Oleh: Rio Gunadi (1111002033)


Sejak presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan berupa grasi atau pengurangan masa tahanan selama 5 tahun yang diberikan kepada terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Respon bermunculan dari berbagai pihak, terlebih lagi, WNI yang juga terpidana di negara lain tidak mendapat cukup perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri.

Banyak muncul pertanyaan mengenai keadilan di negeri ini, kepedulian terhadap WNI, serta peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh WNI di wilayah asing. Kasus nelayan WNI yang berjumlah 200 orang, ditahan karena melakukan illegal fishing, sampai saat ini belum ditangani oleh pemerintah, bahkan Menlu Hassan Wirajuda mengatakan,”Nelayan kita yang ditangkap sebenarnya tidak terlalu lugu, kenyataannya  di kapal mereka ada barang bukti  berupa sirip ikan hiu dan itu merupaka kegiatan terorganisir dan disponsori” Atqa, Muhammad. (2005, 25 Oktober). detikNews.com.. Ditambah lagi dengan nasib Ruyati, salah satu TKI yang bekerja di Arab Saudi yang diberikan hukuman mati. Sementara itu, “sekitar 25 TKW terancam hukuman mati karena minimnya pengetahuan tentang hukum dan budaya di Arab Saudi. Hukuman tersebut diberikan karena para TKW memiliki jimat, dimana penduduk setempat menganggapnya sebagai ilmu sihir” Widianto, Eko. (2012, 24 April). tempo.co. Atas dasar apa pemerintah memberikan grasi kepada Corby dengan alasan kemanusiaan, sementara WNI yang diperlakukan tidak manusiawi oleh negara lain tidak ditindak lanjuti?

Schapelle Leigh Corby ditangkap di bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali saat petugas bea cukai menemukan ganja seberat 4,2kg di dalam tas miliknya. Corby mengaku bahwa ia tidak mengetahui adanya barang tersebut di dalam tas miliknya, namun pernyataannya disanggah oleh petugas yang mengatakan bahwa Corby mencoba melakukan perlawanan saat tas miliknya akan diperiksa.
Setelah menjalani sidang pada tanggal 27 Mei 2005, pengadilan memvonis tersangka untuk menjalani masa tahanan selama 20 tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 karena telah melanggar pasal 82, ayat 1a, UU no 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Namun pada tanggal 20 Juli, Pengadilan Negeri Denpasar membuka persidangan tingkat banding dengan menghadirkan beberapa saksi baru. Setelah pengajuan banding, pada tanggal 12 Oktober 2005, hukuman Corby dikurangi lima tahun menjadi 15 tahun. Tanggal 12 Januari, melalui keputusan kasasi, MA memvonis Corby kembali menjadi 20 tahun penjara, dengan dasar bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas I yang berbahaya.

Bagaimana caranya seorang penyelundup narkotika kelas I diberikan keringanan masa hukuman? Konon negara Indonesia menganut ideologi Pancasila serta memiliki hukum dasar tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan terkenal luas sebagai negara hukum. Identitas nasional telah dibangun dari “hasil manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya” Srijanti, A. Rahman(2007). Etika Berwarga Negara. Bab 3: Identitas Nasional: hal.41. Indonesia sudah memiliki identitas nasional berupa Pancasila, terdiri dari sila pertama sampai sila kelima yang berbunyi; “1.Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4.Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Indonesia Tera(2008). UUD 1945 dan perubahannya. Visi dan misi negara sudah jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan segala hukum yang berlaku berdasarkan UUD 1945. Nasionalisme dan patriotisme merupakan perwujudan nyata identitas bangsa Indonesia yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Nasionalisme adalah situasi kejiwaan dari kesetiaan seseorang secara total yang diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Sementara, Patriotisme adalah tindakan nyata dari suatu semangat rela berkorban dalam membela negara, baik dalam mempertahankan kemerdekaan ataupun mengisi kemerdekaan melalui profesi masing-masing.

Pudarnya identitas bangsa Indonesia merupakan sebuah faktor utama perihal kebijakan pemerintah terhadap pemberian grasi Corby. Dilihat dari sudut Pancasila, yakni sila ke-2 yang berbunyi,”Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” sudah tidak terlihat lagi dimana aspek kemanusiaan, keadilan, dan adab itu berada. Keadilan yang seharusnya ditegakan, justru malah berpihak untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kasus ini, saya melihat bahwa pemerintah lebih mementingkan keharmonisan hubungan luar negeri dibandingkan menegakan hukum demi keharmonisan bangsa dan tanah air.

