Oleh: Dwi Astuti (1111001040) 


PENDAHULUAN  

Perkataan “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol.

Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan atau sendi-sendi pokok yang bersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”. Karena sifatnya yang fundamental ini maka aturan ini harus kuat dan tidak boleh mudah berubah-ubah. Dengan kata lain aturan fundamental itu harus tahan uji terhadap kemungkinan untuk diubah-ubah berdasarkan kepentingan jangka pendek yang bersifat sesaat. Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Untuk melihat konstitusi pemerintahan negara tertentu, lihat daftar konstitusi nasional.Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.

IDENTIFIKASI MASALAH 


1. Mengapa Negara yang di kategorikan sebagai Negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada ?
2. Bagaimana sejarah konstitusi dan Amandemen UUD 1945 ?

  
PEMBAHASAN

A. Sejarah Konstitusi


Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1) konstitusi tertulis dan 2) konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang kedua ini, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.[3]
Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris.[4]Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu.
Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah : 1) kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif); 2) kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (judikatif).


Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam buku karangannya Staatsrecht over Zee.[5] Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu :1) pemerintahan (bestuur); 2) perundang-undangan; 3) kepolisian dan 4)pengadilan. Van Vollenhoven kemungkinan menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini, bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara yaitu kekuasaan Kejaksaan dan Kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara untuk menjadi jenis kekuasaan ke-lima dan ke-enam.[6]


Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lemabaga tersendiri yaitu:
1. kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
2. kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
3. kekuasaan kehakiman (judikatif)
4. kekuasaan kepolisian
5. kekuasaan kejaksaan
6. kekuasaan memeriksa keuangan negara

B. Amandemen UUD 1945 


Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.


Menurut C.F Strong ada empat macam prosedur perubahan kosntitusi:[7]
1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetap yang dilaksanakan

    menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan.
  • Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti 
  • Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi. 
  • Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama, yang berwenang mengubah kosntitusi. 
2. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk

mengubah kosntitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.


3. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Disamping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.


4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lemabag negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada Negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai,dengan sendirinya lembaga itu bubar.


Hans Kelsen mengatakan bahwa kosntitusi asli dari suatu negara adalah karya pendiri negara tersebut. Dan ada beberapa cara perubahan konstitusi menurut Kelsen yaitu :[8]
1. Perubahan yang dilakukan diluar kompetensi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, dan dilimpahkan kepada sebuah konstituante, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi
2. Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu.


Miriam Budiarjo mengemukakan adanya empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu :[9]
1. Sidang badan legislatif ditambah beberapa syarat misalnya ketentuan kuorum dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerima perubahan.
2. Referendum atau plebisit, contoh : Swiss dan Australia
3. negara-negara bagian dalam suatu negara federal harus menyetujui, Contoh : Amerika Serikat
4. musyawarah khusus (special convention), contoh : beberapa negara Amerika Latin


Dengan demikian apa yang dikemukakan Miriam Budiarjo pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.


Di Indonesia, perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak Proklamasi hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalam delapan periode yaitu :
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 desember 1949
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
4. Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober
5. Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000
6. Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001
7. Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002
8. Periode 10 Agustus 2002 – sampai sekarang


Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditetapkan dan disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 terdiri dari :
1. Pembukaan (4 alinea) yang pada alinea ke-4tercantum dasar negara yaitu Pancasila;
2. Batang Tubuh (isi) yang meliputi :
1. 16 Bab;
2. 37 Pasal
3. 4 aturan peralihan;
4. 2 Aturan Tambahan.
3. Penjelasan


UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) pada 27 Desember 1949, pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).
Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga saat ini.
Hingga tanggal 10 Agustus 2002, UUD 1945 telah empat kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).


Perubahan UUD 1945 dilakukan pada :
1. Perubahan I diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999;
Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1).


Beberapa perubahan yang penting adalah :
a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR;
Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
b. Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali;
Diubah menjadi : Preseiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
c. Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi

Diubah menjadi :
(1) Presiden memberi grasi dan rehabili dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
(2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.


d. Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undang-udang menhendaki persetujuan DPR;
Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
2. Perubahan II diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000;

Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal 18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C. 

Beberapa perubahan yang penting adalah :
e. Pasal 20 berbunyi : Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR;
Diubah menjadi : Pasal 20A; DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
f. Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan Negara ditetapkan dengan Undang-undang
Diubah menjadi : Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia


g. Pasal 28 memuat 3 hak asasi manusia diperluas menjadi 13 hak asasi manusia.


3. Perubahan III diadakan pada tanggal 9 November 2001;
Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6).


Beberapa perubahan yang penting adalah :
g. Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Kedaulatan adalah ditanag rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
Diubah menjadi : Kedaulatan berada di tanagn rakyat dan dilaksanakan menurut UUD


h. Ditambah Pasal 6A : Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat


i. Pasal 8 ayat (1) berbunyi : Presiden ialah orang Indonesai asli;
Diubah menjadi : Calon Presiden dan wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya


j. Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah:
1. Pasal 24B: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
2. Pasal 24C : mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD (dan menurut amandemen IV) UUD 1945, Komisi dan Konstitusi ditetapkan dengan ketentuan MPR bertugas mengkaji ulang keempat amandemen UUD 1945 pada tahun 2003


4. Perubahan IV diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002
Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5), Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II.


Beberapa perubahan yang penting adalah :
k. Pasal 2 ayat (1) berbunyi : MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang;
Diubah menjadi : MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.


l. Bab IV pasal 16 tetang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus.
Diubah menjadi : Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Pasal 29 ayat (1) berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal ini tetap tidak berubah (walaupun pernah diusulkan penambahan 7 kata : dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya).


Aturan Peralihan Pasal III : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amandemen I,II,III dan IV terhadap UUD 1945, maka sejak 10 Agustus 2002 Ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai berikut :
a. Pasal 1 ayat (2):
MPR bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melainkan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga tertinggi Negara lagi.
MPR, DPR, dan Presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden yang melangar hukum tidak akan terpilih dalam pemilihan umum yang akan datang.
b. Pasal 2 ayat (1):
MPR terdiri dari :
1. Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives : di Amerika Serikat)
2. Dewan Perwakilan Daerah (Senate : di Amerika Serikat)
MPR merupakan lembaga yang memiliki dua badan (Bicameral) seperti di Amerika Serikat;
Anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum oleh seluruh rakyat, sedangkan DPD dipilih oleh rakyat di daerah (Provinsi) masing-masing. Dengan ditetapkannya DPR dan DPD sebagai anggota MPR, maka utusan golongan termasuk TNI/POLRI dihapuskan dari MPR.
bukan lagi pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melainkan rakat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga
c. Pasal 5 ayat (1):
Presiden bukan lagi pembentuk undang-undang, tetapi berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Lembaga Eksekutif, Pemerintahan/Pelaksana Undang-undang)
d. Pasal 6 ayat (1) dan 6A:
Presiden Indonesia tidak harus orang Indonesia asli, tetapi calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga Negara Indonesia sejak kelahirannya. Presdien dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (bukan secara tidak langsung oleh MPR, sedangkan DPR dipilih rakyat)
e. Pasal 7:
Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memegang jabatan selama paling lama 2 x 5 tahun : 10 tahun (dahulu Presiden memegang jabatan selama lebih dari 30 tahun, bahkan seumur hidup).
f. Pasal 14:


Presiden memberi :
Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.


C.Keterkaitan Dasar Negara Dan Konstitusi


1. Pengertian Dasar Negara
Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “dasar” (filsafat) berarti asal yang pertama. Bila dihubungkan dengan negara (dasar negara), kata “dasar” berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.
Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalam TAP.MPRS No. XX/MPRS/1966,jo.TAP.MPR No.V/MPR/1973,jo.TAP.MPR No.IX/MPR/1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam TAP.MPR No.XVIII/MPR/1998.

2. Pengertian Konstitusi
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar ? Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan kata Inggris constitution (konstitusi) dengan Undang-Undang Dasar. Kesulitan pemakaian istilah “Undang-Undang Dasar” adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua Undang-Undang dasar adalah suatu naskah tertulis. Padahal istilah “constitution” lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan- baik yang tertulis maupun tidak tertulis- yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama; dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan : “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi.
Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi.


Pancasila secara resmi menjadi dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. secara rinci, rumusan Pancasila tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 mempunyai keterkaitan sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya.
1. Ditinjau dari Proses Penyusunan dan Penetapan.
a. Tahap Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk bPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia, anta lain mempersiapkan Undang-Undang Dasar yang berisi antara lain dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan.


b.Penyusunan konsep rancangan dasar negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka.
1) Pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945 diselenggarakan sidang BPUPKI yang pertama. Dalam sidang ini, Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat menyatakan kepada peserta sidang mengenai dasar falsafah apa yang akan dibentuk bagi negara Indonesia merdeka.


a.) Mr.Muhammad Yamin. → 29 Mei 1945
~Usulan rumusan dasar negara secara lisan:
1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat
~Usulan rumusan dasar negara secara tertulis :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.) Prof.Dr.Mr.R.Soepomo. → 31 Mei 1945
Usulan konsep dasar negara Indonesia :
1. Paham negara persatuan
2. Hubungan negara dan agama
3. Sistem badan permusyawaratan
4. Sosialisme negara
5. Hubungan antarbangsa


c.) Ir. Soekarno. → 1 Juni 1945
Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila.
Rumusan dasar negara Indonesia :
1) Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3) Mufakat atau demokrasi
4) Kesejahteraan sosial
5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan Dasar Negara menurut Jakarta Charter (22 Juni 1945) :
1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Persatuan Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 s/d 16 Juli 1945.
Pada sidang pleno kedua BPUPKI membicarakan tentang rancangan undang-undang dasar Negara Indonesia merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, bertugas merumuskan rancangan Pembukaan undang-undang dasar yang berisi tujuan dan asas Negara Indonesia merdeka. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof.Dr.Mr.R.Soepomo, bertugas merumuskan rancangan batang tubuh undang-undang dasar dan rancangan naskah proklamasi.
Pada hari kelima sidang ini, yakni tanggal 14 Juli 1945 telah diterima rancangan dasar Negara sebagaimana tersebut dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam Pembukaan dari rencana UUD yang sedang disiapkan.


d. Penetapan UUD 1945.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, anggota PPKI bersidang menetapkan:
1. Mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs.Moh.Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama.
3. Untuk sementara waktu, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ( BP-KNIP ).
Rumusan dasar Negara yang disahkan dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berbunyi sebagai berikut.
a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Ditinjau dari Tekstualnya.
Ditinjau dari tekstualnya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia tercantum di dalam konstitusi negara, yakni dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional dan ideologi negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Secara tekstual rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.

