jarak antara mereka pun hanya beberapa langkah saja. Contohnya tidak usah jauh-jauh, di sekitar Universitas Bakrie tepatnya celah kecil yang sering kita sebut pintu surga neraka menampakkan sangat jelas bagaimana perbedaan lingkungan elite yang rata-rata berpenghasilan menengah ke atas dengan lingkungan padat penduduk yang rata-rata berpenghasilan menengah ke bawah. Dari bangunan yang berada di tempat tersebut terlihat jelas bagaimana mewahnya bangunan Apartemen Aston dan bagaimana kecil dan padatnya lingkungan Menteng Atas. Di sini kita dapat menyimpulkan betapa besarnya kesenjangan sosial antar kedua daerah tersebut yang hanya dipisahkan oleh sebuah tembok beton. Ini adalah refleksi kecil dari bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan kesempatan bagi mereka yang memiliki penghasilan tinggi lebih terbuka dalam memenuhi kebutuhan. Tidak jarang hal ini memicu gaya hidup yang berlebihan kepada kelompok yang memiliki penghasilan tinggi. Seorang yang memliki penghasilan tinggi akan menghabiskan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada yang berpenghasilan rendah. Orang yang berpenghasilan tinggi akan mengejar prestige yang telah ditentukan oleh lingkungan sosialnya dengan membeli barang barang tersier yang dijadikan patokan kemewahan hidup seseorang seperti membeli aksesoris emas, tas bermerek, baju designer terkenal dan lain lain agar dapat mempertahankan social prestige nya di mata lingkunganya. Dan biaya yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa berpuluh kali lipat biaya yang dibutuhkan oleh seorang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan primernya. Suatu yang sangat tidak etis sebenarnya, kita menghamburkan uang ditengah orang-orang yang lebih membutuhkan, kelaparan dan bekerja keras demi sesuap nasi. Tapi itu terjadi nyata di kehidupan bangsa ini. Anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan menjadi korban trafficking dan berakhir menjadi pengemis di jalanan di kota Jakarta yang terkenal dengan kemewahanya. Tindakan kriminal sepeti rampok, copet, dan pembunuhan dinilai hal yang lumrah dan sudah biasa karena terdesak secara finansial untuk memenuhi kebutuhanya. Inilah fenomena Social Stratification di Indonesia, dan diperlukan kesadaran oleh segenap bangsa Indonesia untuk setidaknya menolong mereka yang membutuhkan dan membantu mengangkat mereka dari lingkar kemiskinan yang akan selalu membelenggu. Memberantas kemiskinan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan kewajiban kita semua sebagai bangsa Indonesia. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan membantu bangsa kita.

Jika kita tidak menyikapi peristiwa ini, maka dampak ke depanya adalah sikap apatis dari masyarakat elite terhadap masyarakat menengah ke bawah sehingga ketahanan negara akan terancam eksistensinya karena perpecahan di antara masyarakatnya. Masyarakat yang sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintahan dan birokrasi di Indonesia akan menjadi bom waktu yang bisa meledak jika kesabaran mereka sudah habis. Mereka dapat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan jika suatu negara sudah kehilangan salah satu pilar yaitu rakyatnya , maka stabilitas dari dari negara akan terancam.

Terima kasih saya ucapkan kepada bapak dosen kami : Bpk. Bani Pamungkas

Salam sejahtera Diana Supardi 

diana-kwn_essay.docx
File Size: 41 kb
File Type: docx
Download File

 
*Bahasa Kupang: Demokrasi Sudah Dekat?

Oleh: Fitri Kumala (1111002042) 



Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi di Indonesia yang terdiri dari ratusan pulau yang terletak di tenggara Indonesia. NTT terkenal dengan hasil hutannya yaitu kayu cendana dan hasil tambangnya berupa mangan, emas, biji besi, dan panas bumi. Selain itu, NTT juga sangat terkenal karena potensi pariwisatanya dimana terdapat banyak objek wisata mengagumkan disana, diantaranya Pulau Komodo, danau tiga warna di kawasan Gunung Kelimutu dan Taman Laut Maumere. Begitu kayanya kekayaan alam di provinsi ini. Bahkan sejak jaman kependudukan Belanda di Indonesia, NTT telah mendapat perhatian istimewa karena potensi kekayaan alamnya, terutama di sektor pertambangan.

Walaupun memiliki alam yang cantik dan kaya, NTT merupakan daerah yang sulit air. Pernah melihat iklan komersial program corporate social responsibility suatu produk air minum kemasan dengan tagline ‘Sumber air su dekat’? Ya, itu NTT. Selain masalah air minum, beberapa tahun terakhir ini muncul masalah di bidang pertambangan. Masyarakat menginginkan agar pemerintah menertibkan dan mencabut izin eksplorasi berbagai usaha pertambangan di NTT. Apa yang terjadi? Banyak usaha pertambangan di NTT yang ternyata tidak mempunyai izin yang sah. Eksplorasi industri pertambangan juga memakan banyak lahan warga, padahal masyarakat NTT yang mayoritas adalah petani dan peternak sangat membutuhkan lahan sebagai sumber kehidupan. Saat ini banyak lahan pertanian dan peternakan yang telah dikonversi menjadi lahan pertambangan. Wilayah NTT yang memang daerah sulit air juga dianggap tidak mendukung industri pertambangan. Masyarakat berpandangan jika pemerintah tetap memaksakan investasi di industri pertambangan di NTT, maka hampir seluruh masyarakat NTT akan kehilangan lahan dan air yang akan mengancam keberlangsungan hidup mereka.  Selain itu, lokasi pertambangan di garis pantai akan mencemari ekosistem laut dan kawasan pariwisata bahari.[1]

Dikutip dari website resmi pemerintah daerah NTT, pada tahun 2008 produk domestik bruto (PDB) regional NTT terbesar merupakan dari sektor pertanian sebesar Rp4.509.240.299.000,00 atau 39,46% dari seluruh produk domestik bruto regional secara keseluruhan. Sektor jasa-jasa menempati urutan kedua dengan produk domestik bruto sebesar Rp 2.694.913.268.000,00 atau 23,58% dari keseluruhan PDB. Sementara sektor pertambangan menyumbangkan Rp148.601.853.000,00 atau 13,01% dari keseluruhan PDB.[2]

Menurut laporan LSM Formadda (Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian) dan Gerakan Reformasi Masyarakat (GERAM), banyak Izin Usaha Pertambangan diterbitkan oleh pemerintah tanpa ada diskusi dengan DPR atau masyarakat setempat yang tanahnya dijadikan objek pertambangan. Pemberian Izin Usaha Pertambangan ini dianggap illegal dan melanggar aturan perundang-undangan minerba. [3]

Kondisi pemerintahan NTT terkait masalah pertambangan ini menimbulkan kekecewaan dan protes dari masyarakat NTT. Lalu, bagaimanakah seharusnya pemerintahan yang ideal? Bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi banyak disebut sebagai model pemerintahan terbaik dibandingkan model pemerintahan lainnya. Sudahkah demokrasi dalam pemerintahan NTT?