Seorang penyelundup narkotik yang sudah jelas berniat melakukan perbuatan yang tidak beradab dengan memperjual-belikan barang tersebut ke masyarakat luas di wilayah NKRI justru mendapat keringanan hukuman. Padahal, pasal-pasal yang berlaku sudah jelas tertera konsekuensi  apa saja bagi mereka yang melanggar. Terlebih lagi dengan adanya misi dan visi negara dalam Pembukaan UUD 1945 poin ke-4 yang berbunyi,” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dlam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Indonesia Tera (2008). UUD 1945 dan perubahannya. Perdana menteri Australia ikut turun tangan demi menyelamatkan warga negaranya yang sudah jelas melakukan penyelundupan narkotik.
Sementara itu diluar sana banyak WNI yang menjadi TKW dan TKI yang notabene melakukan pelanggaran hukum karena tidak mengetahui hukum dan budaya yang berlaku diberikan hukuman mati. Dimana perhatian dan perlindungan dari pemerintah terhadap WNI?

Melihat pernyataan Menlu Hassan Wirajuda menunjukan bahwa pemerintah kurang berpihak terhadap warga sendiri. Sudah jelas bahwa nelayan yang tertangkap karena melanggar wilayah teritorial serta melakukan kegiatan ilegal fishing memiliki sponsor karena faktor kurangnya wawasan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang rentan terhadap pelanggaran hukum di wilayah asing.


Semangat nasionalisme yang telah puluhan tahun dibangun runtuh begitu saja karena kurangnya sikap patriotisme serta tindakan heroik pemerintah yang harusnya berpihak kepada rakyat. Negara ini menganut sistem demokrasi, dimana alur pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi yang terlihat justru kebalikannya, semua program pelaksanaan yang dijalankan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa identitas nasional merupakan harga mati yang harus dijaga dari waktu ke waktu. Menjunjung tinggi visi dan misi negara demi kemajuan negara merupakan prioritas utama dan seharusnya hak prerogatif yang tidak sejalan dapat diajukan gugatan. Pengambilan kebijakan dalam mengambil keputusan harus sejalan dengan kontrak sosial yang sudah dibangun.

grasi_corby_atas_dasar_kemanusiaan.docx
File Size: 21 kb
File Type: docx
Download File

 

Oleh: Romi Darmawan (1111002063)

Indonesia adalah sebuah negara yang besar. Negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa ras, agama dan budaya. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu lebih dari 240 juta. Banyaknya perbedaan serta tingginya jumlah penduduk, menjadi salah satu masalah bagi Indonesia dalam menerapkan pemerintahannya. Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan politik yang cocok untuk Indonesia, yaitu suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang terplih.[1] Indonesia sendiri menggunakan prinsip demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang menunjukkan bahwa rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara yang dilakukan secara langsung, badan legislatif sebagai lembaga pengawas, dan pemilihan pejabat eksekutif oleh rakyat melalui pemilu.[2]

Dalam penerapannya, demokrasi di Indonesia tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ya, kebebasan dalam berpendapat dapat diartikan bermacam-macam, salah satunya golput. Golput (golongan putih) adalah salah satu  bentuk dari kebebasan berpendapat itu sendiri, kebebasan berpendapat untuk tidak berpendapat. Golput menjadi salah satu isu terbesar dalam demokrasi, termasuk juga di Indonesia. Golput menjadi masalah karena dengan adanya golput, pemerintahan berjalan kurang efektif dikarenakan tidak semua aspirasi masyarakat tersampaikan.