KESIMPULAN


Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.
Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

 
Oleh: Wira Okta Levi (1091002074)

Permulaan era reformasi di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya kekuasan Orde Baru sangatlah erat kaitannya dengan lahirnya suatu kata yang saat ini sangat lazim diketahui, didengar, bahkan diucapkan oleh hampir setiap rakyat Indonesia, yaitu demokrasi. Sejak peristiwa itulah, harapan setiap rakyat Indonesia dalam terciptanya suatu pemerintahan yang memihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat kembali dikumandangkan, sesuai dengan nilai, tujuan dan cita-cita dari demokrasi. Penekanan akan kata lahirnya demokrasi disini menjadi hal yang seakan menggelitik untuk didengar, karena ternyata fakta yang ada menunjukkan bahwa istilah demokrasi telah ada sejak Indonesia merdeka. Ya, di dalam panggung sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang panjang dan berliku hingga detik ini pun, demokrasi telah berjalan dengan setia dalam mengiringi bangsa Indonesia dan menjadi saksi bisu jatuh-bangunnya setiap penguasa yang memimpin negara ini.


Fakta ini menarik untuk disimak bila kita kembali menelaah lebih jauh tentang apa sebenarnya demokrasi itu dan untuk apa demokrasi itu diciptakan. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein dan cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dan berdasarkan gabungan dari kedua kata ini memiliki arti bahwa demokrasi merupakan suatu sistem kekuasaaan atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Istilah demokrasi itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Dari penjelasan singkat ini tentunya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa makna terciptanya demokrasi tersebut ujung-ujungnya adalah demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dari pemerintahan yang menjalankannya. Dan bila ingin tahu lebih jauh tentang permasalahan sebenarnya dalam penerapan demokrasi, kita wajib untuk mengupasnya lebih fokus dan mendalam, agar kita bisa menarik benang merah, mengapa penerapan demokrasi di Indonesia tidak bisa berjalan sesuai dengan nilai, cita-cita dan tujuan dari terciptanya demokrasi.

Perjalanan dan sejarah demokrasi di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak negeri ini merdeka, dimana sudah berbagai macam demokrasi yang dipakai dan diterapkan di negeri yang berbhineka ini. Secara garis besar, sejarah demokrasi di Indonesia terbagi dalam empat periode: periode 1945-1959 (Demokrasi Parlementer/Liberal), periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin), periode 1965-1998 (Demokrasi Pancasila) dan periode setelah tahun 1998-sekarang (Demokrasi pasca Orde Baru). Dan dari masing-masing periode demokrasi tersebut pun memiliki kelebihan dan kelemahan yang pada dasarnya memberikan pelajaran yang berharga bagi kemajuan dalam pembelajaran demokrasi negara kita.

Dimulai dari negara Indonesia merdeka, model demokrasi yang digunakan adalah Demokrasi Parlementer/Liberal, dimana pemerintahan pada masa itu dijalankan oleh berbagai kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dan mereka harus jatuh-bangun dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam periode yang penuh gejolak dan gonta-ganti pemimpin ini sebenarnya sudah memperlihatkan berbagai ragam pribadi dari para pemimpin pemerintahan beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin Indonesia dengan sistem demokrasi parlementer ini. Namun dalam perjalanannya, alih-alih berjalan sukses, pemerintahan yang ada pun dijatuhkan oleh parlemen berikutnya dengan mosi tidak percaya. Kegagalan penerapan demokrasi pada periode ini lebih dikarenakan Demokrasi Parlementer/Liberal lebih bersifat kepada budaya demokrasi yang bermodel Barat yang bersifat bebas dan kurang sesuai dengan budaya demokrasi Timur yang masih mengutamakan kepentingan bersama. Hal inilah yang memicu dimulainya Demokrasi Terpimpin yang dideklarasikan oleh Presiden Soekarno.

Lahirnya Demokrasi Terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan dikeluarkannya dekrit tersebut, berakhirlah periode Demokrasi Parlementer/Liberal dan digantikan oleh Demokrasi Terpimpin yang memosisikan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasan negara. Pada periode ini, dominasi politik dalam diri Presiden Soekarno berkembang menjadi tidak terbatas karena ditetapkannya ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Hal inilah yang menjadi kegagalan utama dalam periode ini dikarenakan hal ini jelas-jelas mengingkari nilai-nilai dasar demokrasi, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri seorang pemimpin. Dalam hal ini juga terjadi pencideraan nilai demokrasi ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1960 yang secara nyata menyalahi UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan bahwa presiden tidak berhak dan tidak memiliki wewenang dalam melakukan hal tersebut. Pembubaran ini secara tidak langsung menghilangkan kontrol sosial dalam pemerintahan dan fungsi check and balance dari legislatif terhadap eksekutif selaku pelaksana kegiatan pemerintahan.

Dalam perjalanannya pun Demokrasi Terpimpin tidak berjalan dengan mulus. Kuatnya pengaruh sosialis dan komunis dalam diri Partai Komunis Indonesia (PKI) seakan menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Presiden Soekarno yang pada masa itu, pemerintahan kita lebih condong ke arah politik sosialis komunis yang berpusat di China dan dengan terkenal akan slogan yang khas pada masa keemasaannya, Nasakom (Nasonalis, Agama dan Komunis). Puncaknya pun terjadi pada perseteruan berdarah antara PKI dan TNI yang terkenal dengan gerakan 30 September 1965, yang secara berangsur-angsur menjadi pemicu utama runtuhnya kekuasaan tak terbatas dari Presiden Soekarno sendiri. Dan dibarengi dengan maraknya demonstrasi dan kerusuhan di hampir seluruh Indonesia, dikarenakan demokrasi sudah tidak lagi pada tujuannya, yakni demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat (peristiwa Tritura), momentum peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pun mengakhiri masa-masa keemasan periode demokrasi ini.

Tepat pada 27 Maret 1968, sesuai dengan hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968) Soeharto diangkat menjadi presiden setelah sebelumnya menjabat sebagai penjabat presiden selama 2 tahun. Dengan pengangkatan ini, dimulailah babak baru periode demokrasi yang berikutnya, yakni Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini secara garis besar menawarkan pencerahan dan pengharapan baru bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dengan ditawarkannya tiga komponen demokrasi. Pertama, demokrasi di bidang politik yang hakikatnya menegakkan kembali asas-asas dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi di bidang ekonomi yang hakikatnya adalah penghidupan yang layak bagi semua warga negara. Dan ketiga, demokrasi di bidang hukum yang hakikatnya adalah pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, lagi-lagi rakyat Indonesia dibuat kecewa, alih-alih pelaksanaan nilai Pancasila yang nyata, murni dan konsekuen, demokrasi ini hanya sebatas retorika politik semata. Seperti dikutip dari pernyataan M. Rusli Karim, ketidakdemokratisan penguasa pada masa ini ditandai oleh : (1) dominannya peran ABRI; (2) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; (3) pengebirian peran dan fungsi dari partai politik serta campur tangan pemerintah dalam partai politik;  dan (4) monolitisasi ideologi negara.

Puncak dari bobroknya demokrasi ini kembali ditandai dengan kekuatan rakyat (people power), yang dalam hal ini mahasiswa kembali berperan besar, dalam meruntuhkan dinasti Orde Baru yang telah berjalan selama hampir 32 tahun. Dan pada era ini, yang dikenal dengan era reformasi, yang kalau kita ingat di awal tulisan ini bahwa adanya harapan dimulailah bab baru dari demokrasi yang sesungguhnya dan diharapkan oleh setiap rakyat Indonesia. Pada masa ini, rakyat Indonesia berharap akan tercapainya cita-cita demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Namun lagi-lagi, seperti pada periode yang sudah-sudah, cita-cita demokrasi ini dalam perjalanannya hingga detik ini, belum juga secara nyata dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Korupsi, yang nyata-nyata dilakukan oleh anggota partai yang berkuasa saat ini, kurangnya perlindungan HAM, diskriminasi dan pemihakan dalam hukum, bahkan masih banyak rakyat yang dikategorikan jauh dari kata sejahtera seakan-akan merusak cita-cita reformasi yang termaktub dalam nilai dan tujuan demokrasi. Dan dalam kurun waktu 14 tahun sejak dimulai era reformasi, sudah empat presiden yang bergantian menjabat dan memimpin bangsa ini dalam membawa Indonesia ke dalam cita-cita demokrasi, namun belum juga ditemukan formula yang pas dalam meracik penerapan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita dan tujuannya. Layak kita tarik kesimpulan, bahwa masih belum ada yang mampu dalam mengartikan cita-cita demokrasi dan menerapkannya di negeri kita tercinta ini. Mungkin kelak, akan muncul generasi penerus yang akan meneruskan dan bahkan mewujudkan cita-cita demokrasi ini. Karena itu, tentunya kita tidak boleh berhenti berharap bahwa suatu saat nanti akan tercipta suatu sistem demokrasi yang baik yang diwujudkan oleh orang tepat dalam tujuan dan cita-cita demokrasi yang didambakan oleh setiap rakyat Indonesia. Satu kata yang bisa merangkum hal ini, bahwa demokrasi itu masih dan akan terus ada.