Secara etimologis “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan cratos, yang berarti kedaulatan. Demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. [4] Prinsip-prinsip dasar demokrasi merupakan refleksi dari nilai dasar HAM, yang meliputi hak-hak dasar, kebebasan berpendapat, keadilan, persamaan dan keterbukaan.[5]

Dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi tiga tolak ukur utama berlangsungnya demokrasi dalam suatu pemerintahan. Tolak ukur pertama yaitu ‘pemerintahan dari rakyat’ sudah pasti terjadi karena bagaimanapun juga orang-orang yang ada di pemerintahan pasti berasal dari rakyat.

Kedua, ‘pemerintahan oleh rakyat’. Pemerintahan oleh rakyat jika diartikan secara literal tidak mungkin terjadi di Indonesia karena rakyat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan wilayah yang sangat luas. Masalah luas wilayah dan jumlah populasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan secara langsung oleh seluruh rakyat pada pemerintahan di tingkat daerah provinsi. Untuk itu dibentuklah sistem perwakilan dimana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di pemerintahan. Sistem perwakilan sudah dilakukan di NTT dan hampir di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia dimana pemerintah daerah merupakan orang-orang yang mendapat dukungan terbanyak dan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. ‘Pemerintahan oleh rakyat’ juga bisa diartikan rakyat bertugas mengawasi pemerintahan. Disinilah peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang ideal, hal ini terlihat dari masyarakat NTT yang aktif mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah melalui lembaga swadaya masyarakat seperti Formadda dan GERAM.

Tolak ukur yang ketiga yaitu ‘pemerintahan untuk rakyat’. Pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang dititipkan oleh rakyat melaksanakan kebijakan untuk kepentingan rakyat. Terkait dengan masalah pertambangan, pemerintah NTT belum memenuhi tolak ukur demokrasi yang terakhir ini. Sebab, pemerintah NTT menjalankan suatu kebijakan yang tidak mewakili kepentingan rakyat NTT melalui pemberian izin usaha pertambangan yang ditolak oleh masyarakat dan membahayakan kehidupan masyarakat. Pemerintah NTT mungkin beranggapan bahwa industri pertambangan dapat meningkatkan perekonomian NTT dan kesejahteraan masyarakat. Namun, nyatanya rakyat NTT tidak membutuhkan pertambangan. Bisa dilihat dari produk domestik regional bruto NTT pada tahun 2008, sektor pertanian dan jasa-jasa lain memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor pertambangan. Masyarakat yang mayoritas adalah petani membutuhkan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian daripada pertambangan yang mempersempit lahan pertanian. Selain itu, pertambangan memiliki dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat NTT. Dampak jangka pendek diantaranya lahan pertanian semakin sempit, sumber air semakin sulit, dan pencemaran air laut yang merusak ekosistem laut akan merugikan para nelayan. Dampak jangka panjangnya, semakin banyak eksplorasi pertambangan yang memakan lahan, semakin banyak petani yang kehilangan lahan pertanian yang nantinya mau tidak mau harus bekerja di pertambangan demi kelangsungan hidup. Akhirnya kehidupan masyarakat jadi tergantung pada pertambangan. Kualitas hidup dan kesehatan masyarakat juga semakin menurun karena air bersih semakin sulit didapatkan. Jelaslah bahwa memperbanyak industri pertambangan bukan suatu kebijakan yang mewakili kepentingan rakyat.

Setelah menganalisa ketiga tolak ukur demokrasi, permasalahan tambang oleh pemerintah NTT menuai banyak protes karena belum menjalankan demokrasi secara sepenuhnya. Tolak ukur demokrasi yang masih belum terlaksana dengan optimal adalah ‘pemerintahan untuk rakyat’. Rakyat NTT belum membutuhkan pertambangan, pemerintah sebaiknya lebih fokus kepada pengembangan sektor pertanian dan pengadaan air bersih bagi masyarakat. Dengan sektor pertanian, masyarakat menjadi lebih mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya daripada menggantungkan hidup kepada perusahaan tambang dengan menjadi buruh di tanah sendiri.  Pemerintah harus kembali mengkaji kebijakan-kebijakan yang dibuat agar kebijakan tersebut memang untuk rakyat.

Pemerintah juga  terdiri dari manusia yang memiliki kecenderungan melanggar aturan, karena itulah partisipasi aktif masyarakat NTT untuk terus mengawasi dan mengevaluasi pemerintah sangat dibutuhkan. Walaupun pemerintahan di NTT belum menjalankan demokrasi sepenuhnya bukan berarti pemerintahan gagal, karena demokrasi itu sendiri adalah sebuah proses yang harus melalui tahapan trial and error. Semoga hubungan antara pemerintah dan rakyat bisa terus meningkat dan saling bekerjasama untuk menghidupkan demokrasi di NTT dan seluruh wilayah di Indonesia demi terciptanya keadilan yang berlandaskan kebebasan dan keterbukaan.

Sebuah kutipan dari F. Hayek tentang demokrasi:

“Demokrasi bukanlah merupakan tujuan, melainkan sebagai alat untuk menjamin tercapainya tujuan politik yang lebih tinggi, yakni keadilan yang tegak diatas fondasi kebebasan dan kesederajatan.”
[6]


[1] “Pemerintah Harap Tertibkan Tambang,” http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-harap-tertibkan-tambang-di-ntt/18114 (akses tanggal 20 Mei 2012)

[2] BPS Provinsi NTT, http://nttprov.go.id (akses tanggal 25 Mei 2012)

[3] Adiatmaputra Fajar Pratama, “Gubernur NTT Diduga Terbitkan Izin Usaha Pertambangan Ilegal,” http://www.tribunnews.com/2012/05/09/gubernur-ntt-diduga-terbitkan-izin-usaha-pertambangan-ilegal (tanggal akses 21 Mei 2012)

[4] A. Ubaedillah, et al., Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 36.

[5] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor: Media Aksara, 2010), hal. 367.

[6] Muhammad Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007), hal. 35.

essay_citizenship_fitri_kumala_1111002042.doc
File Size: 54 kb
File Type: doc
Download File

 
Oleh: Sri Fatmayenti (1111002058)

Isu korupsi yang terjadi di negeri ini, Indonesia, semakin hari semakin bertambah parah, semakin merajalela. Mulai dari pegawai pemerintahan hingga pada level menteri, banyak sekali kita temukan kasus-kasus penyelewengan dana dan sebagainya. Entah apa yang salah pada system pemerintahan kita hingga semakin banyaknya oknum yang korup.

Dengan niat untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usaha KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi sudah bisa dibilang mengagumkan. Sejak didirikannya komisi ini pada tahun 2003, telah banyak kasus korupsi yang terungkap dan telah banyak koruptor yang dihukum atas perbuatannya. Fakta ini jelas membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena setidaknya sudah ada bukti jelas bahwa komisi ini berusaha untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Kendatipun begitu, masih banyak pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi, bahkan semakin banyak dan dengan cara-cara yang lebih cerdas dan halus. Mereka sudah seperti tak punya malu dan bersikap sangat tenang saat diinterogasi KPK[1]. Koruptor yang telah diadili pun masih mengulangi perbuatannya ketika sudah selesai menjalankan hukuman.