Golput merupakan isu yang sudah beredar sejak lama. Istilah golput (golongan putih) pertama kali muncul pada Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar. Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar. Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang memilih. Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Maksudnya tidak mencoblos tepat pada tanda gambar yang dipilih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah.[3]

Berdasarkan data yang saya peroleh, bahwa dalam Pilkada Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2008, bahwa pemilu harus dilakukan dua putaran karena calon dengan suara tertinggi hanya memperoleh 27,78% dari 100% suara yang masuk. Sedangkan angka partisipan hanyalah 68,5% dari 100% penduduk yang memiliki hak suara di Kalimantan Timur. Asumsi jika penduduk Kalimantan Timur 1.000 orang, maka 315 orang golput dan calon penerima suara tertinggi hanya memperoleh 190 suara. Hal ini membuktikan bahwa tingkat golput di Kalimantan Timur cukup tinggi. Dengan hasil ini maka pilkada harus diadakan dua kali, karena tidak ada satupun calon yang memperoleh suara diatas 30%, yang berarti cukup merugikan negara karena biaya untuk mengadakan sebuah pemilu tidaklah sedikit. [4]

Bukti lain adalah pemilu presiden pada tahun 2009. Dari data yang saya peroleh, bahwa ada 49.212.161 dari 176.411.434 penduduk yang memiliki hak memilih, namun tidak menggunakannya. Ini berarti 27,89% penduduk tidak menggunakan hak pilihnya[5].  Jumlah yang cukup besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia adalah yang terbesar keempat di Indonesia.

Data-data diatas merupakan sampel dari keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, golput merupakan sebuah  masalah yang cukup merugikan, baik untuk negara maupun rakyatnya. Dengan tingginya angka golput maka dapat disimpulkan bahwa rakyat tidak peduli pada negaranya. Ini tidak lain karena mereka mempunyai suara untuk mempengaruhi pemerintahan, namun mereka memilih tidak menggunakannya. Hal ini juga dapat menjadi cerminan bahwa demokrasi di negara tersebut mengalami kegagalan. Menurut saya sendiri, ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan seseorang golput, diantaranya :

1.  Tidak Peduli

Ini adalah alasan klasik seseorang golput. Ya, mereka tidak peduli pada pemerintahan yang ada. Mereka mengganggap bahwa satu suara yang mereka miliki tidak berarti apa-apa. Padahal, satu suara sangatlah berpengaruh untuk kemajuan pemerintahan negara tersebut. Asumsi-asumsi seperti ini dapat disebabkan oleh faktor pendidikan masyarakat. Pemerintah harus melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat pedesaan, serta meyakinkan masyarakat bahwa satu suara yang mereka miliki sangatlah berarti.

2. Tidak Sah

Ini adalah sebab kedua mengapa tingkat golput di Indonesia cukup tinggi. Suara yang tidak sah dianggap golput karena dengan cacatnya suatu suara maka suara tersebut tidak dianggap. Contoh dari suara yang tidak sah seperti mencontreng lebih dari satu kandidat, mencontreng diluar area kandidat dan lain-lain. Ini bisa jadi karena mereka tidak menyukai satupun kandidat, bisa juga karena mereka tidak mengerti bagaimana tata cara memilih suatu kandidat. Lagi-lagi peran aktif pemerintah dibutuhkan dalam kasus ini. Informasi yang jelas serta sosialisasi ke daerah-daerah haruslah dilakukan demi meminimalisir masalah ini.

3. Tidak Percaya

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dapat menjadi penyebab masyarakat tidak menggunakan haknya. Ini bisa jadi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, ataupun calon-calon yang kurang berkualitas atau kurang dikenal. Hal ini juga bisa disebabkan oleh isu tentang SARA (Suku, Agama, Ras dan Budaya) ataupun hal-hal yang terkait dengannya. Sebagai contoh masyarakat di daerah Jawa enggan memilih calon dari daerah lain.

Beberapa hal diatas menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belumlah berjalan seperti yang seharusnya. Golput merupakan sebuah isu serius yang harus diatasi. Memang golput adalah salah satu bentuk penyaluran pendapat, yaitu tidak berpendapat, namun hal ini sangatlah merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya Indonesia meninggalkan sistem demokrasi dahulu untuk sementara waktu. Selain karena tidak efektif, pemerintah juga harus menghilangkan krisis kepercayaan yang terjadi di masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan juga harus dilakukan oleh pemerintah, demi memunculkan kesadaran diri dalam setiap warga masyarakat. Peran aktif dari pemerintah juga harus dilakukan, agar masalah ini dapat teratasi dengan cepat.
[1]Ali Irfan, Budiman, Farida Hamid d.k.k., Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Edisi Ketiga, Indonesian Center for Civic Education (ICCE), Jakarta 2008, Hlm. 36.

[2] Sedarnawati Yasni, Citizenship, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bogor 2009, Hlm. 369.