Referensi

Abdulkarim, Aim. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan ‘Membangun Warga Negara yang Demokratis’. Jakarta: Grafindo

Budiarto, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia

Kaelani. 1999. Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Paradigma

Suseno, Frans Magnis.1997. Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta :  Gramedia Pustaka Utama

Yasni, Sedarnawati. 2010. Modul Bahan Ajar ‘Citizenship’. Jakarta: Media Aksara

essai_kewarganegaraan.docx
File Size: 35 kb
File Type: docx
Download File

 
Oleh: Landung Anandito (1111002030)

"Tak mungkin orang dapat mencintai negeri dan bangsanya, kalau orang tak mengenal kertas-kertas tentangnya. Kalau dia tak mengenal sejarahnya. Apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya” (Pramoedya Ananta Toer)


Wejangan yang dapat ditemukan dalam roman Jejak Langkah tersebut sepertinya memang perlu kembali direnungkan. Sebuah renungan yang tak lain untuk dijadikan refleksi atas segala kejadian yang telah terjadi di bumi Indonesia ini. Tidak perlu ramalan sakti Jayabaya untuk menelaah apa yang sedang terjadi saat ini. Hanya dengan menonton televisi, membaca koran, mendengarkan radio, atau sekadar melihat sekitar kita, terkuak sudah bagaimana negeri ini berada dalam suatu kengerian.

Akhir-akhir ini di media sering diberitakan mengenai bentrok antar umat beragama, pembantaian keji tanpa nurani, teror terorisme, dan berbagai tindakan tak bermoral lainnya. Belum lagi berita korupsi yang tak henti-hentinya menyaingi siaran sinetron. Tak perlul disangkal lagi, hal-hal berbau negatif sudah seperti menjadi asupan sehari-hari yang masuk ke otak.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa sebuah negeri yang mempunyai sila-sila agung Pancasila menjadi tercoreng namanya dalam menjalani kehidupannya sendiri? Dilema memang. Tetapi itulah yang terjadi, terlepas dari segala prestasi yang telah diukir oleh anak bangsa, yang tak pernah bertengger lama di halaman media massa. Kebanggaan tinggal kebanggaan, mendung kebrobrokan tetaplah menyambangi.

Pancasila dalam Harapan

Pancasila merupakan simbol persatuan dan kesatuan Indonesia di mana pertemuan nilai-nilai (shared values) dan pandangan ideologi (shared ideas) terpaut dalam sebuah titik pertemuan yang menjadi landasan (common platform) dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa1. Dengan menjadinya landasan dalam bernegara, maka Pancasila akan menjadi sebuah pandangan hidup yang terbuka. Menjadi pandangan hidup berarti menjadi pedoman mengenai tatacara berkehidupan yang ideal. Di sinilah, didapatkan bagaimana Pancasila mempunyai tujuan mulia yang hendak dicapai. Dengan kata lain, Pancasila mempunyai idealisme untuk bangsa Indonesia.

Jika dibaca sekilas, kita akan cukup tahu tentang apa maksud dari kelima kalimat dalam Pancasila. Misalnya saja sila Persatuan Indonesia, dengan mudah diketahui bahwa artinya adalah Indonesia yang bersatu. Tetapi, pemahaman dan pengamalan dari sila-sila Pancasila tersebutlah yang tidak bisa dikatakan mudah. Perlu penghayatan mendalam mengenai “aku yang hidup di Indonesia dengan Pancasila”.

Mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa Pancasila hanyalah sekadar kata-kata mutiara yang dituliskan begitu saja. Tuntutan formalitas. Suatu hal yang mutlak jika dasar negara dibuat dengan nilai-nilai luhur yang hendak dicapai. Tetapi apakah memang Pancasila dibuat dengan begitu saja? Tunggu dulu.

Sangat perlu dilihat dari segi historis mengenai bagaimana awal mula Pancasila. Pancasila tidak dibuat dengan sepele. Perumusan panjang dari para founding fathers berakhir dengan keputusan mengenai apa yang sebaiknya tertera dalam Pacnasila, seperti yang kita lihat sekarang ini. Harapannya adalah kehidupan rakyat Indonesia yang tetap berpegang terhadap pedoman-pedoman yang telah dibuat, Pancasila. Sayangnya, hal tersebut kurang bisa dicapai secara maksimal.

Idealisme dalam Realita

Di dinding depan kelas paling atas, lambang burung Garuda dengan Pancasila yang terpampang di dadanya selalu menjadi yang paling depan, yang seharusnya sering dipandang, oleh para murid sekolah. Mereka bahkan diwajibkan untuk hafal sila-sila yang ada. Ditambah lagi Pendidikan Kewarganegaraan yang selalu mengajarkan Pancasila, bagaimana memahaminya dan mengamalkannya. Lebih heboh lagi adalah para akademisi yang berdebat panjang lebar mengenai hakekat pengamalan Pancasila. Namun hasilnya tetap nihil. Para pelajar yang seharusnya menjadi garda depan pengamalan Pancasila malah seenaknya tawuran dengan pelajar lainnya. Lebih ironis lagi ketika hal tersebut terjadi di Hari Kemerdekaan Indonesia.

Peledakan bom atau kerusuhan yang mengatasnamakan agama masih saja menjadi isu hangat untuk diperbincangkan. Padahal dalam sila pertama Pancasila dengan jelas dikatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah Tuhan itu harus ada di dalam satu agama saja, sehingga memperbolehkan agama tesebut untuk menindas agama lain?

Masih terngiang di kepala mengenai seorang nenek yang harus menjalani hukuman dan membayar denda karena divonis mencuri beberapa buah cokelat. Nenek tersebut harus menjalani berbagai prosesi hukum dan birokrasi yang bertele-tele, hanya karena beberapa cokelat yang berharga tidak lebih dari lima puluh ribu. Sedangkan Gayus Tambunan, koruptor yang telah memakan uang sedemikian banyaknya malah bisa berplesiran pada masa hukumannya. Sungguh ironis jika dikaitkan dengan sila terakhir Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Daerah-daerah di Maluku, Aceh, Papua, sering melontarkan wacana mengenai pembentukan negara baru. Wacana tersebut bukan sekadar wacana ringan, namun suatu hal yang benar-benar serius dan berbalut emosi. Mereka dengan tegas dan berani mengusulkan diri untuk membentuk negara sendiri, bahkan mengancam dengan tindak kekerasan. Bukankah dalam sila ketiga Pancasila ditegaskan Persatuan Indonesia?

Sebagai reaksi atas kebijakan-kebijakan pemerintah, rakyat pun banyak yang melancarkan aksinya dengan berbagai demonstrasi yang anarkis. Melupakan segala hakekat musyawarah  mufakat yang tercantum dalam sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Kemiskinan tak pernah luput dari perbincangan, baik itu dalam kampanye pemilihan presiden atau diskusi pengentasan oleh para anggota dewan. Sudah bertahun-tahun negara berupaya untuk memperbaiki hal ini dengan berbagai kebijakan. Sebut saja program Bantuan Langsung Tunai sebagai contohnya. Tetapi proses yang terjadi masih saja tersangkut pada berbagai kasus korupsi. Alhasil, kemiskinan tetap kemiskinan, dan perkataan Adam Smith semakin nyata: yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Sudah tercapaikah sila terakhir Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

Hal-hal di atas sebenarnya merupakan sedikit gambaran fenomena yang biasa terjadi dalam sebuah negara. Namun yang menjadikannya luar biasa terjadi di Indonesia adalah frekuensi kejadiannya yang selalu berulang-ulang, tak cukup hanya sekali. Seakan-akan tidak ada tindak antisipasi ataupun pembenahan terhadap permasalahan sebelumnya, yang terjadi adalah permasalahan yang semakin mengeruh.

Kemudian, bagaimana dengan idealisme Pancasila yang selalu dicita-citakan tersebut? Ya, sebagaimana peranannya sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan patokan-patokan mengenai bagaimana menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal. Tujuan akhirnya tak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Di dalamnya tertuang dengan sangat nyata, dari sila satu hingga sila lima2.

Yang menjadikannya kurang relevan dengan kehidupan saat ini pada intinya adalah kurangnya penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila tersebut. Pancasila hanya diartikan sekadar dasar negara belaka, tanpa melihat esensi dari makna yang terkandung di dalamnya. Pengamalannya terlihat abstrak, jauh dari apa yang diharapkan sebelumnya.

Segala kegagalan mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan antara lain karena tidak ada kesungguhan mewujudkan pembangunan yang mengacu pada nilai-nilai visioner Pancasila3. Zaman memang sudah berubah, manusianya tetaplah sama. Dalam bukunya, Rizal Malarangeng menyatakan bahwa “kita buat sistem yang menjamin kebebasan agar individu-individu bebas memilih, dan dalam proses memilih terus  menerus dalam hidupnya itulah ia menjadi lebih matang, lebih otonom lebih dewasa”4. Selama akal budi manusia masih diutamakan, dapat dikatakan ya. Tetapi mungkin Rizal perlu mengkaji kembali jika dilihat realitanya. Manusia masih menjadi individu bebas, yang bisa melakukan kebaikan dan keburukan. Dan itulah yang terjadi dengan Pancasila, bersama dengan orang-orang mengaku menjunjungnya.

***

1 Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal. 21.

2 Sedarnawati Yasni, Citizenship (Jakarta: Media Aksara, 2010), hal. 202.

Rindu Pancasila: Merajut Nusantara (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal.

4 Rizal Mallarangeng, Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat dan Kekuasaan (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hal.4.

Sumber rujukan lainnya:

Rasyid, Muhammad Ryass. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya Makna, 2007.

Toer, Pramoedya Ananta. Jejak Langkah. Jakarta: Hasta Mitra, 2005.

 
Oleh: Ridha Setya Lestari (1111002045)


RELEVANSI KASUS

Menurut UU Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “hak asasi manusia  adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang  Maha Esa dan merupakan anugerah – Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Komaruddin Hidayat, 2008: 110). Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam perlindungan HAM dan tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Meskipun undang-undang mengenai hak asasi manusia sudah disahkan, masih banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.

Saya akan mengangkat kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tiga TKI asal Lombok yang tewas di negara Malaysia. Sampai sekarang, kasus tersebut masih diselidiki oleh KBRI dan Kemlu karena 3 TKI tersebut diduga sebagai korban perdagangan organ tubuh di Malaysia. Tetapi, dugaan tersebut dibantah oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur bahwa 3 TKI asal Lombok yang tewas adalah korban perdagangan organ. Wakil Dubes RI untuk Malaysia, Mulya Wirawan, mengatakan ketiga TKI tersebut tewas ditembak polisi Malaysia karena kasus kriminal, Mulya mendapatkan laporan sementara dari kepolisian Malaysia bahwa kejadian itu terjadi 25 Maret jam 5.00 pagi (waktu setempat) polisi yang sedang berpatroli melihat tiga orang mencurigakan bertopeng dan memegang parang. Waktu didekati, mereka melawan. Terjadilah baku tembak dan mereka tewas karena ditembak polisi. Mulya membenarkan adanya jahitan di beberapa bagian tubuh dari ketiga korban. Namun jahitan itu tidak terkait perdagangan organ sebagaimana dituduhkan Migrant Care.