Dengan telah membudayanya korupsi, hukuman yang relative ringan yang diterima para koruptor ini, dan presiden kita yang dinilai terlalu bermurah hati memberikan keringanan ( grasi, amnesty, abolisi ) maka wajarlah bahwa korupsi masih menggerogoti negeri kita. Tidak ada efek jera yang diberikan oleh system hukum kita, walaupun KPK semakin gencar membongkar kasus-kasus korupsi. Maka muncullah isu ini yang merupakan aspirasi dari masyarakat kita sendiri: grasi, amnesty, dan abolisi harus dihilangkan untuk terpidana kasus korupsi.

Isu ini memang menarik untuk dipertimbangkan, mengingat bahwa apabila hal ini dilaksanakan, maka akan menimbulkan ketakutan bagi calon koruptor dan memberikan efek jera bagi terpidana korupsi itu sendiri. Namun timbul pertanyaan : Apakah hal ini benar dan sesuai dengan perundang-undangan kita? Apakah layak untuk mencabut hak para terpidana korupsi ini?

Grasi, Amnesti, dan Abolisi Berikut pengertian dari grasi, amnesty, dan abolisi[2] :

1. Grasi adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.

2. Amnesti (dari bahasa Yunani, amnestia) adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.

3. Abolisi, merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

Penghapusan Grasi, Amnesti, dan Abolisi untuk Koruptor : Layakkah? Masalah penghapusan hak terpidana korupsi ini merupakan masalah pergesekan antara hak koruptor sebagai narapidana untuk mendapatkan keringanan dan hak masyarakat yang telah direnggut oleh perbuatan korupsi itu sendiri.

Ditilik dari nilai-nilai HAM, korupsi sudah pasti merupakan perenggutan HAM, khususnya yang menyangkut hak-hak orang kecil[3]. Tindakan mengambil uang rakyat dari proyek pembangunan, kesehatan, pendidikan, dll, menyebabkan Negara kita tidak mendistribusikan hak rakyat dengan semestinya. Hak masyarakat atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan dan hak atas pendidikan mereka tidak didapatkan secara layak karena anggaran Negara atas fasilitas-fasilitas tersebut malah diambil oleh para koruptor untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan hak-hak tersebut telah diakui oleh dunia Internasional dan tercantum dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM)[4].

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang disengaja ataupun tidak disengaja atau kesalahan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)[5] . Sesuai dengan definisi di atas maka jelas bahwa korupsi merupakan pelanggaran  HAM karena mengurangi, menghalangi, dan membatasi HAM sekelompok orang, yaitu masyarakat.

Namun  bila dilihat dari sisi lain, koruptor  mempunyai hak yang sama dengan narapidana  lainnya dimana mereka berhak untuk mendapatkan grasi, abolisi, dan amnesti. Hak tersebut harus didapatkan oleh semua narapidana tanpa ada diskriminasi dan pembedaan  di mata hukum, sesuai dengan yang tercantum pada DUHAM bahwa setiap orang mempunyai hak kedudukan yang sama di dalam hukum[6]  .

Bila ditinjau dari segi prosedur pemberian keringanan, syarat seorang narapidana dapat direkomendasikan untuk mendapatkan grasi, amnesty, dan abolisi adalah bila ia berkelakuan baik. Memang makna kata ‘berkelakuan baik’ menjadi bersayap dan tidak jelas. Namun setidaknya dengan menjalankan hukuman dengan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan masalah selama masa tahanan dapat merefleksikan penyesalan mereka dan keinginan untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Niat baik ini tentu pantas diapresiasi dalam bentuk pemberian keringanan, disamping fakta bahwa keringanan-keringanan tersebut juga merupakan hak mereka.

Meskipun ditolak oleh beberapa pihak, pemberian hak-hak narapidana kepada koruptor tersebut masih dibenarkan, karena menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia tidak ada pembedaan perlakuan narapidana di mata hukum apapun tindak pidana yang dilakukan. Tidak ada konstitusi yang memberi pengecualian tindak pidana tertentu untuk tidak mendapatkan keringanan hukum.

Kesimpulan dan Saran Dari analisis yang telah dijabarkan di atas, memang korupsi merupakan pelanggaran HAM dan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kecil, dan Negara secara keseluruhan. Namun, koruptor juga mempunyai hak yang juga tidak bisa diabaikan sebagai narapidana, yaitu mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Karenanya tidak semudah itu untuk menghapuskan grasi, amnesty, dan abolisi bagi terpidana kasus korupsi. Sudah ada system hukum kita untuk menghukum para koruptor yang mengambil hak rakyat tersebut, sehingga akan terlalu berlebihan bila ditambah dengan pencabutan hak nya untuk mendapat keringanan. Di samping itu, tidak ada justifikasi untuk penghapusan ini, karena tidak ada konstitusi di Indonesia yang membedakan kejahatan tertentu yang pelakunya tidak bisa mendapatkan keringanan.

Jadi, penghapusan grasi, amnesty, dan abolisi untuk terpidana korupsi tidak bisa dilaksanakan. Tidak ada alasan serta landasan  yang cukup kuat untuk mencabut hak mereka sebagai narapidana untuk mendapatkan keringanan dan sebagai individu yang mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum.

Namun demikian disarankan kepada presiden untuk mempertimbangkan pemberian grasi, amnesty, dan abolisi ini kepada koruptor dengan sangat cermat. Karena memang saat ini belum ada efek jera yang cukup besar bagi koruptor untuk menghentikan tindak korupsi karena masyarakat menilai presiden terlalu bermurah hati memberikan keringanan-keringanan kepada terpidana kasus korupsi.

 
[1]“Busyro: Koruptor Zaman Sekarang Lebih ‘Cool’”, http://nasional.kompas.com/read/2012/05/25/21514789/Busyro.Koruptor.Zaman.Sekarang.Lebih.Cool

( tanggal akses 26 Mei 2012)

[2] “Kewenangan Presiden dalam Memberikan Remisi terhadap Napi Extra Ordinary Crime”, http://nilasapi.blogspot.com/2011/10/kewenangan-presiden-dalam-memberikan.html (akses tanggal 30 Mei 2012)

[3] Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik “Kaum Tikus” (Jakarta: EDSA Mahkota, 2005), hal.89-90

[4] Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: ICCE UIN Syarif HIdayatullah Jakarta, 2011) , hal.114

[5] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor: Media Aksara, 2010), hal.262.

[6] Sedarnawati Yasni, Citizenship (Bogor: Media Aksara, 2010), hal.248

penghilangan_grasi_utk_koruptor.docx
File Size: 23 kb
File Type: docx
Download File

 
Oleh: Dwi Astuti (1111001040) 


PENDAHULUAN  

Perkataan “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol.

Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan atau sendi-sendi pokok yang bersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”. Karena sifatnya yang fundamental ini maka aturan ini harus kuat dan tidak boleh mudah berubah-ubah. Dengan kata lain aturan fundamental itu harus tahan uji terhadap kemungkinan untuk diubah-ubah berdasarkan kepentingan jangka pendek yang bersifat sesaat. Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Untuk melihat konstitusi pemerintahan negara tertentu, lihat daftar konstitusi nasional.Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.

IDENTIFIKASI MASALAH 


1. Mengapa Negara yang di kategorikan sebagai Negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada ?
2. Bagaimana sejarah konstitusi dan Amandemen UUD 1945 ?