[3] Blogspot online. “Tentang Golput 1 : Pengertian Secara Umum”, http://leo4kusuma.blogspot.com/2008/12/tentang-golput-1-pengertian-secara-umum.html, diakses pada 31 Mei 2012

[4] Lembaga Survei Indonesia online, “Update Hasil Pilkada Kaltim : Akan Ada Putaran Kedua”, http://www.lsi.or.id/riset/339/pilkada-kaltim-akan-ada-putaran-kedua , diakses pada 31 Mei 2012

[5] Komisi Pemilihan Umum online, “Bagian 5 : Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_n.pdf, diakses pada 31 Mei 2012

citizenship_-_romi_darmawan_-_1111002063_-_akuntansi_2011.docx
File Size: 50 kb
File Type: docx
Download File

 
Oleh: Camellia Milano (1111002015)


Maraknya terjadi pelanggaran HAM serta tingginya kasus korupsi di Indonesia menyebabkan citra negara Indonesia di mata internasional menjadi buruk. Namun bukan berarti warga negara indonesia tidak dihargai di luar negeri. Tidak sedikit orang Indonesia yang sukses di luar negeri.

Orang-orang Indonesia, baik yang masih menjadi WNI atau sudah menjadi WNA, yang tersebar di berbagai bangsa diseluruh dunia disebut juga diaspora Indonesia.[1]Orang asing yang pecinta tanah air Indonesia, atau yang memiliki hubungan keluarga dengan warga negara Indonesia juga dikategorikan bagian dari diaspora Indonesia.

“Prinsipnya selama dihatinya ada Indonesia, apapun warna kulit, warna paspor dan jenis visanya, maka ia adalah bagian dari Indonesia. Presiden Barack Obama juga kami anggap warga diaspora Indonesia,” ungkap Dubes Dino Patti Djalal saat sosialisasi Conggres Diaspora Indonesia (CID) yang bakal digelar 6-8 Juli mendatang di Los Angeles Convention Center, California. Kongres Diaspora Indonesia ini merupakan langkah awal agar diaspora Indonesia di luar negeri sebagai komunitas besar, bisa saling berbagi sumber pengetahuan, inovasi, pemberdayaan, modal dan networking. Sebagai sosok orang Indonesia yang dianggap berhasil membangun karir di luar negeri , maka pihak penyelenggara Kongres Diaspora Indonesia berencana mengundang Sri Mulyani dan Anggun sebagai pembicara dalam kongres ini.[2]

Istilah diaspora ini jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  Warga Indonesia menganggap warga Indonesia di luar negeri cenderung kurang diperhitungkan, dilihat setengah mata, bahkan kadang dipertanyakan nasionalismenya. Persepsi seperti ini tidak lagi cocok untuk zaman sekarang dan harus diubah. 

Jumlah warga Indonesia di luar negeri sangatlah banyak. Barangkali tidak ada yang mengira jumlah masyarakat Indonesia di luar tanah air mencapai empat juta lebih. Bahkan ada negara yang dijuluki “Indonesia di benua Amerika”, yaitu Suriname. Berdasarkan Sensus Tahun 1990, sekitar 74.760 orang (17,8%) di Suriname adalah orang Jawa.[3] Tapi jangan berpikiran bahwa diaspora Indonesia hanya terdiri dari tenaga kerja indonesia saja. TKI hanyalah bagian kecil dari diaspora Indonesia di luar tanah air.

Ada beberapa alasan warga negara Indonesia ke luar negeri. Biasanya mereka ke luar negeri untuk belajar atau bekerja. Tidak sedikit dari mereka yang terkenal dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Figur terkenal yang paling sering kita dengar adalah B.J Habibie, Sri Mulyani dan Anggun C Sasmi.