Komnas HAM, Rabu (30/5/2012) mendatangi keluarga tiga TKI asal Pringgasela, Lombok Timur untuk mendalami kasus tersebut. Anggota Komnas HAM, Ridho Saleh usai menemui keluarga dan mengunjungi makam almarhum Herman dan Abdul Kaddir Zaelani menyatakan, berdasarkan penelusuran tim Komnas HAM di Malaysia terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu didalami. Salah satu kejanggalan itu adalah, lokasi tempat tertembaknya ketiga TKI itu sangat jauh dari kediaman mereka di Malaysia. Lalu, ada pengakuan dari majikan ketiga TKI yang tak mempercayai tuduhan perampokan oleh ketiga TKI. ”Majikan TKI heran, menurut mereka ketiganya tidak punya catatan kriminal dan dikenal sebagai pekerja yang baik,“ kata Saleh.

Sebelumnya, pihak keluarga mendapat informasi tewasnya anggota keluarga mereka. Tiga TKI itu adalah Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Noon (28). Informasi tewasnya ketiga TKI itu diperoleh pihak keluarga korban setelah membaca koran lokal di Malaysia 26 Maret 2012, tentang penemuan motor tak dikenal di daerah pemancingan yang dikunjungi 3 TKI itu. Lalu pihak keluarga mendatangi rumah sakit setempat, dan menemukan 3 TKI itu telah meninggal pada 30 Maret 2012 dengan keterangan luka tembak.

Walaupun mendapat keterangan resmi dari rumah sakit, salah satu keluarga korban menemukan kejanggalan terhadap jasad 3 TKI tersebut. Kejanggalan itu terdapat pada jahitan tubuh korban. Semua korban dijahit pada bagian kedua matanya, di dada bagian atas dari dekat lengan kanan ke lengan kiri terdapat jahitan lurus melintang. Jahitan juga terlihat dari dada hingga ke bagian tengah perut nyambung tengah jahitan atas terjahit hingga bawah pusar, sementara di bawah pusar terlihat jahitan dari perut bagian kiri hingga bagian kanan.

Terkait masih belum adanya keputusan yang terang tentang kasus ini, Ridho meminta masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif kepada keluarga TKI. Trauma dan dampak dari pernyataan pemerintah Malaysia yang menyatakan ketiga TKI ditembak karena tuduhan merampok telah dirasakan keluarga TKI. Sampai saat ini, Nurmawi (kaka almarhum Mad Noor) dan Ayah nya mengaku malu untuk keluar rumah.

Hal yang sama terjadi pada ibunda Herman yang terlihat murung saat dikunjungi Komnas HAM. “Anak saya sejak kecil hingga dewasa tidak pernah sama sekali mencuri ayam orang di kampung kami, jadi saya sama sekali tidak terima jika dia kemudian dituduh merampok. Kalaupun dia merampok kenapa tidak dilumpuhkan saja, kenapa harus dibunuh?” kata Haji Maksum, orang tua Herman.

KBRI pun telah meminta secara resmi laporan lengkap terkait kasus tersebut kepada Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dan rumah sakit yang melakukan autopsi korban. Sebagai tindak lanjut, laporan tersebut akan diteruskan ke kementerian luar negeri di Jakarta.
LANDASAN TEORI

Hal ini berhubungan dengan teori relativisme cultural. (Sedarnawati Yasni, 2009: 251). Teori ini menyebutkan bahwa pelaksanaan HAM disetiap daerah itu berbeda bergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada, sehingga pelaksanaan HAM bersifat relative bukan universal. Pelaksanaan HAM di Indonesia terlihat lemah karena masih banyak kasus- kasus pelanggaran HAM yang belum dapat ditangani secara jelas. Para keluarga TKI yang diduga menjadi korban perdagangan organ mengalami tekanan social karena merasa malu dituduh oleh pemerintah Malaysia bahwa keluarga mereka ditembak polisi dan tewas karena merampok.

Pengaturan atas pelanggaran HAM telah diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 4 tentang penyiksaan. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang ataudari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang lelah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga. atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. TKI yang bekerja di Malaysia seharusnya dilindungi oleh negara. Pengambilan organ tubuh dan pembunuhan yang mereka alami sudah melanggar HAM mereka.

KESIMPULAN

Setelah membahas kasus pelanggaran HAM berat diatas, saya berkesimpulan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang tegas dalam menangani kasus pelanggaran HAM ini. Sikap pemerintah yang seperti ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang terlihat mengabaikan kasus tersebut. Penghambat dalam penyelesaian kasus ini adalah karena KBRI sendiri menganggap 3 TKI tersebut melakukan tindakan kriminal dan tidak menelusuri lebih lanjut bekas jahitan yang ada ditubuh korban serta tidak memeriksa kelengkapan organ para korban.

SOLUSI

Sebaiknya, pemerintah Indonesia lebih tegas dalam menyelesaikan dan menangani kasus pelanggaran HAM terhadap TKI di luar negeri. Karena ini bukan pertama kalinya, tetapi sudah sering sekali terjadi TKI mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di negara tempat mereka bekerja. Seharusnya pemerintah Indonesia tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang menganiaya TKI asal Indonesia agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Disamping itu, presiden dan pemerintahannya harus mengefektifkan semua mekanisme hukum yang ada untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dimana salah satunya yaitu dengan segera mengefektifkan pembentukan pengadilan HAM.

REFERENSI

·         Hidayat, Komaruddin,dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Prenada Media Group

·         Yasni, Sedarnawati. 2009. Citizenship. Jakarta: BSM

·         http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/170/uu39_1999.pdf

·         http://news.detik.com/read/2012/04/23/123409/1899091/10/kbri-malaysia-3-tki-asal-lombok

          tewas-tak-terkait-perdagangan-organ

·         http://regional.kompas.com/read/2012/05/30/17073669/Komnas.HAM.Datangi.Keluarga.

             TKI.Korban.Penembakan
makalah_kw_ridha.docx
File Size: 50 kb
File Type: docx
Download File

 

Oleh: Mia Fahmawati (1111001085)

Demokrasi adalah suatu pemikiran manusia yang mempunyai kebebasan  berbicara, megeluarkan pendapat. Negara Indonesia menunjukan sebuah Negara yang masih dalam proses  menuju Negara demokrasi yang sukses sebagai bukti yang nyata, dalam peemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Selain itu bebas menyelenggarakan kebebasan pers. Semua warga negar bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bahkan dalam memilih salah satu keyakinan pun dibebaskan[1].

Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H. demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan menurut Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H. demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[2].

Secara teori, konsep demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai yang positif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mengandung nilai-nilai Ketuhanan, kerakyatan, persatuan, musyawarah, kekeluargaan dan berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan. Hanya saja dalam pelaksanaannya mengalami banyak permasalahan. Satu diantara banyaknya permasalahan pada demokrasi Pancasila adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan rakyat dan partai politik.

Lalu, Sudah benarkah sistem Demokrasi di Indonesia?

Seringkali kita melihat pengerahan masa di Pilkada berakhir ricuh. Kitapun banyak melihat demontrasi mahasiswa (kaum terpelajar) tidak jauh beda dengan masa pendukung politik yang dibutakan oleh kekuasaan, mereka menjadi anarkis, demontrasi mereka mengganggu ketertiban umum, sesekali merusak fasilitas rakyat, dan kadang mengganggu kepentingan rakyat sekalipun mereka bilang sedang membela rakyat. Beberapa ormas tidak ketinggalan ikut melakukan pengerahan masa dan melakukan tindakan anarkis. Apabila Pemerintah dan Perwakilan Rakyat cepat tanggap, apakah anarkisme mereka bisa dicegah?

Demokrasi  di Indonesia  itu bukan hanya tentang kebebasan berpendapat lalu memaksakan kehendak dengan pengerahan masa yang anarkis, tetapi demokrasi yang berlandaskan pancasila.  Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan[3]. Demokrasi yang dianut di Indonesia , yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan, Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil.

Cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

1. negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).

Negara berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

2. Sistem Konstitusionil

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi , yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.[4]

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam kurun Waktu 50 Tahun
  • Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.
  • Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
  • Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai
  • Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter)
  • Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter) 
  • Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung ada    perubahan menuju demokratisasi) [5]
Demontrasi yang anarkis, perwakilan rakyat yang bermusyawarah dengan menggunakan otot dan bukan kebijakan ilmu dan nilai sudah keluar dari Demokrasi ala Pancasila. Mereka harusnya disadarkan dan kalau mungkin dicegah. Mereka harusnya ingat bahwa berdemokrasi di Indonesia itu tidak boleh menggunakan bentuk amal Demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Bagaimana seperti ditulis almarhum Moh. Hatta bahwa,”Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki.” Dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang yang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama. Struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di desa. dari tulisan almarhum ini tidak lain dari pola-pola demokrasi tradisional yang dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusannya tersebut[6].

untuk membangun suatu system demokrasi disuatu Negara bukanlah hal yang mudah karena tidak menutup kemungkinan pembangunan system demokrasi di suatu Negara akan mengalami kegagalan. Tetapi yang harus kita banggakan dmokrasi dinegara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat contohnya dari segi kebebasan, berkeyakinan, berpendapat atau pun berkumpul mereka bebas bergaul tanpa ada batasan-batasan yang membatasi mereka. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna masih banyak kritik-kritik yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam hal berkeyakinan juga pemerintah belum sepenuhnya. Berdasarkan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi smakin besar bahkan demokrasi adalah system yang terbaik meskipun system demokrasi itu tidak sempurna.