  
PEMBAHASAN

A. Sejarah Konstitusi


Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1) konstitusi tertulis dan 2) konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang kedua ini, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.[3]
Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris.[4]Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu.
Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah : 1) kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif); 2) kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (judikatif).


Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam buku karangannya Staatsrecht over Zee.[5] Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu :1) pemerintahan (bestuur); 2) perundang-undangan; 3) kepolisian dan 4)pengadilan. Van Vollenhoven kemungkinan menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini, bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara yaitu kekuasaan Kejaksaan dan Kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara untuk menjadi jenis kekuasaan ke-lima dan ke-enam.[6]


Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lemabaga tersendiri yaitu:
1. kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
2. kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
3. kekuasaan kehakiman (judikatif)
4. kekuasaan kepolisian
5. kekuasaan kejaksaan
6. kekuasaan memeriksa keuangan negara

B. Amandemen UUD 1945 


Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.


Menurut C.F Strong ada empat macam prosedur perubahan kosntitusi:[7]
1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetap yang dilaksanakan

    menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan.
  • Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti 
  • Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi. 
  • Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama, yang berwenang mengubah kosntitusi. 
2. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk

mengubah kosntitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.


3. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Disamping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.


4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lemabag negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada Negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai,dengan sendirinya lembaga itu bubar.


Hans Kelsen mengatakan bahwa kosntitusi asli dari suatu negara adalah karya pendiri negara tersebut. Dan ada beberapa cara perubahan konstitusi menurut Kelsen yaitu :[8]
1. Perubahan yang dilakukan diluar kompetensi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, dan dilimpahkan kepada sebuah konstituante, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi
2. Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu.


Miriam Budiarjo mengemukakan adanya empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu :[9]
1. Sidang badan legislatif ditambah beberapa syarat misalnya ketentuan kuorum dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerima perubahan.
2. Referendum atau plebisit, contoh : Swiss dan Australia
3. negara-negara bagian dalam suatu negara federal harus menyetujui, Contoh : Amerika Serikat
4. musyawarah khusus (special convention), contoh : beberapa negara Amerika Latin


Dengan demikian apa yang dikemukakan Miriam Budiarjo pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.


Di Indonesia, perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak Proklamasi hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalam delapan periode yaitu :
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 desember 1949
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
4. Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober
5. Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000
6. Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001
7. Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002
8. Periode 10 Agustus 2002 – sampai sekarang


Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditetapkan dan disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 terdiri dari :
1. Pembukaan (4 alinea) yang pada alinea ke-4tercantum dasar negara yaitu Pancasila;
2. Batang Tubuh (isi) yang meliputi :
1. 16 Bab;
2. 37 Pasal
3. 4 aturan peralihan;
4. 2 Aturan Tambahan.
3. Penjelasan


UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) pada 27 Desember 1949, pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).
Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga saat ini.
Hingga tanggal 10 Agustus 2002, UUD 1945 telah empat kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).


Perubahan UUD 1945 dilakukan pada :
1. Perubahan I diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999;
Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1).


Beberapa perubahan yang penting adalah :
a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR;
Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
b. Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
Diubah menjadi : Preseiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
c. Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi

Diubah menjadi :
(1) Presiden memberi grasi dan rehabili dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
(2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.


d. Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undang-udang menhendaki persetujuan DPR;
Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
2. Perubahan II diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000;

Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal 18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C. 

Beberapa perubahan yang penting adalah :
e. Pasal 20 berbunyi : Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR;
Diubah menjadi : Pasal 20A; DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
f. Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang
Diubah menjadi : Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia


g. Pasal 28 memuat 3 hak asasi manusia diperluas menjadi 13 hak asasi manusia.


3. Perubahan III diadakan pada tanggal 9 November 2001;
Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6).


Beberapa perubahan yang penting adalah :
g. Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Kedaulatan adalah ditanag rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
Diubah menjadi : Kedaulatan berada di tanagn rakyat dan dilaksanakan menurut UUD


h. Ditambah Pasal 6A : Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat


i. Pasal 8 ayat (1) berbunyi : Presiden ialah orang Indonesai asli;
Diubah menjadi : Calon Presiden dan wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya


j. Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah:
1. Pasal 24B: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
2. Pasal 24C : mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD (dan menurut amandemen IV) UUD 1945, Komisi dan Konstitusi ditetapkan dengan ketentuan MPR bertugas mengkaji ulang keempat amandemen UUD 1945 pada tahun 2003


4. Perubahan IV diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002
Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5), Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II.


Beberapa perubahan yang penting adalah :
k. Pasal 2 ayat (1) berbunyi : MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang;
Diubah menjadi : MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.


l. Bab IV pasal 16 tetang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus.
Diubah menjadi : Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal ini tetap tidak berubah (walaupun pernah diusulkan penambahan 7 kata : dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya).


Aturan Peralihan Pasal III : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amandemen I,II,III dan IV terhadap UUD 1945, maka sejak 10 Agustus 2002 Ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (2):
MPR bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melainkan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga tertinggi Negara lagi.
MPR, DPR, dan Presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden yang melangar hukum tidak akan terpilih dalam pemilihan umum yang akan datang.
b. Pasal 2 ayat (1):
MPR terdiri dari :
1. Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives : di Amerika Serikat)
2. Dewan Perwakilan Daerah (Senate : di Amerika Serikat)
MPR merupakan lembaga yang memiliki dua badan (Bicameral) seperti di Amerika Serikat;
Anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum oleh seluruh rakyat, sedangkan DPD dipilih oleh rakyat di daerah (Provinsi) masing-masing. Dengan ditetapkannya DPR dan DPD sebagai anggota MPR, maka utusan golongan termasuk TNI/POLRI dihapuskan dari MPR.
bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melainkan rakat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga
c. Pasal 5 ayat (1):
Presiden bukan lagi pembentuk undang-undang, tetapi berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Lembaga Eksekutif, Pemerintahan/Pelaksana Undang-undang)
d. Pasal 6 ayat (1) dan 6A:
Presiden Indonesia tidak harus orang Indonesia asli, tetapi calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya. Presdien dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (bukan secara tidak langsung oleh MPR, sedangkan DPR dipilih rakyat)
e. Pasal 7:
Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memegang jabatan selama paling lama 2 x 5 tahun : 10 tahun (dahulu Presiden memegang jabatan selama lebih dari 30 tahun, bahkan seumur hidup).
f. Pasal 14:


Presiden memberi :
Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.


C.Keterkaitan Dasar Negara Dan Konstitusi


1. Pengertian Dasar Negara
Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “dasar” (filsafat) berarti asal yang pertama. Bila dihubungkan dengan negara (dasar negara), kata “dasar” berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.
Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalam TAP.MPRS No. XX/MPRS/1966,jo.TAP.MPR No.V/MPR/1973,jo.TAP.MPR No.IX/MPR/1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam TAP.MPR No.XVIII/MPR/1998.

2. Pengertian Konstitusi
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar ? Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan kata Inggris constitution (konstitusi) dengan Undang-Undang Dasar. Kesulitan pemakaian istilah “Undang-Undang Dasar” adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua Undang-Undang dasar adalah suatu naskah tertulis. Padahal istilah “constitution” lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan- baik yang tertulis maupun tidak tertulis- yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama; dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan : “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi.
Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi.