Selain nama-nama di atas, masih banyak orang Indonesia yang sukses di negara lain, seperti Zubir Said dan Rexy Mainaky. Zubir Said adalah seorang penggubah musik untuk film dan juga pencipta lagu kebangsaan Singapura, “Majulah Singapura”. Sedangkan Rexy Mainaky adalah mantan pemain bulu tangkis Indonesia. Setelah pensiun, Ia menjadi pelatih bulu tangkis, dan saat ini menjadi pelatih di Malaysia.[4]

Adanya diaspora membawa banyak keuntungan bagi negara Indonesia. Salah satunya yaitu dapat memperkenalkan identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional ialah jati diri yang membentuk bangsa yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah nusantara, ideologi Pancasila. Identitas nasional tidak terlepas dari nasionalisme yang berhubungan dengan jati diri bangsa. Jati diri bangsa berarti totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.[5]

Identitas nasional atau identitas bangsa Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa.[6] Makanan khas, seperti nasi goreng dan rendang adalah salah satu identitas nasional Indonesia. Bahasa yang digunakan, seperti bahasa Indonesia atau bahasa daerah seperti bahasa Jawa juga merupakan identitas nasional Indonesia. Di Suriname, bahasa Jawa digunakan oleh orang Indonesia yang tinggal di sana.

Bangsa Indonesia tentunya memiliki kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang biasa mereka lakukan. Jika mereka pergi ke luar negeri, tentunya kebiasaan dan budaya itu pun akan mereka bawa ke negara lain, negara tujuan mereka. Kebiasaan dan budaya itu merupakan salah satu identitas nasional Indonesia, yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional yang dibawa ke luar negeri ini akan membuat warga negara lain mengenal Indonesia, membuat mereka menjadi lebih tertarik dengan Indonesia, dan merubah sudut pandang mereka terhadap Indonesia menjadi lebih baik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa diaspora Indonesia sangatlah banyak, dan banyak juga dari mereka yang menjadi sukses dan terkenal di luar negeri. Diaspora ini bisa memperkenalkan Indonesia kepada bangsa lain melalui identitas nasional yang mereka bawa, sehingga bisa memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia.

Jika citra bangsa Indonesia di mata negara lain buruk, bukan berarti citra buruk ini wajib diterima dengan pasrah, tetapi kita harus berusaha merubah citra buruk tersebut. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Kita bisa belajar dari kesuksesan mereka, bagaimana caranya agar bisa sukses di luar negeri. Kesuksesan warga indonesia di luar negeri seharusnya menjadi motivasi bagi kita yang ingin belajar atau melanjutkan karir di luar negeri.  Kita tidak perlu takut tidak dihargai, atau menjadi rendah diri di hadapan bangsa lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia.



[1]Harrys Simanungkalit, “Kongres Diaspora Indonesia di Los Angeles (Amerika),” http://luar-negeri.kompasiana.com/2012/04/30/kongres-diaspora-indonesia-di-los-angeles-amerika (akses 28 Mei 2012).

[2] Johannes Pontoh, “Ada 4 Juta Lebih WNI di Luar Negeri,” http://manado.tribunnews.com/2012/05/10/ada-4-juta-lebih-wni-di-luar-negeri (akses 28 Mei 2012).

[3] “Suriname,” http://id.wikipedia.org/wiki/Suriname (akses 29 Mei 2012).

[4]“Berikut 10 Orang Indonesia Ngetop di Luar Negeri,” http://www.resep.web.id/serba-serbi/berikut-10-orang-indonesia-ngetop-di-luar-negeri.htm (akses 29 Mei 2012).

[5] Minto Rahayu, Pendidikan Kewarganegaraan : Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa (Depok: Grasindo, 2007), hal. 56.

[6] Sedarnawati Yasni, Citizenship, (Bogor: Media Aksara, 2010), hal. 33-34.

 
Oleh : Meidira 1111001069


Kondisi Papua Barat, termasuk Papua keseluruhan, hingga hari ini masih berkisah soal ketertinggalan. Pemerintah pun masih berutang kepada Papua. Ternyata, utang tak bisa dibayar dengan guyuran uang. Sebab, utang itu adalah rasa keadilan, kemanusiaan, dan kehidupan layak.

Ketika masyarakat Papua ingin membuka mulut dan beraksi lebih keras menagih hal-hal itu, mereka bisa jadi berhadapan dengan moncong senjata. Alasannya, mereka dikira menggelar aksi separatis.

Otonomi khusus adalah angin surga yang ditawarkan pemerintah ketika orang Papua meneriakkan ”M” (merdeka) pada Kongres Papua 2000. Di atas kertas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa warga Papua harus diberikan layanan kesehatan dan pendidikan bermutu dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Pemerintah juga mengakui lambang daerah, seperti bendera dan lagu, sebagai simbol kultural dan jati diri orang Papua. Namun, banyak orang Papua menilai pemerintah kerap mengingkari kata-katanya sendiri.