Sebelumnya kegagalan demokrasi pancasila sudah pernah terjadi di Zaman Orde Baru, belajar dari itu era Reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan dari Demokrasi Pancasila. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dapat mencegah hal-hal negatif dalam pembangunan seperti, seperti korupsi dan penyalhgunaan wewenang. Sebagaimana telah dijelaskan, meski orde baru jatuh, Demokrasi pancasila tidak ikut jatuh. Hal ini disebabkan karena pemerintah era reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan Demokrasi Pancasila[7].

Demokrasi pancasila hanya akan berjalan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalam nya dapat dipahami dan dihayati, sebagai nilai-nilai politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus diertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih maju dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dan betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek Aspek Material, Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.


[1] http://kewarganegaraan.wordpress.com/2007/11/19/demokrasi-indonesia

[2] http://www.analisispolitik.com/?p=298

[3] http://demokrasi-pancasila.blogspot.com

[4]  http://perpustakaan-online.blogspot.com/2008/04/demokrasi-pancasila.html

[5] http://www.gudangmateri.com/2010/10/demokrasi-pancasila-dan-perkembangannya.html

[6] Prijono Tjiptoherijanto dan Yomiko M. Prijono, 1983 hal 17-19)

[7]  Srijanti, A. Rahman H.I, Etika Berwarga Negara (Edisi 2).2007.jakarta: Salemba Empat.

tugas_individu_kewarganegaraan_mia_fahmawati-1111001085.docx
File Size: 23 kb
File Type: docx
Download File

 

Oleh: Andika Yos Sudarso (1111002009)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa (Sadarnawati, 2009 : 244). Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM adalah sama, untuk melindungi setiap hak – hak dasar Individu, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk bekerja, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat persamaan dimata hukum. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Namun, dalam setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Di Indonesia dasar-dasar yang mengatur tentang HAM tercantum dalam TAP MPR, Undang - Undang, PP dan UUD 1945 Republik Indonesia.

Persoalan HAM yang terjadi disetiap negara merupakan tanggung jawab bagi negara itu, dan harus diselesaikan secara hukum. Berikut ini adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia pada sekitar tahun 1980-an yang terjadi di Aceh dan dikenal dengan istilah Daerah Operasi Mliter (DOM). Berikut deskripsi singkat mengenai kasus yang terjadi di Aceh ini. Kasus DOM merupakan salah satu Upaya Pemusnahan Peradaban Muslim Paling Biadab Sepanjang Sejarah Indonesia, karena mereka juga membantai wanita dan anak-anak yang tak bersalah. Kualitas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh sebagai hal yang luar biasa. Kejahatan ini juga terencana, terorganisir, dan sistematis. Di antara data yang diserah-kan pegiat LSM kepada Komnas HAM antara lain, ada korban yang diculik, dianiaya, disetrum, dan kemudian ditembak di depan umum. Beberapa bagian bentuk kejahatan itu, ada kemiripan dengan modus operandi penculikan aktivis prodemokrasi yang melibatkan Kopassus di Jakarta. Peristiwa pembantaian, penyiksaan, perkosaan yang dirasakan rakyat Aceh atas perbuatan militer selama DOM, sangat pedih dirasakan. Karena hal itu dilakukan oleh bangsa sendiri dan bukan bangsa lain yang pernah menjajah Indonesia seperti Belanda dan Jepang. Sebagian peristiwa penyiksaan tragis dilakukan aparat militer Itulah antara lain ber-bagai cara penyiksaan dilakukan militer terhadap rakyat Aceh, sehingga para korban kini masih mengalami trauma berat. Berdasarkan data yang didapat dari www.kontraS.org, dari peristiwa yang berlangsung dari 1989 – 1998 terdapat korban jiwa sebanyak 6.387 orang dan dalam peristiwa tersebut hampir 2.000 orang yang dinyatakan hilang sejak 1989, khusus di tahun 1998 ini sedikitnya ada 34 orang hilang di Aceh. (Socheh, http://sochehsatriabangsa.wordpress.com / 2011 / 12 / 21 /pelanggaran – ham – di – ndonesia /, akses 22 Mei 2012)

Berdasarkan kasus dan fakta – fakta diatas yang merupakan pelanggaran HAM yang sangat membuat hati kita miris, selain mengakibatkan korban yang begitu banyak, di tambah lagi ternyata pelakunya adalah orang indonesia sendiri bahkan oleh aparat militer, yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat sipil. Berdasarkan beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beberapa pelanggaran yang dapat kita analisa yang terjadi di Aceh yaitu diantaranya yang pertama, kasus ini sendiri secara umum sudah pasti termasuk kedalam pelanggaran HAM dan juga dilakukan oleh aparat seperti yang tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 pada Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa “Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seeseorang atau kelompok orang termasuk yang dilakukan oleh aparat negara baik disengaja ataupun tidak sengaja, atau kelalaian yang melawan hukum mengurangi, mambatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang...” Dan beberapa bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini diantaranya adalah pelanggaran atas hak seseorang untuk hidup, berdasarkan data diatas terdapat ribuan nyawa yang hilang dan juga tidak tentram karena selalu merasa terancam dan khawatir akan menjadi korban yang diakibatkan oleh kejadian tersebut, banyak pula penyiksaan, kekerasan, perkosaan dan pencuikan yang mereka alami. Berikut ini merupakan beberapa pasal yang mencangkup pelanggaran HAM yang dilakukan pada peristiwa ini, seperti yang terdapat pada Pasal 9 angka 1 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup,...” serta pada Pasal 9 angka 2, “Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia,...”, selain itu terjadi pula penculikan, penyiksaan, dan perlakuan – perlakuan yang sangat tidak manusiawi, yang merupakan pelanggaran HAM yang terdapat pada pasal 33 angka 1 dan 2 mengenai kebebasan seseorang untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, serta kebebasan orang untuk berhak untuk bebas dari perhilangan paksa dan penghilangan nyawa. Yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untu bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya” dan “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.”

Kasus diatas hanyalah satu dari sekian banyak kasus dari pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Meskipun sudah dapat terselesaikan dan lama berlalu, namun masih menimbulkan duka yang sangat mendalam baik dari pihak keluarga yang menjadi korban, juga kita sebagai BANGSA INDONESIA. Bila kita tahu ternyata ada kasus seperti ini yang pernah terjadi di negara kita, Indonesia. Seperti yang kita ketahui begitu banyak masyarakat yang tak bersalah yang dibunuh secara tanpa peri kemanusiaan ini cukup memberikan sebuah renungan, dimana negeri ini kian tidak mengerti hukum bagi rakyatnya. Ada sebuah sebuah ungkapan yang berbunyi bahwa “rasa memiliki itu ada setelah kehilangan”. Kenyataan ini mengingatkan kita akan nilai dari sebuah momen yang telah berlalu. Sesal tidak datang di awal cerita, kelalaian pun menjadi sisi lain kelemahan manusia. Dan kini setelah semuanya berakhir, barulah kita menyadari bahwa torehan luka itu begitu dalam. Oleh karena itu, saat ini perlu dilakukan kerja sama yang dapat diterima tanpa kecurigaan masyarakat, untuk memperbaiki semua kesalahan di masa lalu, dengan mendorong fungsi peran perwakilan Komnas HAM, serta dengan menjamin adanya kewenangan cukup bagi Komnas HAM untuk melakukan perlindungan terhadap para korban dan saksi. Komisi ini bersifat independen dalam arti pemerintah tidak mencampiri pelaksanaan fungsi – fungsinya, Komisi nasional mempunyai tiga fungsi utama, yaitu: a) pendidikan dan penyuluhan; b) pemantauan; dan c) pengkajian instrumen HAM (Saafroedin, 1996 : 35). Di Indonesia masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan belum dapat terpecahkan seperti kasus Marsinah, penembakan mahasiswa Trisakti 1998, dan kasus Munir. Hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah melalui Komnas HAM-nya untuk menemukan solusi dari setiap penyelesaian setiap permasalah HAM yang ada di Indonesia. Untuk mengembalikan  hak – hak asasi dari setiap warga negaranya yang telah terenggut..

DAFTAR PUSTAKA:

Sadarnawati. 2009. Citizenship. Bogor: Media Aksara.

Bahar Saafroedin. 1996. Hak Asasi Manusia : Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/

ABRI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dharma S. Satya. 1999. Aceh Menggugat 10 Tahun Rakyat Aceh di Bawah Tekanan Militer.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Majda, El-Muhtaj. 2009. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : dari UUD 1945

sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002. Jakarta: Kencana.

“Pelanggaran HAM di Indonesia.”  http://sochehsatriabangsa.wordpress.com / 2011 / 12 / 21 /

pelanggaran – ham – di – ndonesia / (akses 22 Mei 2012).

paper_kewarganegaraan.docx
File Size: 37 kb
File Type: docx
Download File

 

Oleh: Muhammad (1111002036)

Issues

Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus (operasi clurit) adalah suatu operasi rahasia dari Pemerintahan Suharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah "petrus", penembak misterius.

Petrus berawal dari operasi pe­nang­gulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan peng­har­gaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo atas keber­ha­silan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadap­an Rapim ABRI, Soehar­to meminta polisi dan ABRI mengambil lang­kah pemberantasan yang efektif me­ne­kan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pang­­­opkamtib Laksamana Soedomo da­lam rapat koordinasi dengan Pangdam Ja­ya, KapolriKapolda Metro Jaya dan WagubDKI Jakarta di Markas Kodam Metro Ja­ya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di ma­sing-masing kota dan provinsi lainnya.

Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Pada Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di an­­taranya 15 orang tewas ditembak. Ta­hun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di an­taranya tewas ditembak. Para korban Pe­trus sendiri saat ditemukan masyarakat da­lam kondisi tangan dan lehernya te­ri­kat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, la­ut, hutan dan kebun. Pola pengambilan pa­ra korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat ke­amanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui terus terang Dandim 0734 Letkol CZI M Hasbi (kini Wakil Ketua DPRD Jateng, red) sebagai operasi pembersihan para gali (Kompas, 6 April 1983). Panglima Kowilhan II Jawa-Madura Letjen TNI Yogie S. Memet yang punya rencana mengembangkannya. (Kompas, 30 April 1983). Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup.

Tanggapan

Berikut tanggapan presiden soeharto terhadap kasus ini:

Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan.. dor.. dor.. begitu saja, bukan! Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak. Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu.

--Suharto (Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), yang ditulis Ramadhan K.H.)