Pancasila secara resmi menjadi dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. secara rinci, rumusan Pancasila tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 mempunyai keterkaitan sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya.
1. Ditinjau dari Proses Penyusunan dan Penetapan.
a. Tahap Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk bPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia, anta lain mempersiapkan Undang-Undang Dasar yang berisi antara lain dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan.


b.Penyusunan konsep rancangan dasar negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka.
1) Pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945 diselenggarakan sidang BPUPKI yang pertama. Dalam sidang ini, Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat menyatakan kepada peserta sidang mengenai dasar falsafah apa yang akan dibentuk bagi negara Indonesia merdeka.


a.) Mr.Muhammad Yamin. → 29 Mei 1945
~Usulan rumusan dasar negara secara lisan:
1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat
~Usulan rumusan dasar negara secara tertulis :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.) Prof.Dr.Mr.R.Soepomo. → 31 Mei 1945
Usulan konsep dasar negara Indonesia :
1. Paham negara persatuan
2. Hubungan negara dan agama
3. Sistem badan permusyawaratan
4. Sosialisme negara
5. Hubungan antarbangsa


c.) Ir. Soekarno. → 1 Juni 1945
Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila.
Rumusan dasar negara Indonesia :
1) Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3) Mufakat atau demokrasi
4) Kesejahteraan sosial
5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan Dasar Negara menurut Jakarta Charter (22 Juni 1945) :
1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Persatuan Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 s/d 16 Juli 1945.
Pada sidang pleno kedua BPUPKI membicarakan tentang rancangan undang-undang dasar Negara Indonesia merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, bertugas merumuskan rancangan Pembukaan undang-undang dasar yang berisi tujuan dan asas Negara Indonesia merdeka. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof.Dr.Mr.R.Soepomo, bertugas merumuskan rancangan batang tubuh undang-undang dasar dan rancangan naskah proklamasi.
Pada hari kelima sidang ini, yakni tanggal 14 Juli 1945 telah diterima rancangan dasar Negara sebagaimana tersebut dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam Pembukaan dari rencana UUD yang sedang disiapkan.


d. Penetapan UUD 1945.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, anggota PPKI bersidang menetapkan:
1. Mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs.Moh.Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama.
3. Untuk sementara waktu, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ( BP-KNIP ).
Rumusan dasar Negara yang disahkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berbunyi sebagai berikut.
a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Ditinjau dari Tekstualnya.
Ditinjau dari tekstualnya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia tercantum di dalam konstitusi negara, yakni dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional dan ideologi negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Secara tekstual rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.

KESIMPULAN


Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.
Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

 
Oleh: Wira Okta Levi (1091002074)

Permulaan era reformasi di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya kekuasan Orde Baru sangatlah erat kaitannya dengan lahirnya suatu kata yang saat ini sangat lazim diketahui, didengar, bahkan diucapkan oleh hampir setiap rakyat Indonesia, yaitu demokrasi. Sejak peristiwa itulah, harapan setiap rakyat Indonesia dalam terciptanya suatu pemerintahan yang memihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat kembali dikumandangkan, sesuai dengan nilai, tujuan dan cita-cita dari demokrasi. Penekanan akan kata lahirnya demokrasi disini menjadi hal yang seakan menggelitik untuk didengar, karena ternyata fakta yang ada menunjukkan bahwa istilah demokrasi telah ada sejak Indonesia merdeka. Ya, di dalam panggung sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang panjang dan berliku hingga detik ini pun, demokrasi telah berjalan dengan setia dalam mengiringi bangsa Indonesia dan menjadi saksi bisu jatuh-bangunnya setiap penguasa yang memimpin negara ini.


Fakta ini menarik untuk disimak bila kita kembali menelaah lebih jauh tentang apa sebenarnya demokrasi itu dan untuk apa demokrasi itu diciptakan. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein dan cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dan berdasarkan gabungan dari kedua kata ini memiliki arti bahwa demokrasi merupakan suatu sistem kekuasaaan atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Istilah demokrasi itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Dari penjelasan singkat ini tentunya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa makna terciptanya demokrasi tersebut ujung-ujungnya adalah demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dari pemerintahan yang menjalankannya. Dan bila ingin tahu lebih jauh tentang permasalahan sebenarnya dalam penerapan demokrasi, kita wajib untuk mengupasnya lebih fokus dan mendalam, agar kita bisa menarik benang merah, mengapa penerapan demokrasi di Indonesia tidak bisa berjalan sesuai dengan nilai, cita-cita dan tujuan dari terciptanya demokrasi.

Perjalanan dan sejarah demokrasi di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak negeri ini merdeka, dimana sudah berbagai macam demokrasi yang dipakai dan diterapkan di negeri yang berbhineka ini. Secara garis besar, sejarah demokrasi di Indonesia terbagi dalam empat periode: periode 1945-1959 (Demokrasi Parlementer/Liberal), periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin), periode 1965-1998 (Demokrasi Pancasila) dan periode setelah tahun 1998-sekarang (Demokrasi pasca Orde Baru). Dan dari masing-masing periode demokrasi tersebut pun memiliki kelebihan dan kelemahan yang pada dasarnya memberikan pelajaran yang berharga bagi kemajuan dalam pembelajaran demokrasi negara kita.

Dimulai dari negara Indonesia merdeka, model demokrasi yang digunakan adalah Demokrasi Parlementer/Liberal, dimana pemerintahan pada masa itu dijalankan oleh berbagai kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dan mereka harus jatuh-bangun dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam periode yang penuh gejolak dan gonta-ganti pemimpin ini sebenarnya sudah memperlihatkan berbagai ragam pribadi dari para pemimpin pemerintahan beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin Indonesia dengan sistem demokrasi parlementer ini. Namun dalam perjalanannya, alih-alih berjalan sukses, pemerintahan yang ada pun dijatuhkan oleh parlemen berikutnya dengan mosi tidak percaya. Kegagalan penerapan demokrasi pada periode ini lebih dikarenakan Demokrasi Parlementer/Liberal lebih bersifat kepada budaya demokrasi yang bermodel Barat yang bersifat bebas dan kurang sesuai dengan budaya demokrasi Timur yang masih mengutamakan kepentingan bersama. Hal inilah yang memicu dimulainya Demokrasi Terpimpin yang dideklarasikan oleh Presiden Soekarno.

Lahirnya Demokrasi Terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan dikeluarkannya dekrit tersebut, berakhirlah periode Demokrasi Parlementer/Liberal dan digantikan oleh Demokrasi Terpimpin yang memosisikan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasan negara. Pada periode ini, dominasi politik dalam diri Presiden Soekarno berkembang menjadi tidak terbatas karena ditetapkannya ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Hal inilah yang menjadi kegagalan utama dalam periode ini dikarenakan hal ini jelas-jelas mengingkari nilai-nilai dasar demokrasi, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri seorang pemimpin. Dalam hal ini juga terjadi pencideraan nilai demokrasi ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1960 yang secara nyata menyalahi UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan bahwa presiden tidak berhak dan tidak memiliki wewenang dalam melakukan hal tersebut. Pembubaran ini secara tidak langsung menghilangkan kontrol sosial dalam pemerintahan dan fungsi check and balance dari legislatif terhadap eksekutif selaku pelaksana kegiatan pemerintahan.