Viktor Alex (38) sehari-hari bekerja sebagai pesuruh di Kantor Gubernur Papua. Lulusan SMP itu bukan aktivis. Ia bahkan tidak ikut organisasi yang dengan jelas menggariskan kemerdekaan sebagai agenda perjuangan. Namun, tiba-tiba pada 4 April 2009, ia menaikkan bendera bintang kejora di depan rumahnya. Bendera itu dibuatnya sendiri dari sehelai kain yang ia cat. Ia pun ditangkap dan kini disidangkan dengan tuduhan makar.

”Sudah keinginan seperti itu. Menanti saja saatnya,” katanya dari sela-sela jeruji di Pengadilan Negeri Manokwari, Selasa (26/1). Dalam ingatannya selalu berkelebat cerita kakeknya, Johan, tentang hak orang Papua di tanahnya sendiri. Bekerja di kantor gubernur, ia melihat bagaimana uang tidak pernah sampai ke rakyat, tetapi hanya kepada para pejabat. ”Otsus hanya untuk Papindo (Papua Indonesia) saja,” katanya.

Setelah dua tahun UU No 21/2001 diberlakukan, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden No 1/2003 tentang pemekaran Provinsi Papua. Padahal, jelas dalam Pasal 76 UU No 21/2001 disebutkan, pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Rakyat Papua merasa ditelikung Jakarta.

Dua minggu setelah inpres, Provinsi Irian Jaya Barat diresmikan dengan Abraham Octovianus Atururi sebagai gubernur. Abraham Atururi adalah pensiunan brigadir jenderal marinir dan pernah menduduki jabatan di Badan Intelijen Strategis TNI. Setahun kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, baik UU No 45/1999 maupun Inpres No 1/2003. Namun, dengan alasan provinsi itu telah memiliki alat pemerintahan, seperti DPRD, MK merekomendasikan kepada pemerintah guna membuat dasar hukum lain untuk Provinsi Irian Jaya Barat. (sumber ; http://www.batukar.info/komunitas/articles/otonomi-daerah-papua-barat-1-5-kompas )

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daearah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.


Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat tidak memikirkan kondisi rakyatnya. Uang yang digunakan untuk pemekaran wilayah dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat tidak pernah sampai ke rakyat, tapi uang tersebut di gunakan oleh golongan elit di Pemerintahaan.

Yang kita lihat sekarang banyak penduduk asal Papua Barat yang tidak mendapatkan pendidkan yang layak, tempat tinggal yang layak, padahal hasil bumi kita lebih banyak berasa dari Papua, sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengabaikan kesejahteraan rakyat Papua sendiri. Hal ini menunjukan bahwa politik di Jakarta dimainkan oleh elit local Papua. Di samping itu, keterbatasan arus transportasi dan komunikasi, maka sulit menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep Otonomi daerah ;
  1. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat local dalam pemertintahan dan penertapan kepala daerah.
  2. Peningkatan efektivitas fungsi – fungsi pelayanan eksekutif.
  3. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah.
  4. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemeberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.
(sumber ;  Modul Bahasa Ajar Citizenship, Sedarnawati Yasni)
Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah ;

  1. Penyelengaraan otonomk daerah dilaksanakan dengan memperhatkan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
  2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
  3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga teteapterjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
  4. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelengaraan pemerintah daerah.
(sumber ; buku penidikan kewarganegaraan, A. Ubaedillah dan Abdul Rozak)
Otonomi daerah khusus Papua ;

  1. Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk Asli Papua
  2. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi
  3. Penghargaan terhadap etika dan moral
  4. Penghargaan terhadap HAM
  5. Penegakan supermasi hokum
  6. Penghargaan terhadap pluralisme 
  7. Persamaan kedudukan hak, dan kewajiban

(sumber ; http://hmibecak.files.wordpress.com/2007/06/makalah-otsus-papua.pdf )
Otonomi daerah di Papua sangatlah buruk karena tidak adanya kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat Papua sendiri berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik.


Otonomi khusus di Papua Barat merupakan trobosan akselerasi percepatan pembangunan Papua untuk mengejar ketertinggalan Papua dari provinsi atau daerah otonomi lainnya. Dengan memberikan kebijakan lebih khusus untuk Papua agar tidak terjadi ketidaksinambungan daerah.