Rules

Pengertian Hak Azazi Manusia (HAM) adalahhak yang melekatpadadirimanusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa.

Menurut Bagir Manan (2001) bentuk-bentuk HAM dibagimenjadi 4 kategori yang salah satunya adalah Hak Sipil yang terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, serta hak hidup dan kehidupan.

Sedangkan Baharudin Lopa (1999) membagi HAM dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah hak seseorang untuk hidup.

Diantara jenis-jenis HAM berdasarkan Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM) adalah sebagai berikut:

a. Hak Personal, Haksipil, danpolitik yang terdapatpadapasal 321 dalam DUHAM memuat: (10) Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik
Dalamperundang-undangan RI terdapat 4 bentukhukumtertulis yang memuataturantentang HAM, yaitu:

1. Konstitusi (UUD 1945 Amandemen I IV), konstitusi RIS (bab khusus tentang HAM, dan di tempatkan pada bab awal pasal 7 sampai pasal 33), dan UUD 1950 (hampir sama dengan konstitusi RIS, hanya berbeda pada penomoran pasal dan perubahan sedikit redaksional dalam pasal-pasal, serta penambahan pasal yang signifikan tentang fungsi social, hak milik, hak setiap warga Negara mendapat pengajaran, hak demonstrasi dan mogok)

2.  TAP MPR. Hal ini dapat dilihat dari TAP MPR NO. XVII tahun 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM danpiagam HAM Nasional.

3.  Undang-undang, antara lain UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi dan lain-lain.

4.  Peraturan pelaksanaan perundang-undangan, diantaranya : PP pengganti UU (perpu) No. 1 tahun 19999 tentang pengadilan HAM.

Materi HAM dalam perubahan UUD ’45:

BAB XA/28G : (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Analisis

Kasus penembak misterius diatas merupakan kasus HAM terbesar selama masa presiden soeharto. Kasus tersebut sampai sekarang belum diproses secara hukum. Dalam kasus ini dalam terdapat salah satu korban sasaran penembak misterius yang berhasil lolos dan masih hidup sampai sekarang. Orang tersebut bernama Bathi Mulyono. Bathi bukan sembarang preman. Dia merupakan ketua organisasi Fajar Menyingsing, organisasi yang menghimpun resividis dan pemuda se-jawa tengah yang di bekengi oleh gubernur jawa tengah Supardjo Rustam dan pengusaha Soetikno Widjojo. Dengan restu kedua orang tersebut Bathi menjalankan bisnisnya.

Bathi yang menjadi salah satu sasaran eksekutor pada masa itu berhasil melarikan diri ke dan hidup Nomaden di Gunung Lawu sampai suasana merada. Setelah turun, banyak ditemuksn kenyataan bahwa banyak ornag mati tak jelas dan tanpa melalui proses hukum.

Kasus penembak misterius ini merupakan kasus yang menggambarakn bagaimana kondisi pemerentahan saat itu. pemerintahan soeharto yang dikenal sangat diktator melakukan pembasmian terhadap kelompok gabungan anak liar (gali) dengan dalih melakukan stabilitas keamanan dan melakukan pembunuhan kedapa meraka bila perlu dilakukan. Secara garis besar, kasus ini berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pertama, bila kita lihat pernyataan bagir manan pada salah satu kategori hak asasi manusia yaitu hak sipil. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, serta hak hidup dan kehidupan. Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah telah melanggar hak sipil yang dimiliki oleh setiap individu warganegara baik yang baik maupun yang jahat yaitu mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. Hal itu terbukti dari mereka yang dituduh sebagai gali atau dituduh melakukan kejahatan langsung saja diculik dan dibunuh. Bahkan ada yang disiksa terlebih dahulu dan mayatnya ditinggalkan di emoeran jalan secara terikat dan dilihat oleh masyarakat sekitar. Selain hak untuk diperlakukan sama dimuka hukum juga ada hak bebas dari kekerasan. Pada kasus diatas jelas sekali banyak orang-orang yang merupakan target penembak misterius diperlakukan secara tidak layak bahkan disiksa sebelum dibunuh. Hal itu terbukti dari banyaknya tearget penembak misterius yang pada jenazahnya terdapat bekas-bekas luka siksaan. Yang terakhir adalah hak untuk hidup dimana dengan jelas target penembak misterius dibunuh secara sewenang-wenang.

Kedua, bila ditinjau dari pendapat Baharudin Lopa tentang jenis-jenis HAM bahwa tindakan penembak misterius ini telah melanggaar hak untuk hidup yang dimiliki oleh para target. Hal itu telah jelas saya terangkan diatas bahwa meskipun melakukan kejahatan mereka masih berhak untuk hidup kecuali yang dilakukan adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dan memang harus dihukum mati. Namun, pada kasus penembak misterius ini, para target yang menjadi korban dan dibunuh tidak diketahui kejahatan apa yang dilakukan. Mereka hanya di cap mengganggu keamanan dan langsung diculik dan dibunuh. Bahkan hanya menggunakan tato dapat membuat orang tersebut menjadi target penembak misterius.

Ketiga, bila kita tinjau dari pasal 321 DUHAM pada butir (10) bahwa salah satu hak personal seseorang adalah hak perlindungan hukum dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Pada kasus ini jelas para target telah direndahkan martabat dan kehormatannya serta tercoreng nama baiknya dengan dituduh sebagai tersangka pelaku kejahatan tanpa bukti yang jelas dan dibunuh secara semena-mena. Selain korban itu sendiri, nama baik dan martabat keluarga korban telah hancur. Semua ini dilakukan pemerintah sendiri sehingga tidak mungkin adanya perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga korban.

Yang terakhir, bila kita tinjau dari perubahan UUD ’45 BAB XA/28G butir (1) seperti yang telah saya sebutkan diatas bahwa tidak ada perlindungan dari pemerintah kepada korban dan tidak mungkin hal itu dilakukan karena pelanggaran HAM itu dilakukan sendiri oleh pemerintah. Sealin itu juga butir (2) juga telah dilanggar dengan adanya pembunuhan dan penyiksaan terhadap para korban sebagaimana sudah disebutkan diatas.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan: penembak misterius ini melakukan pelanggaran ham yang telah dilakukan oleh pemerintah indonesia kepada rakyatnya dan secara langsung pemerintah indonesia pada saat itu telah melanggar peraturan dan Undang-Undang yang dibuatnya sendiri.

Saran: pemerintah sekarang terutama Komnas HAM sebaiknya mengusut kasus ini secepatnya supaya dapat diketahui fakta dan kebenaran dibalik kasus ini dan mencegah supaya kasus ini tidak terulang kembali.

Daftar Referensi

Yasni, Sedanawati (2010). Citizenship. Bogor: PerpustakaanNasional: katalogdalamterbitan

http://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan_misterius

Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), yang ditulis Ramadhan K.H.

El-Muhtaj, Madda & M. Hum (2009). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta : Kacana Prenada Media Group.

http://indonesiaindonesia.com/f/93673-petrus-kisah-gelap-orba/index3.html

 

muhammad_1111002036_akuntansi2011.docx
File Size: 23 kb
File Type: docx
Download File

 
Oleh: Hasan Hasbulah (1111001009)

Metrotvnews.com, Jakarta Umum / Senin, 22 November 2010 21:39 WIB : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai banyaknya kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi belum memasuki tahap kritis. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangannya untuk tidak segera melakukan moratorium maupun menyegerakan memorandum of understanding (MoU) dengan Saudi. "Moratorium baru bisa dilakukan kalau kasus pada TKI kita sudah sampai pada titik yang tidak bisa ditoleransi," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (22/11).

Muhaimin bersikukuh kasus kekerasan terhadap Sumiati dan kematian Kikim Komalasari hanyalah permasalahan minor. Menurutnya, masih banyak TKI lainnya yang justru sukses di negeri King Abdullah bin Abdul Aziz tersebut, sehingga pemerintah mengaku masih harus menimbang untung dan rugi jika jadi melaksanakan moratorium. "Kami sedang melakukan pengkajian ulang secara intensif sehingga mengerti betul antara duduk soalnya. Hingga hari ini, kami masih hanya akan membatasi keberangkatan, termasuk pola rekrutmen, sehingga tidak merugikan sodara-sodara kita yang berhasil bekerja di sana," ujar Muhaimin.

Berdasarkan data BNP2TKI hingga Juni 2010, terdapat 25.064 TKI yang masih bermasalah di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 13.559 berasal dari Arab Saudi. Sedangkan 200 di antaranya merupakan yang terdata di penampungan, sisanya belum diketahui. Muhaimin sendiri mengamini hal ini. Menurutnya, insiden paling banyak yang diderita oleh para TKI ini ialah bekerja dengan tidak digaji serta melarikan diri karena tidak tahan dengan tindak kekerasan. Namun, pihaknya masih bersikeras bahwa terdapat langkah yang bisa dilakukan selain moratorium. Di antaranya membuat memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia-Arab Saudi.

Namun ketika disinggung mengenaai hal ini, Muhaimin menyiratkan bahwa amat sulit membuat nota kesepahaman dengan Arab Saudi. Pasalnya hingga kini, belum ada pembicaraan sama sekali mengenai MoU dengan Arab Saudi karena negara tersebut lebih mengutamakan untuk memakai undang-undang perburuhannya sendiri. Selain itu, selama ini memang belum ada satu negara pun yang berhasil membuat nota kesepahaman dengan Arab Saudi terkait penempatan tenaga kerja informal. "Tidak ada satupun negara di dunia yang sudah MoU dengan Arab Saudi, namun kami terus melakukan pendekatan agar dalam waktu dekat setidaknya bisa dilakukan pembicaraan terkait nota kesepahaman," kata Muhaimin tanpa bisa menyebutkan dengan rinci kata 'segera' tersebut.