Dalam perjalanannya pun Demokrasi Terpimpin tidak berjalan dengan mulus. Kuatnya pengaruh sosialis dan komunis dalam diri Partai Komunis Indonesia (PKI) seakan menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Presiden Soekarno yang pada masa itu, pemerintahan kita lebih condong ke arah politik sosialis komunis yang berpusat di China dan dengan terkenal akan slogan yang khas pada masa keemasaannya, Nasakom (Nasonalis, Agama dan Komunis). Puncaknya pun terjadi pada perseteruan berdarah antara PKI dan TNI yang terkenal dengan gerakan 30 September 1965, yang secara berangsur-angsur menjadi pemicu utama runtuhnya kekuasaan tak terbatas dari Presiden Soekarno sendiri. Dan dibarengi dengan maraknya demonstrasi dan kerusuhan di hampir seluruh Indonesia, dikarenakan demokrasi sudah tidak lagi pada tujuannya, yakni demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat (peristiwa Tritura), momentum peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pun mengakhiri masa-masa keemasan periode demokrasi ini.

Tepat pada 27 Maret 1968, sesuai dengan hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968) Soeharto diangkat menjadi presiden setelah sebelumnya menjabat sebagai penjabat presiden selama 2 tahun. Dengan pengangkatan ini, dimulailah babak baru periode demokrasi yang berikutnya, yakni Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini secara garis besar menawarkan pencerahan dan pengharapan baru bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dengan ditawarkannya tiga komponen demokrasi. Pertama, demokrasi di bidang politik yang hakikatnya menegakkan kembali asas-asas dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi di bidang ekonomi yang hakikatnya adalah penghidupan yang layak bagi semua warga negara. Dan ketiga, demokrasi di bidang hukum yang hakikatnya adalah pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, lagi-lagi rakyat Indonesia dibuat kecewa, alih-alih pelaksanaan nilai Pancasila yang nyata, murni dan konsekuen, demokrasi ini hanya sebatas retorika politik semata. Seperti dikutip dari pernyataan M. Rusli Karim, ketidakdemokratisan penguasa pada masa ini ditandai oleh : (1) dominannya peran ABRI; (2) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; (3) pengebirian peran dan fungsi dari partai politik serta campur tangan pemerintah dalam partai politik;  dan (4) monolitisasi ideologi negara.

Puncak dari bobroknya demokrasi ini kembali ditandai dengan kekuatan rakyat (people power), yang dalam hal ini mahasiswa kembali berperan besar, dalam meruntuhkan dinasti Orde Baru yang telah berjalan selama hampir 32 tahun. Dan pada era ini, yang dikenal dengan era reformasi, yang kalau kita ingat di awal tulisan ini bahwa adanya harapan dimulailah bab baru dari demokrasi yang sesungguhnya dan diharapkan oleh setiap rakyat Indonesia. Pada masa ini, rakyat Indonesia berharap akan tercapainya cita-cita demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Namun lagi-lagi, seperti pada periode yang sudah-sudah, cita-cita demokrasi ini dalam perjalanannya hingga detik ini, belum juga secara nyata dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Korupsi, yang nyata-nyata dilakukan oleh anggota partai yang berkuasa saat ini, kurangnya perlindungan HAM, diskriminasi dan pemihakan dalam hukum, bahkan masih banyak rakyat yang dikategorikan jauh dari kata sejahtera seakan-akan merusak cita-cita reformasi yang termaktub dalam nilai dan tujuan demokrasi. Dan dalam kurun waktu 14 tahun sejak dimulai era reformasi, sudah empat presiden yang bergantian menjabat dan memimpin bangsa ini dalam membawa Indonesia ke dalam cita-cita demokrasi, namun belum juga ditemukan formula yang pas dalam meracik penerapan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita dan tujuannya. Layak kita tarik kesimpulan, bahwa masih belum ada yang mampu dalam mengartikan cita-cita demokrasi dan menerapkannya di negeri kita tercinta ini. Mungkin kelak, akan muncul generasi penerus yang akan meneruskan dan bahkan mewujudkan cita-cita demokrasi ini. Karena itu, tentunya kita tidak boleh berhenti berharap bahwa suatu saat nanti akan tercipta suatu sistem demokrasi yang baik yang diwujudkan oleh orang tepat dalam tujuan dan cita-cita demokrasi yang didambakan oleh setiap rakyat Indonesia. Satu kata yang bisa merangkum hal ini, bahwa demokrasi itu masih dan akan terus ada.

Referensi

Abdulkarim, Aim. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan ‘Membangun Warga Negara yang Demokratis’. Jakarta: Grafindo

Budiarto, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia

Kaelani. 1999. Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Paradigma

Suseno, Frans Magnis.1997. Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta :  Gramedia Pustaka Utama

Yasni, Sedarnawati. 2010. Modul Bahan Ajar ‘Citizenship’. Jakarta: Media Aksara

essai_kewarganegaraan.docx
File Size: 35 kb
File Type: docx
Download File

 
Oleh: Landung Anandito (1111002030)

"Tak mungkin orang dapat mencintai negeri dan bangsanya, kalau orang tak mengenal kertas-kertas tentangnya. Kalau dia tak mengenal sejarahnya. Apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya” (Pramoedya Ananta Toer)


Wejangan yang dapat ditemukan dalam roman Jejak Langkah tersebut sepertinya memang perlu kembali direnungkan. Sebuah renungan yang tak lain untuk dijadikan refleksi atas segala kejadian yang telah terjadi di bumi Indonesia ini. Tidak perlu ramalan sakti Jayabaya untuk menelaah apa yang sedang terjadi saat ini. Hanya dengan menonton televisi, membaca koran, mendengarkan radio, atau sekadar melihat sekitar kita, terkuak sudah bagaimana negeri ini berada dalam suatu kengerian.

Akhir-akhir ini di media sering diberitakan mengenai bentrok antar umat beragama, pembantaian keji tanpa nurani, teror terorisme, dan berbagai tindakan tak bermoral lainnya. Belum lagi berita korupsi yang tak henti-hentinya menyaingi siaran sinetron. Tak perlul disangkal lagi, hal-hal berbau negatif sudah seperti menjadi asupan sehari-hari yang masuk ke otak.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa sebuah negeri yang mempunyai sila-sila agung Pancasila menjadi tercoreng namanya dalam menjalani kehidupannya sendiri? Dilema memang. Tetapi itulah yang terjadi, terlepas dari segala prestasi yang telah diukir oleh anak bangsa, yang tak pernah bertengger lama di halaman media massa. Kebanggaan tinggal kebanggaan, mendung kebrobrokan tetaplah menyambangi.

Pancasila dalam Harapan

Pancasila merupakan simbol persatuan dan kesatuan Indonesia di mana pertemuan nilai-nilai (shared values) dan pandangan ideologi (shared ideas) terpaut dalam sebuah titik pertemuan yang menjadi landasan (common platform) dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa1. Dengan menjadinya landasan dalam bernegara, maka Pancasila akan menjadi sebuah pandangan hidup yang terbuka. Menjadi pandangan hidup berarti menjadi pedoman mengenai tatacara berkehidupan yang ideal. Di sinilah, didapatkan bagaimana Pancasila mempunyai tujuan mulia yang hendak dicapai. Dengan kata lain, Pancasila mempunyai idealisme untuk bangsa Indonesia.

