Oleh: Rio Gunadi (1111002033)


Sejak presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan berupa grasi atau pengurangan masa tahanan selama 5 tahun yang diberikan kepada terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Respon bermunculan dari berbagai pihak, terlebih lagi, WNI yang juga terpidana di negara lain tidak mendapat cukup perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri.

Banyak muncul pertanyaan mengenai keadilan di negeri ini, kepedulian terhadap WNI, serta peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh WNI di wilayah asing. Kasus nelayan WNI yang berjumlah 200 orang, ditahan karena melakukan illegal fishing, sampai saat ini belum ditangani oleh pemerintah, bahkan Menlu Hassan Wirajuda mengatakan,”Nelayan kita yang ditangkap sebenarnya tidak terlalu lugu, kenyataannya  di kapal mereka ada barang bukti  berupa sirip ikan hiu dan itu merupaka kegiatan terorganisir dan disponsori” Atqa, Muhammad. (2005, 25 Oktober). detikNews.com.. Ditambah lagi dengan nasib Ruyati, salah satu TKI yang bekerja di Arab Saudi yang diberikan hukuman mati. Sementara itu, “sekitar 25 TKW terancam hukuman mati karena minimnya pengetahuan tentang hukum dan budaya di Arab Saudi. Hukuman tersebut diberikan karena para TKW memiliki jimat, dimana penduduk setempat menganggapnya sebagai ilmu sihir” Widianto, Eko. (2012, 24 April). tempo.co. Atas dasar apa pemerintah memberikan grasi kepada Corby dengan alasan kemanusiaan, sementara WNI yang diperlakukan tidak manusiawi oleh negara lain tidak ditindak lanjuti?

Schapelle Leigh Corby ditangkap di bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali saat petugas bea cukai menemukan ganja seberat 4,2kg di dalam tas miliknya. Corby mengaku bahwa ia tidak mengetahui adanya barang tersebut di dalam tas miliknya, namun pernyataannya disanggah oleh petugas yang mengatakan bahwa Corby mencoba melakukan perlawanan saat tas miliknya akan diperiksa.
Setelah menjalani sidang pada tanggal 27 Mei 2005, pengadilan memvonis tersangka untuk menjalani masa tahanan selama 20 tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 karena telah melanggar pasal 82, ayat 1a, UU no 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Namun pada tanggal 20 Juli, Pengadilan Negeri Denpasar membuka persidangan tingkat banding dengan menghadirkan beberapa saksi baru. Setelah pengajuan banding, pada tanggal 12 Oktober 2005, hukuman Corby dikurangi lima tahun menjadi 15 tahun. Tanggal 12 Januari, melalui keputusan kasasi, MA memvonis Corby kembali menjadi 20 tahun penjara, dengan dasar bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas I yang berbahaya.

Bagaimana caranya seorang penyelundup narkotika kelas I diberikan keringanan masa hukuman? Konon negara Indonesia menganut ideologi Pancasila serta memiliki hukum dasar tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan terkenal luas sebagai negara hukum. Identitas nasional telah dibangun dari “hasil manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya” Srijanti, A. Rahman(2007). Etika Berwarga Negara. Bab 3: Identitas Nasional: hal.41. Indonesia sudah memiliki identitas nasional berupa Pancasila, terdiri dari sila pertama sampai sila kelima yang berbunyi; “1.Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4.Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Indonesia Tera(2008). UUD 1945 dan perubahannya. Visi dan misi negara sudah jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan segala hukum yang berlaku berdasarkan UUD 1945. Nasionalisme dan patriotisme merupakan perwujudan nyata identitas bangsa Indonesia yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Nasionalisme adalah situasi kejiwaan dari kesetiaan seseorang secara total yang diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Sementara, Patriotisme adalah tindakan nyata dari suatu semangat rela berkorban dalam membela negara, baik dalam mempertahankan kemerdekaan ataupun mengisi kemerdekaan melalui profesi masing-masing.

Pudarnya identitas bangsa Indonesia merupakan sebuah faktor utama perihal kebijakan pemerintah terhadap pemberian grasi Corby. Dilihat dari sudut Pancasila, yakni sila ke-2 yang berbunyi,”Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” sudah tidak terlihat lagi dimana aspek kemanusiaan, keadilan, dan adab itu berada. Keadilan yang seharusnya ditegakan, justru malah berpihak untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kasus ini, saya melihat bahwa pemerintah lebih mementingkan keharmonisan hubungan luar negeri dibandingkan menegakan hukum demi keharmonisan bangsa dan tanah air.

Seorang penyelundup narkotik yang sudah jelas berniat melakukan perbuatan yang tidak beradab dengan memperjual-belikan barang tersebut ke masyarakat luas di wilayah NKRI justru mendapat keringanan hukuman. Padahal, pasal-pasal yang berlaku sudah jelas tertera konsekuensi  apa saja bagi mereka yang melanggar. Terlebih lagi dengan adanya misi dan visi negara dalam Pembukaan UUD 1945 poin ke-4 yang berbunyi,” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dlam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Indonesia Tera (2008). UUD 1945 dan perubahannya. Perdana menteri Australia ikut turun tangan demi menyelamatkan warga negaranya yang sudah jelas melakukan penyelundupan narkotik.
Sementara itu diluar sana banyak WNI yang menjadi TKW dan TKI yang notabene melakukan pelanggaran hukum karena tidak mengetahui hukum dan budaya yang berlaku diberikan hukuman mati. Dimana perhatian dan perlindungan dari pemerintah terhadap WNI?

Melihat pernyataan Menlu Hassan Wirajuda menunjukan bahwa pemerintah kurang berpihak terhadap warga sendiri. Sudah jelas bahwa nelayan yang tertangkap karena melanggar wilayah teritorial serta melakukan kegiatan ilegal fishing memiliki sponsor karena faktor kurangnya wawasan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang rentan terhadap pelanggaran hukum di wilayah asing.


Semangat nasionalisme yang telah puluhan tahun dibangun runtuh begitu saja karena kurangnya sikap patriotisme serta tindakan heroik pemerintah yang harusnya berpihak kepada rakyat. Negara ini menganut sistem demokrasi, dimana alur pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi yang terlihat justru kebalikannya, semua program pelaksanaan yang dijalankan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa identitas nasional merupakan harga mati yang harus dijaga dari waktu ke waktu. Menjunjung tinggi visi dan misi negara demi kemajuan negara merupakan prioritas utama dan seharusnya hak prerogatif yang tidak sejalan dapat diajukan gugatan. Pengambilan kebijakan dalam mengambil keputusan harus sejalan dengan kontrak sosial yang sudah dibangun.

grasi_corby_atas_dasar_kemanusiaan.docx
File Size: 21 kb
File Type: docx
Download File




Leave a Reply.