Rencananya, beberapa poin utama yang akan diatur dalam draf MoU tersebut ada tiga. Pertama, peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban TKI dengan majikan, di antaranya soal gaji. Kedua, adalah adanya kebebasan berkomunikasi, ketiga adalah soal akomodasi.[1]

Seperti yang dketahui  bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Hak asasi manusia ada bukan karena memandang status, jenis kelamin, jabatan, pekerjaan, atau agama, seperti yang dikemukakan oleh Yasni(2010:244) “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yagn melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa”[2]. Namun jika melihat kasus yang sering terjadi terhadap para tenaga kerja wanita dari Indonesia yang  mencari nafkah di Malaysia, Arab saudi, hongkong dll Hak Asasi Manusia (HAM) seakan – akan tidak ada artinya bagi mereka. Meraka sering diperlakukan tidak sewajarnya, sering terjadi pelecehan, penipuan, bahkan tak jarang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh majikan mereka yang mengakibatkan cacat permanen bahkan ada yang berujung pada hilangnya nyawa. Tindakan – tindakan inilah yang membuat para tenaga kerja Indonesia tertekan dan akhirnya melakukan pembelaan diri. Namun bukan keadilan yang mereka dapatkan justru mereka terjerat pasal – pasal hukum dari Negara tersebut yang sangat memberatkan mereka, dan akhirnya mereka diadili di pengadilan dengan kemungkinan terburuk yaitu hukuman mati.

Selain masing – masing individu itu sendiri, Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus  dilindungi oleh masyarakat dan bangsa, seperti yang tertera pada TAP MPR No XVII tahun 19998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM nasional. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa sudah menjadi keharusan bagi bangsa Indonesia untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warganya. Pernyataan tentang perlindungan HAM juga terdapat dalam Undang – Undang, antara lain Undang – Undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM [3], Undang – Undang No. 29 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi , dan lain – lain. Selain TAP MPR dan Undang – Undang kajian tentnag Hak Asasi Manusia juga terdapat dalam Piagam PBB, deklarasi universal HAM dan perundang – undangan lain tentang penegakan HAM. Seprti yang diungkapkan oleh A. ubaedillah dan A. rozak (2008:122) Pelanggaran tentang HAM secara jelas didefinisikan oleh UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelallaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia sesorang atau kelompok atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang – undang,….” [4]

Tidak dipungkiri bahwa pandangan setiap Negara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memang berbeda, dan setiap Negara memiliki kebijakan – kebijakannnya sendiri. Namun jika dilihat jauh lebih dalam pada kasus para tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri, maka pihak pemerintahlah yang paling sering disalahkan. Lemahnya sikap kepedulian pemerintah kepada para tenaga kerja Indonesia diluar negeri membuat para pahlawan devisa seeakan – akan tidak bisa merasakan apa yang disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka  mendapatkan perlakuan – perlakuan yang tidak sewajarnya tejadi, dan tidak sedikit dari para tenaga kerja wanita Indonesia yang sedang menunggu detik – detik pelaksanan hukuman mati terhadap dirinya karena alasan yang tidak jelas. Para tenaga kerja Indonesia tidak mendapatkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang mereka miliki. Pemerintah sering tidak melanjutkan kasus – kasus kekerasan yang terjadi kepada tenaga kerja Indonesia.

Ketidak pedulian pemerintah terlihat dari pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Kasus - kasus kekerasan yang sudah begitu banyak terjadi dianggapnya belum mencapai tahap kritis. Pemerintah seakan tidak menyadari bahwa semakin lama pemerintah menunda pelaksanaan memorandum of understanding (MoU) dengan Negara tujuan para TKI, dan mengusut tindakan kekerasan yang terjadi, maka akan semakin bertambah pula kekerasan -  kekerasan lain yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab kepada para tenaga kerja Indonesia. Sangatlah miris jika pemerintah tidak peduli terhadap nasib para tenaga kerja Indonesia, melihat bahwa merekalah penyumbang devisa terbesar kepada bangsa Indonesia.

Dari penjabaran diatas dapat dsimpulkan bahwa kekerasan, dan pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia tidak semestinya terjadi dan berlanjut terus - menerus jika pemerintah merespon hal ini dengan cepat. Pemerintah seakan – akan menutup mata terhadap nasib para pahlawan devisa yang mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya mereka dapatkan. Pemerintah Indonesia harus bisa menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, dan menyelesaikan secara tuntas pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi. Dengan tejaminnya perlindungan terhadap HAM, tidak hanya tenaga kerja Indonesia saja bahkan seluruh rakyat Indonesia akan merasa aman dan akan mampu hidup dengan lebih baik.

1http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2010/11/22/34713/Menakertrans-Nilai-Kasus-TKI-di-Saudi-Belum-Kritis

2 Yasni, SedanaWati (2010). Citizenship. Bogor : Perpuatakaan Nasional : Katalog dalam terbitan.

3 El-Muhtaj, Madda & M. Hum (2009). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta : Kacana Prenada Media Group.

4A.Rozak, A. Ubaedillah (2008). Demokrasi Hak Asasi Manusia dan masyarakat Madani. Jakarta: KencanaPrenada Media Group. 
              

kwn_hasanhasbulah_1111001009.docx
File Size: 32 kb
File Type: docx
Download File

 
Oleh: Rizka Fazanauva (1111002077)


1984
, pada tahun ini sebuah peristiwa berdarah terjadi di utara Jakarta. Kejadian berawal dari ditahannya empat orang (diantaranya jamaah Mushalah As-Sa’adah), masing-masing bernama Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe dan M. Nur, yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor anggota Koramil (Babinsa) pada tanggal 10 September 1984. Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, dan kemudian di bon dan ditahan di Kodim Jakarta Utara.

Pada tanggal 12 September 1984, terjadi tabligh akbar di Jalan Sindang. Pada tabligh tersebut, Amir Biki yang menjadi tokoh masyarakat setempat mengajak jamaah untuk pergi membebaskan ke-empat orang jamaah yang ditahan. Akhirnya massa bergerak sekitar 1000-an orang memadati jalan-jalan di Jakarta Utara. Pada waktu berangkat, jamaah pengajian dibagi dua: sebagian menuju Polres dan sebagian menuju Kodim. Setelah sampai di depan Polres, kira-kia 200 meter jaraknya, di situ sudah dihadang oleh pasukan ABRI berpakaian perang dalam posisi pagar betis dengan senjata otomatis di tangan. Sesampainya jamaah pengajian ke tempat itu, terdengar militer itu berteriak kepada jamaah untuk mundur tetapi jamaah tetap maju sambil menyerukan takbir. Massa yang bergerak ke arah Kodim, di depan Polres Metro Jakarta Utara, dihadang oleh satu regu Arhanud yang dipimpin Sersan Dua Sutrisno Mascung di bawah komando Kapten Sriyanto, Pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara. Situasi berkembang hingga terjadi penembakkan yang menewaskan sebanyak 24 orang meninggal dan 55 orang korban luka-luka. Kemudian para korban dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto dengan truk.[1]

Peristiwa berdarah 12 September 1984 bermula pada kejadian tanggal 8 September 1984, di mana dua orang petugas Koramil (Babinsa) tanpa membuka sepatu, memasuki Mushala as-Sa'adah di gang IV Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menyiram pengumuman yang tertempel di tembok mushalah dengan air selokan. Pengumuman tadi hanya berupa undangan pengajian remaja Islam (masjid) di Jalan Sindang.

Senin, 10 September 1984, beberapa anggota jamaah Mushala as-Sa'adah berpapasan dengan salah seorang petugas Koramil yang mengotori mushala mereka. Terjadilah pertengkaran mulut yang akhirnya dilerai oleh dua orang dari jamaah Masjid Baitul Makmur yang kebetulan lewat. Usul mereka supaya semua pihak minta penengahan ketua RW diterima.Sementara usaha penegahan sedang berlangsung, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada urusannya dengan permasalahan itu, membakar sepeda motor petugas Koramil itu. Kodim, yang diminta bantuan oleh Koramil, mengirim sejumlah tentara dan segera melakukan penangkapan. Ikut tertangkap 4 orang jamaah, di antaranya termasuk Ketua Mushala as-Sa'adah.

Selasa, 11 September 1984, Amir Biki menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk meminta pembebasan empat orang jamaah yang ditahan oleh Kodim, yang diyakininya tidak bersalah. Usaha Amir Biki untuk meminta keadilan ternyata sia-sia. Kejadian inilah yang mengantarkan Amir Biki dan para jamaah kepada peristiwa berdarah Tanjung Priuk 1984.[2]

Naasnya, setelah kejadian ini dibawa ke pengadilan. Terdakwa dari pihak aparat banyak yang dinyatakan tidak bersalah. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian perdamaian (ishlah) antara terdakwa dengan para korban luka-luka dan keluarga korban meninggal. Mereka di iming-imingi uang dan motor jika dapat membela terdakwa. Banyak dari mereka yang menyetujui ishlah sehingga pada saat sidang pengadilan, mereka (yang ber-ishlah) memutar balikkan fakta sehingga dapat memenangkah terdakwa dari hukuman. Banyak keluarga korban meninggal yang kecewa karena belum diberi konpensasi oleh pemerintah[3].

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa[4]. Indonesia sebagai negara demokrasi dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya, kasus ini mengantarkan kita pada pertanyaan “apakah benar HAM di Indonesia sudah dilindungi secara utuh terutama oleh para aparat dan pemegang kedaulatan?”