Jika dibaca sekilas, kita akan cukup tahu tentang apa maksud dari kelima kalimat dalam Pancasila. Misalnya saja sila Persatuan Indonesia, dengan mudah diketahui bahwa artinya adalah Indonesia yang bersatu. Tetapi, pemahaman dan pengamalan dari sila-sila Pancasila tersebutlah yang tidak bisa dikatakan mudah. Perlu penghayatan mendalam mengenai “aku yang hidup di Indonesia dengan Pancasila”.

Mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa Pancasila hanyalah sekadar kata-kata mutiara yang dituliskan begitu saja. Tuntutan formalitas. Suatu hal yang mutlak jika dasar negara dibuat dengan nilai-nilai luhur yang hendak dicapai. Tetapi apakah memang Pancasila dibuat dengan begitu saja? Tunggu dulu.

Sangat perlu dilihat dari segi historis mengenai bagaimana awal mula Pancasila. Pancasila tidak dibuat dengan sepele. Perumusan panjang dari para founding fathers berakhir dengan keputusan mengenai apa yang sebaiknya tertera dalam Pacnasila, seperti yang kita lihat sekarang ini. Harapannya adalah kehidupan rakyat Indonesia yang tetap berpegang terhadap pedoman-pedoman yang telah dibuat, Pancasila. Sayangnya, hal tersebut kurang bisa dicapai secara maksimal.

Idealisme dalam Realita

Di dinding depan kelas paling atas, lambang burung Garuda dengan Pancasila yang terpampang di dadanya selalu menjadi yang paling depan, yang seharusnya sering dipandang, oleh para murid sekolah. Mereka bahkan diwajibkan untuk hafal sila-sila yang ada. Ditambah lagi Pendidikan Kewarganegaraan yang selalu mengajarkan Pancasila, bagaimana memahaminya dan mengamalkannya. Lebih heboh lagi adalah para akademisi yang berdebat panjang lebar mengenai hakekat pengamalan Pancasila. Namun hasilnya tetap nihil. Para pelajar yang seharusnya menjadi garda depan pengamalan Pancasila malah seenaknya tawuran dengan pelajar lainnya. Lebih ironis lagi ketika hal tersebut terjadi di Hari Kemerdekaan Indonesia.

Peledakan bom atau kerusuhan yang mengatasnamakan agama masih saja menjadi isu hangat untuk diperbincangkan. Padahal dalam sila pertama Pancasila dengan jelas dikatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah Tuhan itu harus ada di dalam satu agama saja, sehingga memperbolehkan agama tesebut untuk menindas agama lain?

Masih terngiang di kepala mengenai seorang nenek yang harus menjalani hukuman dan membayar denda karena divonis mencuri beberapa buah cokelat. Nenek tersebut harus menjalani berbagai prosesi hukum dan birokrasi yang bertele-tele, hanya karena beberapa cokelat yang berharga tidak lebih dari lima puluh ribu. Sedangkan Gayus Tambunan, koruptor yang telah memakan uang sedemikian banyaknya malah bisa berplesiran pada masa hukumannya. Sungguh ironis jika dikaitkan dengan sila terakhir Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Daerah-daerah di Maluku, Aceh, Papua, sering melontarkan wacana mengenai pembentukan negara baru. Wacana tersebut bukan sekadar wacana ringan, namun suatu hal yang benar-benar serius dan berbalut emosi. Mereka dengan tegas dan berani mengusulkan diri untuk membentuk negara sendiri, bahkan mengancam dengan tindak kekerasan. Bukankah dalam sila ketiga Pancasila ditegaskan Persatuan Indonesia?

Sebagai reaksi atas kebijakan-kebijakan pemerintah, rakyat pun banyak yang melancarkan aksinya dengan berbagai demonstrasi yang anarkis. Melupakan segala hakekat musyawarah  mufakat yang tercantum dalam sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Kemiskinan tak pernah luput dari perbincangan, baik itu dalam kampanye pemilihan presiden atau diskusi pengentasan oleh para anggota dewan. Sudah bertahun-tahun negara berupaya untuk memperbaiki hal ini dengan berbagai kebijakan. Sebut saja program Bantuan Langsung Tunai sebagai contohnya. Tetapi proses yang terjadi masih saja tersangkut pada berbagai kasus korupsi. Alhasil, kemiskinan tetap kemiskinan, dan perkataan Adam Smith semakin nyata: yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Sudah tercapaikah sila terakhir Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

Hal-hal di atas sebenarnya merupakan sedikit gambaran fenomena yang biasa terjadi dalam sebuah negara. Namun yang menjadikannya luar biasa terjadi di Indonesia adalah frekuensi kejadiannya yang selalu berulang-ulang, tak cukup hanya sekali. Seakan-akan tidak ada tindak antisipasi ataupun pembenahan terhadap permasalahan sebelumnya, yang terjadi adalah permasalahan yang semakin mengeruh.

Kemudian, bagaimana dengan idealisme Pancasila yang selalu dicita-citakan tersebut? Ya, sebagaimana peranannya sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan patokan-patokan mengenai bagaimana menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal. Tujuan akhirnya tak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Di dalamnya tertuang dengan sangat nyata, dari sila satu hingga sila lima2.

Yang menjadikannya kurang relevan dengan kehidupan saat ini pada intinya adalah kurangnya penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila tersebut. Pancasila hanya diartikan sekadar dasar negara belaka, tanpa melihat esensi dari makna yang terkandung di dalamnya. Pengamalannya terlihat abstrak, jauh dari apa yang diharapkan sebelumnya.

Segala kegagalan mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan antara lain karena tidak ada kesungguhan mewujudkan pembangunan yang mengacu pada nilai-nilai visioner Pancasila3. Zaman memang sudah berubah, manusianya tetaplah sama. Dalam bukunya, Rizal Malarangeng menyatakan bahwa “kita buat sistem yang menjamin kebebasan agar individu-individu bebas memilih, dan dalam proses memilih terus  menerus dalam hidupnya itulah ia menjadi lebih matang, lebih otonom lebih dewasa”4. Selama akal budi manusia masih diutamakan, dapat dikatakan ya. Tetapi mungkin Rizal perlu mengkaji kembali jika dilihat realitanya. Manusia masih menjadi individu bebas, yang bisa melakukan kebaikan dan keburukan. Dan itulah yang terjadi dengan Pancasila, bersama dengan orang-orang mengaku menjunjungnya.

***

1 Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 21.

2 Sedarnawati Yasni, Citizenship (Jakarta: Media Aksara, 2010), hal. 202.

Rindu Pancasila: Merajut Nusantara (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal.

4 Rizal Mallarangeng, Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat dan Kekuasaan (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hal.4.

Sumber rujukan lainnya:

Rasyid, Muhammad Ryass. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya Makna, 2007.

Toer, Pramoedya Ananta. Jejak Langkah. Jakarta: Hasta Mitra, 2005.

 
Oleh: Ridha Setya Lestari (1111002045)


RELEVANSI KASUS

Menurut UU Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “hak asasi manusia  adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang  Maha Esa dan merupakan anugerah – Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Komaruddin Hidayat, 2008: 110). Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam perlindungan HAM dan tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Meskipun undang-undang mengenai hak asasi manusia sudah disahkan, masih banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.

Saya akan mengangkat kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tiga TKI asal Lombok yang tewas di negara Malaysia. Sampai sekarang, kasus tersebut masih diselidiki oleh KBRI dan Kemlu karena 3 TKI tersebut diduga sebagai korban perdagangan organ tubuh di Malaysia. Tetapi, dugaan tersebut dibantah oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur bahwa 3 TKI asal Lombok yang tewas adalah korban perdagangan organ. Wakil Dubes RI untuk Malaysia, Mulya Wirawan, mengatakan ketiga TKI tersebut tewas ditembak polisi Malaysia karena kasus kriminal, Mulya mendapatkan laporan sementara dari kepolisian Malaysia bahwa kejadian itu terjadi 25 Maret jam 5.00 pagi (waktu setempat) polisi yang sedang berpatroli melihat tiga orang mencurigakan bertopeng dan memegang parang. Waktu didekati, mereka melawan. Terjadilah baku tembak dan mereka tewas karena ditembak polisi. Mulya membenarkan adanya jahitan di beberapa bagian tubuh dari ketiga korban. Namun jahitan itu tidak terkait perdagangan organ sebagaimana dituduhkan Migrant Care.

Komnas HAM, Rabu (30/5/2012) mendatangi keluarga tiga TKI asal Pringgasela, Lombok Timur untuk mendalami kasus tersebut. Anggota Komnas HAM, Ridho Saleh usai menemui keluarga dan mengunjungi makam almarhum Herman dan Abdul Kaddir Zaelani menyatakan, berdasarkan penelusuran tim Komnas HAM di Malaysia terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu didalami. Salah satu kejanggalan itu adalah, lokasi tempat tertembaknya ketiga TKI itu sangat jauh dari kediaman mereka di Malaysia. Lalu, ada pengakuan dari majikan ketiga TKI yang tak mempercayai tuduhan perampokan oleh ketiga TKI. ”Majikan TKI heran, menurut mereka ketiganya tidak punya catatan kriminal dan dikenal sebagai pekerja yang baik,“ kata Saleh.

Sebelumnya, pihak keluarga mendapat informasi tewasnya anggota keluarga mereka. Tiga TKI itu adalah Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Noon (28). Informasi tewasnya ketiga TKI itu diperoleh pihak keluarga korban setelah membaca koran lokal di Malaysia 26 Maret 2012, tentang penemuan motor tak dikenal di daerah pemancingan yang dikunjungi 3 TKI itu. Lalu pihak keluarga mendatangi rumah sakit setempat, dan menemukan 3 TKI itu telah meninggal pada 30 Maret 2012 dengan keterangan luka tembak.

Walaupun mendapat keterangan resmi dari rumah sakit, salah satu keluarga korban menemukan kejanggalan terhadap jasad 3 TKI tersebut. Kejanggalan itu terdapat pada jahitan tubuh korban. Semua korban dijahit pada bagian kedua matanya, di dada bagian atas dari dekat lengan kanan ke lengan kiri terdapat jahitan lurus melintang. Jahitan juga terlihat dari dada hingga ke bagian tengah perut nyambung tengah jahitan atas terjahit hingga bawah pusar, sementara di bawah pusar terlihat jahitan dari perut bagian kiri hingga bagian kanan.

Terkait masih belum adanya keputusan yang terang tentang kasus ini, Ridho meminta masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif kepada keluarga TKI. Trauma dan dampak dari pernyataan pemerintah Malaysia yang menyatakan ketiga TKI ditembak karena tuduhan merampok telah dirasakan keluarga TKI. Sampai saat ini, Nurmawi (kaka almarhum Mad Noor) dan Ayah nya mengaku malu untuk keluar rumah.

Hal yang sama terjadi pada ibunda Herman yang terlihat murung saat dikunjungi Komnas HAM. “Anak saya sejak kecil hingga dewasa tidak pernah sama sekali mencuri ayam orang di kampung kami, jadi saya sama sekali tidak terima jika dia kemudian dituduh merampok. Kalaupun dia merampok kenapa tidak dilumpuhkan saja, kenapa harus dibunuh?” kata Haji Maksum, orang tua Herman.

KBRI pun telah meminta secara resmi laporan lengkap terkait kasus tersebut kepada Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dan rumah sakit yang melakukan autopsi korban. Sebagai tindak lanjut, laporan tersebut akan diteruskan ke kementerian luar negeri di Jakarta.
LANDASAN TEORI

Hal ini berhubungan dengan teori relativisme cultural. (Sedarnawati Yasni, 2009: 251). Teori ini menyebutkan bahwa pelaksanaan HAM disetiap daerah itu berbeda bergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada, sehingga pelaksanaan HAM bersifat relative bukan universal. Pelaksanaan HAM di Indonesia terlihat lemah karena masih banyak kasus- kasus pelanggaran HAM yang belum dapat ditangani secara jelas. Para keluarga TKI yang diduga menjadi korban perdagangan organ mengalami tekanan social karena merasa malu dituduh oleh pemerintah Malaysia bahwa keluarga mereka ditembak polisi dan tewas karena merampok.

Pengaturan atas pelanggaran HAM telah diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 4 tentang penyiksaan. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang ataudari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang lelah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga. atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. TKI yang bekerja di Malaysia seharusnya dilindungi oleh negara. Pengambilan organ tubuh dan pembunuhan yang mereka alami sudah melanggar HAM mereka.

KESIMPULAN

Setelah membahas kasus pelanggaran HAM berat diatas, saya berkesimpulan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang tegas dalam menangani kasus pelanggaran HAM ini. Sikap pemerintah yang seperti ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang terlihat mengabaikan kasus tersebut. Penghambat dalam penyelesaian kasus ini adalah karena KBRI sendiri menganggap 3 TKI tersebut melakukan tindakan kriminal dan tidak menelusuri lebih lanjut bekas jahitan yang ada ditubuh korban serta tidak memeriksa kelengkapan organ para korban.

SOLUSI

Sebaiknya, pemerintah Indonesia lebih tegas dalam menyelesaikan dan menangani kasus pelanggaran HAM terhadap TKI di luar negeri. Karena ini bukan pertama kalinya, tetapi sudah sering sekali terjadi TKI mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di negara tempat mereka bekerja. Seharusnya pemerintah Indonesia tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang menganiaya TKI asal Indonesia agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Disamping itu, presiden dan pemerintahannya harus mengefektifkan semua mekanisme hukum yang ada untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dimana salah satunya yaitu dengan segera mengefektifkan pembentukan pengadilan HAM.

REFERENSI

·         Hidayat, Komaruddin,dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Prenada Media Group

·         Yasni, Sedarnawati. 2009. Citizenship. Jakarta: BSM

·         http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/170/uu39_1999.pdf

·         http://news.detik.com/read/2012/04/23/123409/1899091/10/kbri-malaysia-3-tki-asal-lombok

          tewas-tak-terkait-perdagangan-organ

·         http://regional.kompas.com/read/2012/05/30/17073669/Komnas.HAM.Datangi.Keluarga.

             TKI.Korban.Penembakan
makalah_kw_ridha.docx
File Size: 50 kb
File Type: docx
Download File