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,  membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berkaitan dengan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa masyarakat menyerahkan sebagian haknya kepada pemegang kedaulatan untuk diatur, dilindungi, dijaga, dan disejahterakan, hak-hak yang diserahkan kepada pemegang kedaulatan adalah bukan hak-hak asasi dasar. Hak-hak asasi dasar manusia yang tercantum dalam UU No.39 tahun 1999 adalah:

1.      Hak untuk hidup

2.      Hak untuk berkeluarga dan mlanjutkan keturunan

3.      Hak mengembangkan diri

4.      Hak memperoleh keadilan

5.      Hak atas kebebasan pribadi

6.      Hak atas rasa aman

7.      Hak atas kesejahteraan

8.      Hak turut serta dalam pemerintahan

9.      Hak wanita

10.  Hak anak

Jadi, jika ada pemegang kedaulatan beserta bawahan-bawahannya yang melakukan pelanggaran HAM tetap harus dihukum, karena tidak berhak atas hak-hak asasi orang lain. Karenanya untuk kasus ini, para aparat yang terlibat banyak yang dijadikan terdakwa. Sudah jelas dalam peristiwa tersebut, korban meninggal karena dibunuh dan korban yang luka-luka karena percobaan pembunuhan.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terdapat pada peristiwa Tanjung Priuk ini adalah sebagai berikut:
  • Pembunuhan, karena terdapat 24 orang korban yang terbunuh akibat tembakan aparat serta truk           truk yang menindas para jamaah yang sedang bertiarap dan bersembunyi di pinggir-pinggir jalan.[5]
  • Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan pembunuhan
  • Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu
  • Penyiksaan
  • Perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang
  • Melanggar UU No. 26 Tahun 2000

Bagaimana cara untuk menyelesaikan puzzle sejarah ini?
  • Pemerintah harus menyelesaikan kasus ini sampai tuntas terkait dengan ketidak-jelasan identitas korban meninggal dan keberadaannya. Pemerintah harus meminta maaf kepada keluarga korban
  • Pemerintah harus memberikan konpensasi yang sesuai kepada keluarga korban, menurut kesaksian para keluarga korban meninggal mereka tidak mendapatkan konpensasi dari pemerintah. Seharusnya pemerintah mengerti bahwa yang menjadi korban adalah para kepala keluarga. Jika keluarga korban tidak diberi konpensasi, mereka akan sulit melanjutkan kehidupan karena kepala keluarga mereka telah hilang nyawa dan bahkan jasadnya tidak ditemukan. Setidaknya pemerintah memberikan modal kerja untuk para keluarga korban. 
  • Jika aparat tidak suka dengan diadakannya tabligh akbar yang menurut mereka mengandung unsur SARA[6]. Sebaiknya mereka mengadakan diskusi terhadap para tokoh masyarakat yang mengadakan tabligh tersebut. Jika hanya diimbau, jelas yang mengadakan tabligh tersebut tidak mempedulikan karena setiap orang yang mengadakan acara tertentu pasti memiliki tujuan yang baik (menurutnya) dan tidak ingin ada orang yang melarang. Dalam kasus ini aparat malah masuk ke Mushalah As-Sa’adah dan menyiram pengumuman dengan air selokan. Tindakan ini tidaklah benar karena memancing emosi para jamaah. Tidak hanya ketika para aparat mengimbau kepada masyarakat untuk dibatalkannya tabligh tersebut, tetapi ketika mereka menahan 4 orang yang terlibat adu mulut dan pembakaran motor Babinsa. Menurut keterangan Abdul Qodir Djaelani, sehari sebelum kejadian, Amir Biki sudah menghubungi pihak yang berwajib agar keempat orang yang ditahan, dibebaskan. Tetapi pihak yang berwajib tidak mengabulkan akhirnya Amir Biki menggerakkan massa. Tidak sesuai dengan pancasila keempat yang mengacu pada musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan sesuatu, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini belum mengamalkan sila tersebut dengan baik. 
Sungguh, kekerasan adalah cara yang terbaik untuk menimbulkan masalah yang berpanjangan. Yang membuat kepingan-kepingan kebenaran semakin kecil dan mengecil, lalu hilang terbang tertiup hembusan rasa takut orang-orang tidak bertanggung jawab.


[1] http://www.kontras.org/tpriok/index.php

[2] http://aalmarusy.blogspot.com/2010/11/kasus-tanjung-priok-versi-abdul-qadir.html

[3] KontraS. 2008. Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu. Jakarta:Rinam Antartika CV

[4] Yasni Sedarnawati.2009. Citizenship. Bogor: Media Aksara

[5] http://aalmarusy.blogspot.com/2010/11/kasus-tanjung-priok-versi-abdul-qadir.html

[6] http://aalmarusy.blogspot.com/2010/11/kronologi-peristiwa-tanjung-priok-versi.html

rizka_fazanauva_1111002077.docx
File Size: 23 kb
File Type: docx
Download File

 
Oleh: Shinta Saraswati (1111002031)

Pesatnya perkembangan zaman, menuntut suatu negara untuk mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai kwalitas tinggi. Untuk melakukan pembangunan dan membuat suatu perubahan. Dan pemerintah menitikberatkan pada dunia pendidikan.

Di Indonesia, pendidikan tidak murah harganya. Sehingga masih banyak anak-anak usia sekolah dari kalangan bawah tidak bersekolah. Melihat hal tersebut pemerintah tersadar bahwa masa depan negara ini ada ditangan anak-anak tersebut.

Dengan mengurangi anggaran subsidi BBM, pemerintah membuat sebuah program bantuan operasional sekolah yang bisa mendanai anak-anak tidak mampu sekolah dan meringankan beban biaya sekolah. Sayangnya niat baik pemerintah tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Banyak masalah yang timbul. Dan salah satunya adalah contoh kasus dibawah ini.

Malang – Sempat menjadi tahanan kota, Dra Khomsatun, Kepala Sekolah (Kasek) SDN Sidoluhur 1, Kecamatan Lawang, yang terlibat kasus korupsi dana BOS, akhirnya dimasukkan ke LP Lowokwaru, Kota Malang, Selasa, (26/10). Agenda PN Kabupaten Malang Selasa (26/10), adalah sidang tuntutan kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 157.500.000 dengan terdakwa Khomsatun. Dipimpin Majelis Hakim Bambang Sasmito SH, sidang siang itu menuntut terdakwa hukuman penjara 5 tahun, denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 157.500.000. Baru bulan November 2009 lalu, kasus ini mulai diusut kejaksaan. Sekitar Januari 2010 lalu, Khomsatun ditetapkan sebagai tersangka, tetapi karena terdakwa sakit, ia tidak ditahan. “Pada penerimaan dana BOS tahun 2005 lalu, jumlah siswa SMP kelas 1 itu hanya 32 orang namun dilaporkan 65 siswa. Dari jumlah keseluruhan siswa SDN Sidoluhur 1 itu hanya 225 namun dilaporkan 299 siswa. Padahal, per siswa dapat Rp 540.000/tahun,” tegasnya. Selain penggelembungan dana BOS, terdakwa juga disangka menilep honor guru dan tata usaha, hingga total kerugian negara sekitar Rp 157.500.000. [1]

Dana BOS juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.[2]

Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain.[3]  Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan,[4]  sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan. Kesejahteraan yang kuat dapat dilihat antara hak atas pendidikan dan pengembangan penghormatan martabat manusia. Hak atas pendidikan mencakup pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya, pendidikan lanjutan yang berangsur-angsur juga akan dibuat bebas dan dapat dimasuki, serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan tinggi. Juga terdapat peran yang semakin besar untuk pendidikan lanjutan/orang dewasa, terutama apabila terdapat penduduk orang dewasa yang buta huruf dalam jumlah yang signifikan. Pada umumnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Kesesuaian dengan DUHAM Pasal 26 bukan saja mengharuskan pendidikan bebas biaya, melainkan juga pendidikan wajib. Ini adalah salah satu dari sedikit kewajiban positif yang secara eksplisit dibebankan kepada negara oleh DUHAM. Hak atas pendidikan adalah luar biasa dalam arti bahwa hak tersebut dapat dianalisis melalui berbagai pemangku hak tersebut –anak, guru, orang tua, negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan. Hak atas pendidikan juga meliputi kewajiban untuk menghadiri sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditawarkan, walaupun hal ini masih dapat dipertentangkan, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka dididik. Guru mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dan, akhirnya negara jelas mempunyai kewajiban untuk memastikan tersedianya dana, gedung, dan barang yang dibutuhkan untuk memastikan pendidikan yang layak. Penekanannya adalah pada pemberian pendidikan untuk semua, sehingga demikian, akses ke pendidikan merupakan isu utama. Pendidikan harus tersedia untuk semua tanpa diskriminasi.  Komite tentang Hak Anak menganggap diskriminasi sebagai sesuatu yang melanggar martabat seorang anak, dan mungkin bahkan “menghancurkan kapasitas anak untuk mendapatkan manfaat dari kesempatan pendidikan.”

Masalah ini terjadi akibat bahwa didalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di semua tingkat penyelenggara, Kemendiknas, dinas pendidikan, maupun sekolah. Pada tingkat pusat, proses penganggaran pun turut dimonopoli oleh Kemendiknas, akibatnya kepentingan Kemendiknas lah yang lebih terpenuhi, bukan mendahulukan yang perlu.[5] sehingga waktu penyampaiannya lama dan dana pun terus berkurang akibat monopoli dari berbagai pihak. Dan terlambatnya sampai pada pihak sekolah juga memberikan masalah. Masalahnya kepala sekolah harus mencari pinjaman sana-sini untuk menutupi pengeluaran operasional sekolah sebelum dana BOS tersebut sampai dan bisa dicairkan. Sehingga kepala sekolah melakukan manipulasi data kwitansi dan stempel toko. Selain itu, ada juga kepala sekolah yang menambahkan jumlah siswa dalam laporannya.

Masalah ini tidak bisa didiamkan begitu saja karna semakin lama akan sangat merugikan negara. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang-orang penanggung jawab dana tersebut. Selain itu, harus adanya transparansi dan melibatkan orang luar seperti orang tua murid agar mengetahui berapa banyak dana yang diterima dan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk operasional sekolah. Dan tak lupa hukuman bagi orang-orang yang melanggar atau mencoba memperkaya diri dengan dana tersebut.

Masalah ini bukan hanya melanggar UU Antikorupsi tapi juga melanggar UU Hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Ingatlah bahwa “ pendidikan dapat merubah kehidupan sosial dan pendidikan juga merupakan kunci perubahan sosial yang diakui oleh bangsa Internasional” [6]

DAFTAR PUSTAKA

1.http://jurnalberita.com/2010/10/korupsi-dana-bos-kepala-sekolah-dituntut-5-tahun-penjara/

2.Sumber:http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2025338-pengertian-dan-kebijakan-dana-operasional/#ixzzBTHbP8oib

3.Komite mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum 13, dok. PBB E/C.12/1999/10.

4.Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5.http://arifin-kumpulanmakalah.blogspot.com/2012/03/makalah-permasalahan-pengeloloan-dana.html

6.Tilaar, H. A. R. 2010.  perubahan sosial dan pendidikan. Jakarta: Gramedia.

bos.docx
File Size: 65 kb
File Type: docx
Download File